Dengan dilakukannya perubahan definisi Perseroan Terbatas oleh UU Cipta Kerja seperti diatas, maka saat ini selain badan hukum persekutuan modal juga terdapat PT yang berbadan hukum perorangan. Badan hukum perorangan PT tersebut dapat didirikan hanya oleh 1 orang (perorangan), dan tidak lagi didirikan berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari 1 orang.
Uncategorized
Pendirian Perseroan Terbatas (PT) UMKM: Cukup 1 Orang dan Tidak Perlu Akta Notaris (UU Cipta Kerja)
Dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), ketentuan tersebut menjadi berubah khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UU Cipta Kerja memberikan diskresi terhadap UMKM dalam hal kemudahan mendirikan PT. Kemudahan itu antara lain Pendirian PT tidak lagi harus didirikan oleh minimal 2 orang, tidak memerlukan akta pendirian yang dibuat oleh notaris, tidak wajib mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dan tidak ada batasan minimal mengenai modal PT.
Karyawan Kontrak Belum Tanda Tangan Perjanjian Kerja Mau Resign, Apakah Kena Ganti Rugi?
Sesuai UU Ketenagakerjaan, dalam hal PKWT tidak dibuat secara tertulis, maka perjanjian kerjanya harus dinyatakan sebagai PKWTT, yang berarti karyawan tersebut berstatus sebagai karyawan tetap.
Baru Bekerja 1 Minggu Mengundurkan Diri (Resign), Apakah Boleh?
Tolong dijawab Kaka, saya baru bekerja 1 minggu apakah bisa resign? Saya sudah tidak nyaman bekerja. JAWAB 0
5 Tahun Jadi Karyawan Kontrak (PKWT) Disuruh Resign (Alasan Perusahaan Menghindari Kompensasi Pesangon)
Sebagai karyawan tetap, jika perusahaan melakukan PHK, maka karyawan tersebut berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Namun jika PHK tersebut terjadi karena karyawan mengundurkan diri (resign) berdasarkan surat pengunduran diri, maka keryawan tidak berhak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, tapi hanya berhak mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah.
Pengakhiran Kontrak Sewa Rumah Secara Sepihak Tidak Sah dan Bisa Dituntut
Dalam praktek sering kita temui hubungan sewa menyewa, dalam hal ini sewa rumah, yang terjadi tidak berdasarkan perjanjian sewa tertulis. Dalam praktek hubungan sewa menyewa kebanyakan dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan. Para pihak, pemilik rumah dan penyewa, justru lebih fokus pada…
Meterai Rp. 6.000 Naik Jadi Rp. 10.000 Mulai Januari 2021
Mulai kapan meterai Rp. 6.000 naik menjadi Rp. 10.000? Pada bulan Oktober 2020 yang lalu, pemerintah baru saja mengundangkan UU No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. UU tersebut merupakan pengganti dari UU Bea Meterai sebelumnya, yaitu UU No. 13…
Harga Tanah Belum Lunas, Sudah Bisa Dibuatkan AJB (Akta Jual Beli)?
TANYA Bang.. di tempat saya kok sudah di buatkan AJB… Sedangkan saya hanya bayar DP saja 50 persen dari harga tanah… Apakah aman ya bang?? JAWAB 0
Status Transaksi Tanah Masih PPJB, Tanahnya Bisa Dijual Lagi (Kuasa Jual)
Dalam praktek kadang terjadi keadaan dimana seseorang membeli bidang tanah dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), yang artinya belum dilakukan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan balik nama sertifikat, namun bidang tanah tersebut kemudian dijual kembali oleh pembelinya. Pertimbangannya bisa…
Pemilik Rumah Memutus Kontrak Sewa Secara Sepihak, Apa Boleh?
TANYA Mau tanya nih Bang, Saya ngontrak rumah petak/bulan. Tiba tiba yang punya rumah mau menyewakannya lagi sama orang lain alias saya tidak diperbolehkan lagi ngontrak rumah tersebut alasannya saudara yang punya rumah mau nempatin. Sementara tidak ada kesalahan atau…
Harga Tanah Belum Lunas Sudah Bisa AJB?
