Cara Menghitung Uang Pesangon Karyawan Yang Di-PHK

Uang Pesangon, termasuk juga Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH) merupakan kewajiban perusahaan kepada karyawan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan):

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima (Pasal 156 ayat (1)).

Meskipun Uang Pesangon, UPMK dan UPH adalah hak karyawan, namun tidak begitu saja karyawan bisa menuntutnya. Hak karyawan untuk menerima pembayaran Uang Pesangon, UPMK dan UPH tergantung dari alasan-alasan dilakukannya PHK, karena tidak semua PHK diwajibkan pembayaran Uang Pesangon. Seorang karyawan yang PHK-nya karena pengunduran diri tidak berhak mendapatkan Uang Pesangon, beda halnya dengan karyawan yang di-PHK karena efisiensi perusahaan. Alasan-alasan tersebut yang menentukan berhak atau tidaknya seorang karyawan mendapatkan Uang Pesangon.

Syarat pembayaran Uang Pesangon, UPMK dan UPH serta besaran nilainya, harus memperhatikan faktor berikut:

  1. Masa kerja karyawan.
  2. Komponen upah karyawan.
  3. Alasan dilakukannya PHK.

Masa Kerja Karyawan

Masa kerja karyawan merupakan jangka waktu kerja yang digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya Uang Pesangon yang berhak diterima oleh karyawan, termasuk juga UPMK. Dengan mengambil jangka waktu masa kerja karyawan, maka dasar perhitungan Uang Pesangon dan UPMK dilakukan berdasarkan  besarnya upah karyawan. Dasar perhitungan besarnya Uang Pesangon yang berhak diterima karyawan berdasarkan masa kerjanya adalah (Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan):

  • Masa kerja kurang dari 1  tahun: 1 bulan upah.
  • Masa kerja 1 tahun/lebih tapi kurang dari 2 tahun: 2  bulan upah.
  • Masa kerja 2 tahun/lebih tapi kurang dari 3 tahun: 3  bulan upah.
  • Masa kerja 3 tahun/lebih tapi kurang dari 4 tahun: 4  bulan upah.
  • Masa kerja 4 tahun/lebih tapi kurang dari 5tahun: 5 bulan upah.
  • Masa kerja 5 tahun/lebih tapi kurang dari 6 tahun: 6  bulan upah.
  • Masa kerja 6 tahun/lebih tapi kurang dari 7 tahun: 7  bulan upah.
  • Masa kerja 7 tahun/lebih tapi kurang dari 8 tahun: 8  bulan upah.
  • Masa kerja 8 tahun/lebih: 9  bulan upah.

Dasar perhitungan besarnya UPMK  (Uang Penghargaan Masa Kerja) yang berhak diterima karyawan berdasarkan masa kerjanya adalah (Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan):

  • Masa kerja 3 tahun/lebih tapi kurang dari 6 tahun: 2  bulan upah.
  • Masa kerja 6 tahun/lebih tapi kurang dari 9 tahun: 3 bulan upah.
  • Masa kerja 9 tahun/lebih tapi kurang dari 12 tahun: 4  bulan upah.
  • Masa kerja 12 tahun/lebih tapi kurang dari 15 tahun: 5  bulan upah.
  • Masa kerja 15 tahun/lebih tapi kurang dari 18 tahun: 6  bulan upah.
  • Masa kerja 18 tahun/lebih tapi kurang dari 21 tahun: 7  bulan upah.
  • Masa kerja 21 tahun/lebih tapi kurang dari 24 tahun: 8  bulan upah.
  • Masa kerja 24 tahun/lebih: 10  bulan upah.

Komponen UPH (Uang Penggantian Hak) yang berhak diterima karyawan (Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan):

  • Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
  • Biaya/ongkos pulang untuk karyawan dan keluarganya ketempat dimana karyawan diterima bekerja.
  • Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari Uang Pesangon dan/atau UPMK bagi yang memenuhi syarat.
  • Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Komponen Upah Karyawan

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya Uang Pesangon, UPMK dan UPH adalah komponen upah karyawan. Jika komponen upah karyawan terdiri dari upah pokok ditambah tunjangan tetap, maka yang dimaksud upah dalam perhitungan Uang Pesangon, UPMK dan UPH adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap tersebut, jadi bukan hanya upah pokoknya saja.

