Ini Bedanya Akta Otentik dan Akta Dibawah Tangan

Pasal 1866 KUHPerdata menentukan bahwa alat pembuktian perdata meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat-alat bukti tersebut yang umumnya digunakan dalam sidang-sidang gugatan hukum perdata di pengadilan. Dari semua alat pembuktian tersebut, bukti tulisan merupakan alat bukti yang sangat penting, paling banyak digunakan, dan sering kali menentukan putusan hakim.

Berbagai tulisan yang bersifat akta, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan, pada dasarnya bertujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti tentang suatu keadaan atau perbuatan hukum. Sebagai alat bukti, di depan hakim keduanya memiliki nilai yang berbeda.

Akta Otentik

Pasal 1867 KUHPerdata membagi pembuktian dengan tulisan itu atas tulisan otentik dan tulisan dibawah tangan. Akta otentik merupakan akta yang:

  • Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
  • Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang
  • Memiliki nilai pembuktian yang sempurna.

Kesempurnaan bukti sebuah akta otentik berarti apa yang tercantum atau dinyatakan dalam akta tersebut harus dianggap benar. Kebenarannya ini meliputi baik kebenaran formil maupun materil. Kalau ada pihak-pihak tertentu yang meragukan kebenaran akta otentik tersebut, maka pihak yang meragukan itu harus membuktikannya.

Dalam sidang pengadilan, akta otentik merupakan alat bukti yang tidak dapat disangkal. Kalau seorang tergugat menyangkal bukti akta otentik sertifikat tanah yang diajukan penggugat, misalnya, maka penyangkalan itu tidak dapat diterima oleh hakim selama tergugat tidak dapat membuktikan penyangkalannya. Selama tidak dapat dibuktikan ketidakbenarannya, akta otentik selamanya harus dianggap benar dan sempurna sebagai alat pembuktian.

Sebuah akta dikatakan otentik kalau akta tersebut telah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum (Notaris, PPAT, hakim, instansi pemerintah). Dalam suatu perjanjian jual beli tanah, transaksi tersebut baru sah dan mengikat secara hukum apabila perjanjian itu dibuat dalam bentuk Akta Jual Beli (AJB). Format AJB ini telah ditentukan oleh undang-undang, yang apabila format itu tidak diikuti maka transaksi tanahnya tidak bisa terjadi. Selain formatnya telah ditentukan oleh undang-undang, AJB juga harus dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yaitu PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Akta Dibawah Tangan

Kebalikan dari akta otentik, akta di bawah tangan dapat dibuat secara bebas, dan undang-undang tidak menentukan format khususnya. Pasal 1874 KUHPerdata menentukan bahwa tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Akta dibawah tangan bisa dibuat secara bebas oleh para pihak yang berkepentingan tanpa melibatkan pejabat umum. Berbeda dengan akta otentik, akta dibawah tangan tidak memiliki kekuatan bukti yang sempurna. Hal ini berarti, pihak-pihak yang membuat akta di bawah tangan itulah yang harus membuktikan bahwa isi akta tersebut adalah benar.

Meskipun akta dibawah tangan juga dapat dijadikan sebagai alat bukti, tapi nilai pembuktiannya berbeda dengan akta otentik. Kekuatan bukti akta di bawah tangan tidak sesempurna kekuatan bukti akta otentik. Kalau akta dibawah tangan diragukan, maka pihak yang wajib untuk membuktikan keabsahannya adalah si pembuat akta.

Karena kontrak adalah surat atau akta, maka pembedaan akta otentik dan akta dibawah tangan juga berlaku dalam pembuatan kontrak. Kontrak yang berupa akta otentik, yaitu yang pembuatannya dilakukan oleh atau di hadapan pejabat umum, misalnya akta Jual Beli (AJB) dalam transaksi jual beli tanah. AJB dibuat oleh PPAT dan memiliki kekuatan bukti yang sempurna. Jika ada pihak-pihak yang meragukan keabsahan AJB  yang dibuat oleh PPAT, maka pihak yang meragukan itu harus membuktikan keragu-raguannya itu.

Sebagai akta di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sempurna, pembuatan kontrak dibawah tangan tidak memerlukan formalitas khusus. Para pihak bebas membuatnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak, dan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan. Di pengadilan, pihak-pihak yang membuat kontrak di bawah tangan harus membuktikan kebenaran isi kontrak. Jika kontrak tersebut diakui keabsahannya oleh para pihak yang berkepentingan, maka kontrak di bawah tangan itu memiliki kekuatan bukti sempurna seperti halnya akta otentik (Dadang Sukandar, S.H./www/legalakses.com).

.

Artikel Terkait

Download Kontrak