Format Surat Gugatan Perdata (Wanprestasi)

Meski surat gugatan tidak memiliki format baku sebagai syarat formil, namun dalam praktek telah menjadi standar umum bahwa gugatan itu perlu diajukan dalam format tertentu. Format tersebut berisi:

Kompetensi Pengadilan (Pengadilan Yang Berwenang Mengadili)

Pada prinsipnya, sebuah gugatan harus diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat (asas actor sequitur forum rei). Jika Penggugat berdomisili di Jakarta Selatan sementara Tergugat berdomisili di Jakarta Utara, maka gugatan tersebut harus dijaukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara (wilayah hukum tempat tinggal Tergugat). Jika jumlah Tergugat lebih dari satu orang dan mereka tidak tinggal di dalam satu wilayah hukum, maka Penggugat bebas memilih untuk menggugat mereka di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal dari salah seorang Tergugat.

Penyimpangan terhadap asas actor sequitor forum rei di atas dapat dilakukan jika misalnya tempat tinggal Tergugat atau Para Tergugat tidak diketahui. Dalam hal ini gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat. Apabila gugatan itu mengenai benda tidak bergerak, misalnya sengketa tanah, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliput benda tidak bergerak itu berada (forum rei sitae).

Identitas Para Pihak (Penggugat dan Tergugat)

Penulisan identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) merupakan syarat formil yang wajib dicantumkan di dalam gugatan. Data identitas yang wajib dimasukan ke dalam gugatan meliputi nama lengkap dan alamat para pihak. Penggugat juga dapat menambahkan keterangan lainnya seperti tempat/tanggal lahir atau data pekerjaan dan agama. Data-data identitas para pihak itu dapat bersumber dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Akta Pendirian Perusahaan. Selain dokumen-dokumen tersebut, data identitas para pihak juga dapat diambil dari identitas sebagaimana yang tercantum di dalam kontrak.  

Sebelum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, surat gugatan itu harus ditandatangani oleh Penggugat. Tanda tangan ini merupakan syarat formil, yang jika tidak dicantumkan maka gugatannya tidak sah. Jika Penggugat diwakili oleh seorang Pengacara atau Advokat, maka Pengacara atau Advokat tersebut dapat menggantikan Penggugat untuk menandatangani surat gugatannya. Sebelum menandatangani surat gugatan, terlebih dahulu Pengacara atau Advokat tersebut harus mendapatkan kuasa dari Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus.

Fundamenturm Petendi (Posita)

Posita merupakan dasar gugatan, yaitu dalil-dalil yang harus diajukan  Penggugat untuk menuntut haknya. Dalil-dalil gugatan ini merupakan dasar pemeriksaan dan penyelesaian perkara dalam proses persidangan. Segala bukti yang diajukan dalam proses persidangan, pada prinsipnya harus berdasarkan pada dalil-dalil gugatan tersebut. Jika Penggugat mengklaim bahwa ia berhak atas pembayaran biaya jasa dari Tergugat berdasarkan sebuah kontrak, maka Penggugat harus menghadirkan kontrak tersebut sebagai alat bukti dari dasar tuntutanya itu. Dasar gugatan itu terdiri dari dasar hukum dan dasar fakta, yang keduanya harus nyambung dan menjadi dasar dari sebab-sebab diajukannya tuntutan hak.

Dasar hukum memuat penjelasan hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa dan antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat berhak mengajukan tuntutan hak karena adanya hubungan hukum kontrak yang dilanggar, dan karena pelanggaran itu dilakukan oleh Tergugat maka Tergugatlah yang ditarik oleh Penggugat ke hadapan hakim. Jika Penggugat menuntut pelunasan biaya jasa dari sebuah kontrak pekerjaan jasa yang dilanggar, maka kontrak tersebut merupakan dasar hukumnya. Kontrak tersebut merupakan dasar hukum dari lahirnya hak Penggugat sebagai kreditur (pelaksana kerja) untuk memperoleh pelunasan biaya jasa dari Tergugat sebagai debitur (pemberi kerja). Jika faktanya debitur tidak melunasi hak kreditur (wanprestasi), maka fakta tersebut merupakan dasar untuk dapat diajukannya tuntutan.

Tuntutan (Petitum)

Petitum merupakan pokok-pokok tuntutan Penggugat, yaitu deskripsi yang menyebutkan satu persatu pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat – apa yang dinginkan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Petitum gugatan merupakan syarat formil, yang jika tidak disebutkan maka gugatannya tidak sah. Petitum berisi permintaan kepada Pengadilan agar Pengadilan memutuskan hak Penggugat atau menghukum Tergugat.  Dalam gugatan pelunasan biaya jasa yang lahir dari kontrak pekerjaan jasa, menuntut agar Tergugat melunasi biaya jasa merupakan petitum utama. Penggugat juga dapat mengajukan tuntutan tambahan, misalnya, tuntutan ganti kerugian dan bunga, atau menyita aset tergugat sebagai jaminan pelunasan.

(Dadang Sukandar, SH./www.legalakses.com)