Dalam praktek ketenagakerjaan, sering ketika perusahaan ingin melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya, perusahaan justru meminta karyawannya untuk mengajukan surat pengunduran diri (resign). Dalam beberapa kasus bahkan surat pengunduran diri itu telah disiapkan oleh perusahaan dan karyawan tinggal menandatanganinya.…
Uncategorized
Masa Kerja Karyawan Kontrak (PKWT) Sesuai UU Cipta Kerja
Masa kerja karyawan yang hubungan kerjanya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT (karyawan kontrak) di UU Ketenagakerjaan mengalami perubahan yang substansial jika dibandingan dengan UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020). Sesuai UU Ketenagakerjaan sebelumnya, masa kerja karyawan kontrak maksimal…
Karyawan Meninggal Dunia Tidak Mendapatkan Pesangon
Karyawan Meninggal Dunia Tidak Mendapatkan Pesangon
Tidak Masuk Kerja 5 Hari, Karyawan Bisa Di-PHK Tanpa Uang Pesangon (UU Cipta Kerja)
Salah satu alasan dapat dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan terhadap karyawannya adalah karena alasan mangkir kerja. Sesuai pasal 51 PP No. 35 Tahun 2021, sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja, karyawan yang tidak masuk bekerja selama minimal 5 hari dapat di-PHK karena alasan mangkir.
Contoh Surat Kuasa Perantara Tanah (Agen Properti)
Untuk mengunduh draf Surat Kuasa Perantara Tanah (Agen Properti), silahkan ikuti link-nya di bawah ini:
Tanya Hukum: Dalam Jual Beli Tanah, Bayar DP Bisa Langsung AJB?
Pak saya mau beli rumah cash keras, marketingnya bilang bayar booking fee 5jt udh dikasih ajb atasnama konsumen sendiri. Emng bisa ya pak?
Tanya Hukum: Berapa Besarnya Uang Kompensasi Karyawan Kontrak Yang Masa Kontraknya Habis?
Bang mau nanya ni kalau sdh habis kontrak kerja di perusahaan dan gk diperpanjang lagi atau kalau berhenti kerja apakah wajib dapat uang kompensasi dari perusahaan bg sesuai peraturan UU Ciptakan kerja info penjelasan nya bg
Karyawan Dipindahkan Ke Perusahaan Lain Dalam Satu Group, Mendapatkan Uang Pesangon
Dalam hubungan ketenagakerjaan di perusahaan, khususnya di perusahaan grup (company group), sering terjadi keadaan dimana karyawan dipindahkan ke perusahaan lain yang masih dalam satu grup, tapi konteksnya mutasi. Misalnya, karyawan PT. B dipindahkan ke PT. C, dimana kedua PT tersebut berada dalam satu perusahaan grup dan merupakan anak perusahaan PT. A.
Tips Hukum: Perhatikan Hal Ini Sebelum Calon Karyawan Menandatangani Kontrak Kerja
Sewaktu diterima bekerja di perusahaan dan ketika akan menandatangani perjanjian/kontrak kerja, biasanya calon karyawan menandatangani kontrak tersebut tanpa membaca dan memahaminya terlebih dahulu. Padahal, membaca dan memahami kontrak kerja yang akan ditandatanganinya cukup penting mengingat penandatangan tersebut merupakan titik awal pembentukan hubungan kerja diantara perusahaan dan karyawan.
Potong Gaji Karyawan Karena Pandemi, Apakah Boleh?
Di masa pandemi Covid-19 saat ini banyak perusahaan yang mengalami penurunan usaha, dan imbasnya adalah kepada karyawan. Salah satu dampak tersebut adalah adanya pengurangan waktu kerja karyawan, dan dampak selanjutnya adalah pemotongan gaji karyawan.
Uang Pesangon PHK Karena Efisiensi Perusahaan
Dalam PP No. 35 Tahun 2021, khususnya Pasal 43, ditentukan bahwa perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan karena alasan efisiensi. Efisiensi tersebut dapat terjadi karena kerugian, baik kerugian yang telah dialami, atau dilakukan untuk mencegah kerugian. Keduanya…
Rumus Cepat Uang Pesangon PHK Karena Efisiensi Perusahaan
Untuk menghitung besarnya Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja akibat PHK yang dilakukan perusahaan karena alasan perusahaan melakukan efisiensi, silahkan ikuti link di bawah ini. Format perhitungan disusun dalam program MS Excel. Rumus Cepat Uang Pesangon PHK Karena Efisiensi…
Rumus Cepat Menghitung Uang Pesangon PHK Karena Melanggar PP dan PK (Download Excel)
Seorang karyawan yang di-PHK karena melanggar Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021 berhak mendapatkan Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH).
Perusahaan Boleh Saja Menahan Ijazah Karyawannya, Tapi…
Peraturan perundang-undangan pada prinsipnya tidak melarang dilakukannya penahanan ijazah karyawan oleh perusahaannya. Jadi, penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan bisa saja dilakukan, sepanjang karyawan yang bersangkutan menyetujuinya. Tanpa adanya persetujuan karyawan, perusahaan tidak berwenang menahan ijazah karyawan dan wajib mengembalikannya kepada karyawan.
Suami Istri Bersama-sama Bisa Mendirikan PT (Perseroan Terbatas)
Hubungan keluarga, secara prinsip, tidak menghalangi untuk mendirikan perusahaan badna hukum PT (Perseroan Terbatas). Misalnya, antara orang dan anak, atau antara saudara kandung, bisa bersama-sama mendirikan PT. Hal ini tentunya sepanjang para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
Cara Menghitung Uang Pesangon Pensiun (UU Cipta Kerja)
Sesuai Pasal 56 PP No. 35 Tahun 2021, yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja, karyawan yang memasuki usia pensiun berhak mendapatkan: Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH).
Rumus Cepat Menghitung Uang Pesangon Pensiun (Program Excel)
Sebelum menghitung UP, UPMK dan UPH berdasarkan alasan karyawan memasuki usia pensiun, pertama harus ditentukan terlebih dahulu besarnya UP, UPMK dan UPH karyawan berdasakan masa kerjanya. Rumus perhitungan tersebut dapat ditemukan di Pasal 40 PP No. 35 Tahun 2021 (ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)).
Sejarah Hukum Perdata Indonesia
Berdasarkan sejarah, hukum Perdata Indonesia, yang bersumber pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), merupakan warisan zaman kolonial Belanda. Karena Belanda pernah menjadi wilayah jajahan Perancis, maka menelisik sejarah KUHPerdata harus melampaui ke zaman Code Civil Perancis.
Trik Perusahaan Untuk Memperkecil Uang Pesangon PHK Karyawan
Dalam praktek ketenagakerjaan, sering perusahaan meminta karyawannya untuk melakukan pengunduran diri, atau resign. Padahal, jika memang perusahaan ingin memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya, perusahaan mempunyai hak untuk melakukan PHK. Permintaan pengunduran diri ini biasanya dilakukan perusahaan untuk menghindari pembayaran uang kompensasi yang lebih besar.
Konsekwensi Hukum Jika Perusahaan Tidak Membayar Upah Lembur Karyawan
Sanksi pidana tersebut dapat berupa pidana kurungan, minimal kurungan 1 bulan dan maksimal 12 bulan. Selain pidana, perusahaan bisa juga dikenakan sanksi pidana denda yang besarnya minimal Rp. 10.000.000 dan maksimal Rp. 100.000.000