TANYA Bang.. di tempat saya kok sudah di buatkan AJB… Sedangkan saya hanya bayar DP saja 50 persen dari harga tanah… Apakah aman ya bang?? 0
Cara Menggunakan Meterai Tempel Pada Surat/Dokumen
Penggunaan meterai tempel mungkin kedengarannya sederhana, hal biasa yang sering kita jumpai bahkan lakukan sendiri, dan biasanya tidak berbiaya mahal. Namun siapa kira masih ada juga orang yang kurang tepat dalam menggunakan meterai tempel, baik untuk dokumen perusahaan maupun perorangan.…
UU CIPTA KERJA: Larangan PHK Terhadap Karyawan Yang Menikah Dalam Satu Perusahaan
Di beberapa perusahaan sering kita menemukan aturan dimana diantara sesama karyawan dalam satu perusahaan dilarang terikat hubungan perkawinan, atau bahkan hubungan darah. Hubungan antar sesama karyawan dalam satu perusahaan, yang akan menuju ke jenjang perkawinan, kadang sering menghadapi dilema. Dilema…
TIPS HUKUM: Mendirikan Usaha Bersama Teman (UMKM)
Mendirikan usaha bersama dengan teman, atau kolega maupun anggota keluarga Anda bisa menimbulkan resiko rusaknya hubungan. Hal itu bisa terjadi jika misalnya perjalanan usaha bersama yang dirintis berlangsung tidak harmonis. Ketidakharmonisannya sendiri bisa dipicu berbagai faktor, mulai dari tidak dilaksanakannya…
Upah Lembur Karyawan Tidak Dibayar, Pengusaha Terancam Pidana Kurungan dan Denda (UU Cipta Kerja)
Karyawan dapat memperkarakan hak upah kerja lembur yang tidak dibayar perusahaan secara pidana. Sesuai Pasal 187 di UU Cipta Kerja, ancaman hukumannya adalah pidana kurungan minimal 1 bulan dan maksimal 12 bulan, atau denda uang minimal Rp. 10.000.000 dan maksimal Rp. 100.000.000. Untuk memperkarakannya karyawan dapat mengajukan laporan ke Pengawas Ketenagakerjaan di Disnakertrans.
Cara Menghitung Uang Pesangon Sesuai UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
Pada prinsipnya uang pesangon adalah “bekal”, yang diberikan perusahaan kepada karyawannya yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Setelah di-PHK, kemungkinan karyawan tidak langsung mendapat pekerjaan baru, sehingga memerlukan bekal untuk selama dia tidak bekerja, terutama jika karyawan yang bersangkutan mempunyai keluarga.
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sesuai UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
Ketentuan mengenai prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pada prinsipnya antara UU Ketenagakerjaan dalam UU No. 13 Tahun 2003 sama dengan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) dalam UU No. 11 Tahun 2020. Dalam kedua undang-undang tersebut, baik pengusaha, karyawan maupun pemerintah harus melakukan segala upaya untuk mencegah terjadinya PHK. Namun terkadang PHK menjadi tindakan yang tak bisa dihindari oleh perusahaan, meskipun para pihak tadi telah berusaha mencegahnya
Tips Hukum: Proses Jual Beli Tanah dari AJB Sampai Balik Nama Sertifikat
Pada prinsipnya transaksi jual beli bidang, khususnya tanah sertifikat, harus dilakukan secara “terang” dan “tunai”. Terang artinya harus dilakukan di hadapan pejabat umum, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tunai artinya sebelum dilakukannya pengalihan hak, yaitu penandatanganan Akta Jual Beli (AJB), harga tanahnya harus sudah dibayar tunai.
Cara Menyimpan, mengalihkan ke Mikrofilm dan Memusnahkan Dokumen Perusahaan dan Legalisasinya
Hampir setiap perusahaan, apapun bentuknya, senantiasa menghasilkan/memproduksi dokumen untuk keperluan kegiatan usahanya (Dokumen Perusahaan). Dokumen Perusahaan ini bisa meliputi dokumen keuangan ataupun dokumen lainnya. Khususnya perusahaan-perusahaan yang melakukan pelayanan publik, perusahaan jenis ini biasanya yang paling banyak memproduksi Dokumen Perusahaan.
Dokumentasi Legal Ketengakerjaan Perusahaan (Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja, Surat Peringatan dll)
Aspek ketenagakerjaan di sebuah perusahaan, baik perusahaan menengah, perusahaan besar, termasuk small business, punya ruang lingkup yang cukup luas. Oleh sebab itu maka biasanya di sebuah perusahaan terdapat satu departemen khusus, Human Resources Development (HRD), yang mengurusi hubungan kerja diantara perusahaan dan karyawan.