Jika Perusahaan Tidak Memberikan Naskah Perjanjian Kerja Kepada Karyawan

Dalam membuat perjanjian kerja, umumnya perusahaan membuat 2 rangkap naskah perjanjian yang masing-masing ditandatangani oleh perusahaan dan karyawan. Kedua rangkap naskah perjanjian tersebut kemudian masing-masing dipegang oleh perusahaan dan karyawan.

Namun di beberapa perusahaan, naskah perjanjian tersebut tidak diberikan kepada karyawan, atau diberikan tapi dalam bentuk fotokopi (bukan naskah/rangkap asli). Motivasinya bisa bermacam-macam, misalnya agar karyawan tidak mengetahui atau tidak memiliki alat bukti mengenai hak dan kewajibannya sebagai karyawan di perusahaan.

Secara praktis, hal ini tentu membuat miris. Sebuah perjanjian kerja berisi hak dan kewajiban karyawan. Jika karyawan tidak memiliki naskah perjanjian kerja, bagaimana mungkin karyawan mengetahui hak dan kewajibannya?

Dan lebih dari itu, secara hukum perjanjian kerja merupakan alat bukti dari hak dan kewajiban karyawan. Jika karyawan tidak memiliki naskah asli perjanjian kerjanya, bagaimana karyawan dapat membuktikan hak dan kewajibannya secara hukuam?

Sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003), khususnya Pasal 54 ayat (3), sebuah perjanjin kerja harus dibuat minimal 2 rangkap. Kedua rangkap tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing perusahaan dan karyawan mendapatkan satu rangkap aslinya.

Jika perusahaan tidak memberikan naskah perjanjian tersebut kepada karyawan, atau perusahaan menolak memberikannya, maka karyawan dapat memintanya secara langsung. Jika perusahaan tetap menolak, maka karyawan dapat melaporkan/mencatatkan perselisihan itu ke Disnakertrans setempat.

(Visited 126 times, 1 visits today)
Share:
.

Download Kontrak