Misalnya, seorang karyawan upah pokoknya Rp. 4.000.000 perbulan, dan setiap bulan ia mendapat tunjangan tetap berupa uang pulsa sebesar Rp. 200.000, maka besarnya upah sebagai dasar perhitungan Uang Pesangon, UPMK dan UPH adalah: upah pokok ditambah tunjangan tetap (Rp. 4.000.000 + Rp. 200.000 = Rp. 4.200.000).  

Dan kalau selain tunjangan tetap dalam komponen upah itu terdapat juga tunjangan tidak tetap, maka tunjangan tidak tetap ini tidak dihitung sebagai bagian dari upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Uang Pesangon, UPMK dan UPH.

Beberapa ketentuan lainnya terkait komponen upah antar alain:

  • Kalau penghasilan karyawan dibayar atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan sama dengan 30 kali penghasilan sehari.
  • Kalau upah karyawan dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari sama dengan pendapatan rata-rata per-hari selama 12 bulan terakhir (dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota).
  • Kalau pekerjaan karyawan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 bulan terakhir.

Alasan dilakukannya PHK.

Kalau di atas tadi telah dijelaskan dasar perhitungan Uang Pesangon, UPMK dan UPH-nya, maka alasan dilakukannya PHK ini sebenaranya merupakan faktor terpenting dibandingkan pembayaran Uang Pesangon, UPMK dan UPH. Dianggap terpenting karena alasan PHK inilah yang menentukan berhak atau tidaknya seorang karyawan yang di-PHK mendapatkan Uang Pesangon, UPMK dan UPH. Kalau berdasarkan alasan PHK tersebut karyawan berhak mendapatkan Uang Pesangon, maka barulah perhitungannya mengikuti ketentuan di atas tadi.

Berdasarkan alasan-alasan PHK yang diperbolehkan UU Ketenagakerjaan, tidak semua PHK melahirkan hak pembayaran Uang Pesangon dan UPMK. Hanya PHK dengan alasan-alasan tertentu saja yang karyawannya berhak mendapatkan Uang Pesangon dan UPMK.

Berikut adalah alasan-alasan dilakukannya PHK karyawan yang diperbolehkan UU Ketenagakerjaan dan besaran Uang Pesangon dan UPMK-nya:

Karyawan melakukan kesalahan berat (Pasal 158 UU Ketenagakerjaan).

  • Uang Pesangon: tidak berhak.
  • UPMK: tidak berhak.
  • UPH: berhak, sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).
  • Uang Pisah: berhak, sesuai perjanjian kerja dan Peraturan perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama

Karyawan ditahan pihak berwajib karena melakukan tindak pidana  (Pasal 160 UU Ketenagakerjaan).

  • Uang Pesangon: tidak berhak.
  • UPMK: berhak, 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3)
  • UPH: berhak, sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)

Karyawan melanggar perjanjian kerja dan/atau peraturan perusahaan (Pasal 161 UU Ketenagakerjaan).

  • Uang Pesangon: berhak, 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (2)
  • UPMK: berhak, 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3)
  • UPH: berhak, sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)

Karyawan melakukan pengunduran diri (Pasal 162 UU Ketenagakerjaan).

  • Uang Pesangon: tidak berhak.
  • UPMK: tidak berhak.
  • UPH: berhak, sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)
  • Uang Pisah: berhak, sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja dan Peraturan perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama

Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan, dan karyawan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja (Pasal 163 ayat (1) UU Ketenagakerjaan).

  • Uang Pesangon: berhak, 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (2)
  • UPMK: berhak, 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3)
  • UPH: berhak, sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)

Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan, dan perusahaan tidak bersedia menerima karyawan di perusahaannya  (Pasal 163 ayat (2) UU Ketenagakerjaan).

  • Uang Pesangon: berhak, 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2)
  • UPMK: berhak, 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3)
  • UPH: berhak, sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)

Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian terus menerus selama 2 tahun atau karena keadaan memaksa (force majeure) (Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan).

  • Uang Pesangon: berhak, 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (2)
  • UPMK: berhak, 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3)
  • UPH: berhak, sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)

Perusahaan tutup yang disebabkan bukan karena perusahaan mengalami kerugian terus menerus selama 2 tahun atau karena keadaan memaksa (force majeure), tapi karena perusahaan melakukan efisiensi  (Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan)..

  • Uang Pesangon: berhak, 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2)
  • UPMK: berhak, 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3)
  • UPH: berhak, sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)

Perusahaan mengalami pailit  (Pasal 165 UU Ketenagakerjaan).

