Hukum Ketenagakerjaan

MENENTUKAN JAM KERJA KARYAWAN PERUSAHAAN

UU Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003) menentukan bahwa waktu kerja karyawan di perusahaan ditentukan berdasarkan hari kerja dalam seminggu dan jam kerja dalam sehari dengan ketentuan, total jam kerja karyawan dalam seminggu maksimal adalah 40 jam.  

MEMBUAT SURAT PERINGATAN (SP) KARYAWAN PERUSAHAAN

Salah satu sebab karyawan dapat di-PHK (pemutusan hubungan kerja) oleh perusahaan, adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Pelanggaran berarti, ada garis batas yang diterjang. Di beberapa perusahaan yang hubungan ketenagakerjaannya cukup baik dan established, garis batas itu umumnya tertulis secara obyektif dan…

HUBUNGAN KERJA (PERUSAHAAN DAN KARYAWAN)

Mereferensi ke UU Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003), hubungan kerja merupakan hubungan diantara pengusaha dan karyawan yang dibentuk berdasarkan perjanjian kerja. Jadi, syarat adanya hubungan kerja diantara pengusaha dan karyawan adalah adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini merupakan pengikatan…

WAKTU KERJA, ISTIRAHAT KERJA DAN CUTI KERJA KARYAWAN

Selain wajib melaksanakan pekerjaan pada jam kerja, karyawan juga berhak atas istirahat kerja dan cuti kerja. Dalam seminggu, waktu kerja karyawan adalah maksimal 40 jam. Karyawan juga berhak atas istirahat kerja, yaitu istirahat harian dan istirahat mingguan, serta cuti kerja…

KOMPONEN GAJI (UPAH) KARYAWAN

Pendapatan Karyawan yang diterima dari Perusahaan karena melakukan pekerjaan, secara umum terdiri dari pendapatan upah (upah pokok dan tunjangan) dan pendapatan non upah (THR, Bonus, dll). Pendapatan-pendapatan tersebut ada yang wajib dan ada pula yang tidak diwajibkan diberikan. 

BONUS TAHUNAN KARYAWAN

Bonus tahunan karyawan bukan merupakan kewajiban dari perusahaan, tetapi upaya perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawannya. Tapi kalau bonus tahunan ini sudah di perjanjikan di perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, maka wajib hukumnya bagi perusahaan untuk membagikan bonus tahunan kepada karyawan.…

Fungsi Legal Officer Dalam Pekerjaan Hukum Di Perusahaan

Legal Officer memilki peran dan fungsi yang cukup penting khususnya untuk berbagai bentuk badan usaha, karena operasional perusahaan sangat tergantung pada perizinan dan otoritas legal lainnya. Dokumen-dokumen perizinan, kontrak, surat dan memo yang bersliweran merupakan penggerak operasional perusahaan di belakang…

Menyelesaikan Perselisihan Pengusaha dan Pekerja

Penyelesaian perselisihan antara pengusaha dan pekerja diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam undang-undang ditentukan, Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha (atau gabungan pengusaha) dengan pekerja (atau serikat pekerja). Perselisihan itu bisa diakibatkan karena perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan…

Perundingan Bipartit Dalam Perselisihan Pengusaha dan Pekerja

Untuk menyelesaikan perselisihan diantara pekerja dan pengusaha (Perselisihan Hubungan Industrial), sebelum menempuh penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase maupun Pengadilan Hubungan Industrial, pertama-tama kedua belah pihak wajib menempuh penyelesaian secara damai melalui perundingan bipartit. Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial, perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja (atau serikat pekerja) dengan pengusaha untuk menyelesaikan Perselisihan…

Mediasi Dalam Perselisihan Pengusaha dan Pekerja

Perselisihan diantara pengusaha dan pekerja (Perselisihan Hubungan Industrial) yang telah gagal melaksanakan perundingan bipartit, salah satu pihak dapat mencatatkan perselisihan mereka ke instansi ketenagakerjaan terkait untuk meminta keterlibatannya menyelesaikan perselisihan. Setelah pencatatan, instansi tersebut pertama-tama wajib menawarkan kepada para pihak untuk memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase. Kesempatan itu…