Perizinan

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Untuk menjalankan usaha waralaba, baik Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba harus mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). STPW hanya dapat diperoleh setelah Pemberi Waralaba mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralaba. Untuk Penerima Waralaba, STPW diberikan setelah Penerima Waralaba mendaftarkan Perjanjian Waralaba.

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

Mengenai usaha penyediaan tenaga listrik, pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Berdasarkan regulasi tersebut, ditentukan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik yang…

Izin Bejana Tekanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/1982 Tentang Bejana Tekanan, yang dimaksud dengan Bejana Tekanan adalah bejana selain Pesawat Uap di dalamnya terdapat tekanan yang melebihi dari tekanan udara luar, dan dipakai untuk menampung gas atau campuran gas termasuk udara, baik dikempa…

Sertifikasi Ahli K3 Kebakaran

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (UU Keselamatan Kerja), tujuan dilakukannya penanganan keselamatan kerja adalah untuk mengatur keselamtan kerja di tempat kerja. Pengaturan tersebut salah satunya adalah dengan menerapkan syarat-syarat keselamtan kerja dalam mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran di…

Izin Usaha Perkebunan (IUP)

Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 hektar atau lebih dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahnya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Pertanian No.  26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, wajib memiliki Izin…

Izin usaha Industri (IUI)

Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 Tentang  Izin Usaha Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri.Perusahaan Industri tersebut dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan…

Angka Pengenal Importir (API)

Mengenai kegiatan impor barang diatur dalam PERMENPERINDAG No. 54/ M-DAG/PER/10/2009 Tentang KETENTUAN UMUM DIBIDANG IMPOR dan  PERMENPERINDAG No. 27/M-DAG/PER/5/2012 Tentang KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API), yang menegaskan bahwa kegiatan impor hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki Angka Pengenal importir (API). Menurut ketentuan tersebut, setiap importir…

Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)

Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) adalah nomor identitas yang bersifat pribadi, yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea dan Cukai) kepada Pengguna Jasa kepabenan yang telah melakukan Registrasi Kepabeanan. Dalam Registrasi Kepabeanan, NIK diperlukan agar pengguna jasa kepabeanan dapat mengakses atau…