  • Uang Pesangon: berhak, 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (2)
  • UPMK: berhak, 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3)
  • UPH: berhak, sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)

Karyawan meninggal dunia, kepada ahli waris karyawan diberikan sejumlah uang yang besarnya  (Pasal 166 UU Ketenagakerjaan):

  • 2 kali Uang Pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2)
  • 1 kali Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3)
  • UPH: sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)

Karyawan memasuki usia pensiun dan perusahaan tidak mengikutsertakan karyawan dalam program pensiun  (Pasal 167 UU Ketenagakerjaan).

  • Uang Pesangon: berhak, 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2)
  • UPMK: berhak, 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3)
  • UPH: berhak, sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)

Karyawan mangkir 5 hari kerja berturut-turut tanpa keterangan  (Pasal 168 UU Ketenagakerjaan).

  • Uang Pesangon: tidak berhak
  • UPMK: tidak berhak
  • UPH: berhak, sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)
  • Uang Pisah: berhak, sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja dan Peraturan perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama

Contoh Cara Menghitung Uang Pesangon

Untuk mengilustrasikan perhitungan Uang Pesangon, UPMK dan UPH diatas, berikut adalah contohnya:

Dedi Martadi adalah seorang karyawan staf di departemen marketing perusahaan produsen perlengkapan elektronik. Di perusahaan itu ia sudah bekerja selama 5 tahun 3 bulan dengan upah pokok terakhir Rp. 4.500.000 perbulan. Selain upah pokok, ia juga mendapatkan tunjangan tetap berupa uang pulsa sebesar Rp. 250.000 perbulan.  

Karena keuntungan usaha yang terus merosot dalam 2 tahun terakhir, maka perusahaan tempat Dedi bekerja diambil alih seluruhnya oleh perusahaan lain dengan modal yang lebih kuat (perubahan kepemilikan perusahaan). Setelah pengambilalihan, pemilik baru perusahaan itu melakukan perampingan manajemen usaha dengan mem-PHK 30% karyawannya, dan Dedi berada dalam barisan perampingan itu.

Pada saat dilakukannya PHK, dalam tahun berjalan Dedi baru mengambil 3 hari hak cuti tahunannya dari 12 hari yang menjadi haknya (sisa 9 hari cuti tahunan).

Dalam proses PHK tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 163 ayat (2) UU Ketenagakerjaan Dedi berhak mendapatkan Uang Pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), UPMK sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan UPH sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)

Komponen upah sebagai dasar perhitungan Uang Pesangon, UPMK dan UPH Dedi adalah: Upah Pokok + Tunjangan Tetap = Rp. 4.500.000 + Rp. 250.000 = Rp. 4.750.000.

Karena Dedi telah bekerja di perusahaan selama 5 tahun 3 bulan, maka besarnya Uang Pesangon, UPMK dan UPH Dedi sebagai dasar perhitungan hak-haknya sesuai ketentuan Pasal 156 UU Ketenagakerjaan adalah:

Uang Pesangon

  • Dasar Perhitungan Uang Pesangon: sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan = 6 bulan upah = Rp. 28.500.000.
  • Hak Uang Pesangon diterima karena alasan pengambilalihan perusahaan = 2 kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan = 2 x Rp. 28.500.000 = Rp.57.000.000.

UPMK

  • Dasar Perhitungan UPMK: sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan = 2 bulan upah = 2 x Rp. 4.750.000 = Rp. 9.500.000
  • Hak UPMK diterima karena alasan pengambilalihan perusahaan = 1 kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan = 1 x Rp. 9.500.000 = Rp. 9.500.000

UPH

  • Hak cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur (9 hari): 1/25 x (Upah Pokok + Tunjangan tetap) x sisa masa cuti tahunan yang belum diambil = 1/25 x (Rp. 4.500.000 + 250.000) x 9 = 1/25 x Rp. 4.750.000 x 9 = Rp. 1.710.000.
  • Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan = 15% x (Uang Pesangon + UPMK) = 15% x (57.000.000 + Rp. 9.500.000) = 15% x Rp. 66.500.000 = Rp. 9.975.000.
  • Total UPH: Hak Cuti Tahunan + Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan = Rp. 1.710.000 + 9.975.000 = Rp. 11.685.000

Total hak yang diterima Dedi Martadi (Uang Pesangon + UPMK + UPH)

= Rp. 57.000.000 + 9.500.000 + 11.685.000 = Rp. 78.185.000