Hukum Perusahaan

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

Mengenai usaha penyediaan tenaga listrik, pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Berdasarkan regulasi tersebut, ditentukan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik yang…

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Tenaga listrik mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan, sehingga tenaga listrik merupakan barang yang perlu dikuasai oleh negara. Untuk mempertahankan kebutuhan pasokan tenaga listrik yang cukup, merata dan bermutu, usaha penyediaan tenaga listrik perlu senantiasa dikembangkan dalam rangka menyesuaikan dengan…

Rencana Kerja Tahunan Perseroan Terbatas

Rencana Kerja Tahunan Perseroan (PT) adalah rencana kerja perusahaan untuk satu tahun buku yang akan berjalan. Rencana Kerja Tahunan tersebut berisi hal-hal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan (Direksi) untuk masa kerja satu tahun buku kedepan, yang disiapkan sebelum tahun buku berjalan…

Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan

Berdirinya suatu Perseroan Terbatas (PT) tentulah mempunyai maksud dan tujuan, dan untuk mencapai hal itu Perseroan harus mempunyai kegiatan usaha. Keharusan mempunyi maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ditentukan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Menurut…

Pelaksanaan RUPS Melalui Media Elektronik

Pasal 77 Undang-undangan No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memperkenankan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan melalui media elektronik. Bentuk media elektronik yang diperkenankan menurut pasal tersebut adalah media telekonfrensi, media video konferensi dan sarana media elektronik lainnya. Agar RUPS…

Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Corporate Social Responsibility/CSR), diatur dalam Pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Menurut pasal tersebut, Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan tidak diserahkan terhadap semua Perseroan. Perseroan yang wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan…

Perbuatan Hukum Sebelum Perseroan Memperoleh Status Badan Hukum

Adakalanya sebelum Perseroan Terbatas didirikan (sebelum Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum), para Pendiri melakukan perbuatan-perbuatan hukum pendahuluan dengan maksud mengikat Perseroan. Misalnya, melakukan penyetoran modal atau membuat perjanjian dengan pihak lain atas nama Perseroan. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat mengikat Perseroan apabila disetujui oleh…

Badan Hukum Perusahaan

Badan Hukum (Recht Persoon) adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dan dapat digugat dan menggugat di muka hukum, demikian menurut Prof. Soebekti. Dalam hukum, istilah “orang” atau “persoon” dapat meliputi…

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Terbatas

Pada saat memulai tahun buku, Direksi dapat menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan sebelum dimulainya tahun buku. Setelah membuat rencana kerja tahunan, Direksi menyampaikannya kepada Dewan Komisaris atau RUPS, tergantung dari ketentuan Anggaran Dasarnya. Anggaran Dasar juga…

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus

Direksi Perseroan Terbatas (PT) wajib membuat dan menyimpan Daftar Pemegang Saham perseroan. Selain Daftar Pemegang Saham, Direksi juga wajib membuat dan menyimpan Daftar Khusus. Karena saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi…

RUPS Sirkuler (Circular Resolution)

Pada prinsipnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diselenggarkan secara fisik, yaitu dihadiri melalui tatap muka langsung oleh para pemegang saham di suatu tempat tertentu pada waktu tertentu. Menurut pasal 75 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT), RUPS itu diadakan di tempat kedudukan Perseroan (atau di tempat…

Penggunaan Laba Perusahaan Perseroan Terbatas

Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih perusahaan pada setiap tahun buku. Penyisihan laba bersih itu bertujuan sebagai dana cadangan. Laba bersih merupakan keuntungan tahun berjalan perusahaan setelah dikurangi pajak. Kewajiban menyisihkan cadangan itu berlaku apabila perusahaan mempunyai saldo…

Jenis Usaha Perkebunan

Usaha perkebunan merupakan usaha yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa dibidang perkebunan. Sementara menurut undang-undang, perkebunan sendiri merupakan kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah (atau media tumbuh lainnya) dalam ekosistem yang sesuai serta mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman.…

Membuat Laporan Tahunan Perusahaan PT

Rencana Kerja Perusahaan Saat memulai tahun buku Perusahaan (Perseroan Terbatas/PT), Direksi dapat menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perusahaan. Rencana kerja itu disampaikan kepada Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tergantung Anggaran Dasar perusahaan menentukannya. Anggaran Dasar juga dapat menentukan…

Syarat Dan Permohonan Usaha Perkebunan

Usaha budidaya tanaman perkebunan merupakan kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman. Untuk melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan diperlukan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B), yaitu izin tertulis…

Menentukan Nama PT (Perseroan Terbatas)

Sebelum para Pendiri mengajukan permohonan pengesahan Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, terlebih dahulu para Pendiri mengajukan persetujuan nama Perseroan Terbatas kepada Menteri. Nama Perseroan Terbatas merupakan “nama diri” Perseroan yang bersangkutan layaknya nama seseorang sebagai subyek hukum. Sebuah nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan…

Menjalankan Bisnis Dengan Perusahaan Perseorangan

Perusahaan Perseorangan adalah perusahaan yang dijalankan oleh satu orang yang bertujuan untuk mencapai keuntungan atau laba. Berbeda dengan Perusahaan Badan Hukum, jumlah pengusaha yang menjalankan Perusahaan Perseorangan hanya satu orang saja dan demikian pula dengan sumber modal usahanya. Dalam Perusahaan Perseroangan, tindakan…

Mendirikan Bisnis Waralaba Kuliner

Untuk Waralaba bidang kuliner, regulasi secara khusus mengaturnya dalam Permendag Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 Tentang kemitraan waralaba dalam usaha makanan dan minuman. Permendag ini membatasi usaha makanan dan minuman secara khusus, yaitu meliputi restauran, rumah makan, bar (rumah minum), dan kafe. Waralaba…

Membuat Perjanjian Waralaba

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba mensyaratkan, bahwa penyelenggaraan franchise atau waralaba harus dilakukan berdasarkan Perjanjian Waralaba. Hubungan antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba harus diformat dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian Waralaba sama seperti perjanjian pada umumnya, harus memenuhi syarat…

Usaha Jasa Konstruksi

Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi membagi Usaha Jasa Konstruksi atas jenis, bentuk, dan bidang usaha jasa konstruksi. Jenis Usaha Jasa Konstruksi dapat terdiri dari usaha perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi. Masing-masing jenis usaha itu dilaksanakan oleh: Perencana…