Uncategorized

Pendirian PT Sudah Bisa Dilakukan Oleh 1 Orang, Ini Syaratnya

Dengan dilakukannya perubahan definisi Perseroan Terbatas oleh UU Cipta Kerja seperti diatas, maka saat ini selain badan hukum persekutuan modal juga terdapat PT yang berbadan hukum perorangan. Badan hukum perorangan PT tersebut dapat didirikan hanya oleh 1 orang (perorangan), dan tidak lagi didirikan berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari 1 orang.

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) UMKM: Cukup 1 Orang dan Tidak Perlu Akta Notaris (UU Cipta Kerja)

Dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), ketentuan tersebut menjadi berubah khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UU Cipta Kerja memberikan diskresi terhadap UMKM dalam hal kemudahan mendirikan PT. Kemudahan itu antara lain Pendirian PT tidak lagi harus didirikan oleh minimal 2 orang, tidak memerlukan akta pendirian yang dibuat oleh notaris, tidak wajib mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dan tidak ada batasan minimal mengenai modal PT.

5 Tahun Jadi Karyawan Kontrak (PKWT) Disuruh Resign (Alasan Perusahaan Menghindari Kompensasi Pesangon)

Sebagai karyawan tetap, jika perusahaan melakukan PHK, maka karyawan tersebut berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Namun jika PHK tersebut terjadi karena karyawan mengundurkan diri (resign) berdasarkan surat pengunduran diri, maka keryawan tidak berhak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, tapi hanya berhak mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah.

Cara Menggunakan Meterai Tempel Pada Surat/Dokumen

Penggunaan meterai tempel mungkin kedengarannya sederhana, hal biasa yang sering kita jumpai bahkan lakukan sendiri, dan biasanya tidak berbiaya mahal. Namun siapa kira masih ada juga orang yang kurang tepat dalam menggunakan meterai tempel, baik untuk dokumen perusahaan maupun perorangan.…

TIPS HUKUM: Mendirikan Usaha Bersama Teman (UMKM)

Mendirikan usaha bersama dengan teman, atau kolega maupun anggota keluarga Anda bisa menimbulkan resiko rusaknya hubungan. Hal itu bisa terjadi jika misalnya perjalanan usaha bersama yang dirintis berlangsung tidak harmonis. Ketidakharmonisannya sendiri bisa dipicu berbagai faktor, mulai dari tidak dilaksanakannya…

Cara Menghitung Uang Pesangon Sesuai UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

Pada prinsipnya uang pesangon adalah “bekal”, yang diberikan perusahaan kepada karyawannya yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Setelah di-PHK, kemungkinan karyawan tidak langsung mendapat pekerjaan baru, sehingga memerlukan bekal untuk selama dia tidak bekerja, terutama jika karyawan yang bersangkutan mempunyai keluarga.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sesuai UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

Ketentuan mengenai prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pada prinsipnya antara UU Ketenagakerjaan dalam UU No. 13 Tahun 2003 sama dengan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) dalam UU No. 11 Tahun 2020. Dalam kedua undang-undang tersebut, baik pengusaha, karyawan maupun pemerintah harus melakukan segala upaya untuk mencegah terjadinya PHK. Namun terkadang PHK menjadi tindakan yang tak bisa dihindari oleh perusahaan, meskipun para pihak tadi telah berusaha mencegahnya

Tips Hukum: Proses Jual Beli Tanah dari AJB Sampai Balik Nama Sertifikat

Pada prinsipnya transaksi jual beli bidang, khususnya tanah sertifikat, harus dilakukan secara “terang” dan “tunai”. Terang artinya harus dilakukan di hadapan pejabat umum, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tunai artinya sebelum dilakukannya pengalihan hak, yaitu penandatanganan Akta Jual Beli (AJB), harga tanahnya harus sudah dibayar tunai.