Secara hukum, sebuah transaksi jual beli tanah harus dilakukan secara terang dan tunai. “Terang” artinya transaksi tanah tersebut harus dilakukan di hadapan pejabat umum (Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT), sedangkan “tunai” berarti transaksi tersebut baru bisa dilakukan setelah harga tanahnya lunas. Dalam banyak keadaan, sering diantara pelunasan harga tanah dengan penandatanganan AJB (Akta Jual Beli) di hadapan PPAT terdapat jarak waktu yang cukup panjang. Hal ini dapat meresikokan uang harga tanah yang telah dibayar/dilunasi oleh pembeli. Pertanyaannya, bagaimana cara melindungi uang harga tanah yang telah dilunasi tersebut?
Hukum Pertanahan
TIPS HUKUM: MENJADI AGEN PROPERTI (MENCARIKAN CALON PEMBELI TANAH DAN BANGUNAN)
Bisnis properti memang menggiurkan, meskipun hanya kebagian jatah dari komisi menjualkannya saja. Dari transaksi properti ini, membantu menjualkan properti milik pihak lain, baik itu hanya tanahnya saja atau beserta bangunannya, kita bisa mendapatkan keuntungan berupa komisi, atau yang biasa disebut marketing fee.
Balik Nama Sertifikat Tanah Dari Orang Tua Ke Atas Nama Anak
Untuk melakukan peralihan hak atas tanah secara sempurna, ada 2 tahap yang perlu dilakukan, yaitu pengalihan hak atas tanahnya dan balik nama sertifikat tanah.
Daf Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Non-Sertifikat (Download)
Pada umumnya, perjanjian jual beli tanah yang non-sertifikat lebih fleksibel dibandingkan jual beli tanah yang sertifikat. Jual beli tanah yang bersertifikat wajib dilakukan berdasarkan AJB (Akta Jual Beli) yang dibuat di PPAT (Pejabat Pembuat Aata Tanah), sedangkan transaksi tanah non-sertifikat bisa dibuat dengan perjanjian biasa tanpa melibatkan PPAT.
Jual Beli Tanah Non-Sertifikat
Download Draf Perjanjian Jual Beli Tanah Non-Sertifikat
Beli Tanah Kavling Tapi Belum Pecah Sertifikat: PPJB Dulu Atau Langsung AJB?
Saat membeli tanah dan bangunan dari perusahaan pengembang (developer), mungkin Anda pernah dijanjikan akan langsung dibuatkan AJB (Akta Jual Beli) tanahnya meskipun proses pemecahan sertifikatnya belum selesai. Biasanya ini adalah bagian dari strategi marketing perusahaan pengembang, supaya sebanya-banyaknya unit rumah terjual.
Penyewa Ruko (Bangunan) Dapat Menuntut Pidana Pemiliknya Karena Hal Ini
Sepanjang masa sewa, seorang penyewa bangunan mempunyai kekuasaan atas bangunan yang disewanya. Kekuasaan itu memberinya hak untuk memasuki dan menggunakan bangunan, sekaligus untuk melarang pihak lain memasuki atau menggunakan bangunan yang telah disewanya. Jadi, sebagai penyewa, penyewa bangunan dapat bertindak layaknya pemilik bangunan, namun dalam kapasitas sebagai penyewa.
Tips Hukum Membeli Rumah Dari Pengembang
Saat melakukan pembelian tanah dan bangunan (rumah) dari pengembang (developer), terkadang ada saja permasalahan yang membuat transaksi rumah/bangunannya menjadi gagal. Misalnya, pengembang tidak juga melakukan pembangunan, atau bangunannya tidak selesai dalam jangka waktu yang ditentukan, atau bahkan pengembangnya mangkrak dan tidak bisa temui atau kabur.
Apakah Penandatanganan AJB Sah Dilakukan Dengan Video Call?
Selama proses penandatangan AJB, secara praktis bisa saja dilakukan dengan menggunakan video call antara ahli waris yang tidak hadir dengan para ahli waris yang hadir dan menandatangani AJB. Namun demikian, bagi ahli waris yang tidak hadir tetap diperlukan adanya surat kuasa notarial. Jadi, hanya dengan video call saja, itu tidak cukup kuat untuk menggantikan keberadaan dan kebutuhan surat kuasa notarial tersebut secara hukum.
Apakah Dengan Membayar PBB Otomatis Berhak Atas Tanahnya?
Jika seseorang membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah orang lain, maka tidak serta merta orang tersebut mempunyai hak hukum (memperoleh) hak atas tanahnya. Subyek hukum PBB, yaitu orang yang wajib membayar PBB, tidak harus selalu si pemilik tanah (orang yang namanya tercantum dalam sertifikat tanah).