HUBUNGAN KERJA (PERUSAHAAN DAN KARYAWAN)

Mereferensi ke UU Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003), hubungan kerja merupakan hubungan diantara pengusaha dan karyawan yang dibentuk berdasarkan perjanjian kerja. Jadi, syarat adanya hubungan kerja diantara pengusaha dan karyawan adalah adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini merupakan pengikatan mula, atau simpul awal, yang ke depannya membentuk hubungan diantara pengusaha dan karyawan dalam mengatur hak dan kewajiban mereka dalam ruang lingkup ketenagakerjaan.  

Sebuah hubungan kerja mengandung unsur pekerjaan, upah dan perintah. Selengkapnya Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan menentukan:

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Pengusaha dan Karyawan

Dalam UU Ketenagakerjaan, pengusaha dan karyawan merupakan subyek, atau sebagai pelaksana yang tunduk pada UU tersebut. Dalam bidang ketenagakerjaan, pengusaha merupakan subyek hukum yang menjalankan perusahaan, baik itu perusahaan miliknya sendiri maupun perusahaan milik pihak lain. Jadi, di sini, harus dibedakan antara pengusaha dan perusahaan

Pengusaha merupakan orang perorangan, atau bisa juga berbentuk persekutuan dan badan hukum, yang menjalankan perusahaan. Perusahaan yang dijalankan oleh pengusaha dapat berupa perusahaan milik sendiri ataupun milik milik pihak lain. Pengusaha ini juga dapat menjalankan perusahaan luar negeri sebagai wakilnya.

Perusahaan sendiri merupakan setiap bentuk usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, termasuk badan hukum milik negara. Selain bentuk usaha, usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain juga dikategorikan sebagai perusahaan, sepanjang usaha-usaha tersebut mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah.

Di dalam UU Ketenagakerjaan tidak dikenal istilah karyawan, karena istilah itu ada di dalam praktek ketenagakerjaan. UU Ketenagakerjaan menggunakan istilah pekerja/buruh, yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

Artikel terkait:

  1. Perjanjian Kerja
  2. Perusahaan Yang Memiliki Lebih dari 10 Orang Karyawan Wajib Mempunyai Peraturan
  3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
  4. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)