Bukan Cuma Karyawan, Perusahaanpun Bisa Dikenakan Denda

Dalam praktek ketenagakerjaan, seringkali perusahaan memberlakukan denda kepada karyawannya secara sepihak dengan alasan-asalan yang diciptakan sendiri oleh perusahaan. Misalnya, karyawan didenda jika tidak masuk kerja, mengambil cuti, atau datang terlambat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan, denda terhadap karyawan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh perusahaan.

Pada prinsipnya pengenaan denda diberlakukan karena terjadinya pelanggaran, baik pelanggaran perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan (termasuk perjanjian kerja bersama/PKB). Pengenaan denda tersebut selain dapat diberlakukan pada karyawan juga dapat diberlakukan terhadap perusahaan.

Syarat untuk dapat memberlakukan denda, baik terhadap karyawan maupun perusahaan adalah, ketentuan mengenai denda itu terlebih dahulu harus telah diatur di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Jika perjanjian kerja atau peraturan perusahaan tidak mengatur ketentuan mengenai denda, maka perusahaan tidak dapat mengenakan denda terhadap karyawannya. Hal ini seperti ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (PP Pelaksana UU Cipta Kerja):

Pengusaha atau Pekerja/Buruh yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Dalam hal denda tidak diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahana, atau Perjanjian Kerja Bersama maka pengenaan denda mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan ketentuan di atas, secara jelas ditegaskan bahwa pengenaan denda hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Jika dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan tidak diatur, maka pengenaan dendanya mengacu pada ketentuan denda di dalam PP No. 36 Tahun 2021.

Pengenaan Denda Terhadap Karyawan

Dalam PP No. 36 Tahun 2021 tidak diatur ketentuan mengenai pelanggaran-pelanggaran mana yang dapat dikenakan denda terhadap karyawan. Karena tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka pengenaan denda terhadap karyawan hanya bisa dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Jika perjanjian kerja atau peraturan perusahaan mengatur mengenai denda, maka karyawan dapat dikenakan denda, jika ketentuan tersebut tidak ada maka karyawan tidak dapat dikenakan denda.   

Pengenaan Denda Terhadap Perusahaan

Pada prinsipnya, pengenaan denda terhadap perusahaan juga harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Jika tidak diatur, maka pengenaan dendanya hanya bisa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Salah satu ketentuan dalam PP No. 36 Tahun 2021 yang mengatur tentang denda terghadap perusahaan adalah Pasal 61. Di dalam pasal tersebut ditentukan bahwa perusahaan yang terlambat membayar upah/gaji karyawan dapat dikenakan denda berupa:

  • Denda keterlambatan hari keempat sampai dengan hari kedelapan adalah sebesar 5% dari upah untuk setiap satu hari keterlambatan.
  • Jika terlambat sampai lebih dari 8 hari, maka besarnya denda tersebut adalah 5% ditambah 1% untuk setiap satu hari keterlambatan dengan ketentuan, dalam satu bulan dendanya tidak boleh lebih dari 50% dari upah.
  • Jika dalam sebulan upah karyawan belum juga dibayar, maka selain dua denda diatas perusahaan juga dikenakan denda berupa bunga dari besarnya upah yang besarnya sesuai suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah.

Selain terlambat membayar upah, pelanggaran lainnya yang dapat menyebabkan perusahaan dikenakan denda adalah terlambat membayar tunjangan hari raya keagamaan (THR). Sesuai 62 PP No. 35 Tahun 2021, perusahaan yang terlambat membayar THR dari waktu yang telah ditentukan dapat dikenakan denda sebesar 5% dari nilai THR.

(Dadang Sukandar, S.H./www.legalakses.com)   

 

(Visited 25 times, 1 visits today)
Share:
.

Download Kontrak