Karyawan Kontrak (PKWT) Bisa Dapet Lebih Dari 1 Kali Uang Kompensasi, Begini Perhitungannya di UU Cipta Kerja

Sebelum diundangkannya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak dikenal adanya uang kompensasi bagi karyawan kontrak (karyawan PKWT). Ketentuan mengenai uang kompensasi baru diatur dan berlaku sejak diundangkannya UU Cipta Kerja tanggal 2 November 2020.

Secara teknis, hak karyawan kontrak atas uang kompensasi baru diatur secara lebih lengkap dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari UU cipta Kejra, khususnya klaster keteanagkerjaan. Pasal 15 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021 menentukan:

Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT. 

Ketentuan ini mewajibkan perusahaan, dan sekaligus memberikan hak kepada karyawan, untuk memberikan uang kompensasi kepada karyawan yang hubungan kerjanya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT (karyawan kontrak). Kapan hak dan kewajiban uang kompensasi itu muncul? Hak uang kompensasi tersebut jatuh tempo dan harus dibayarkan ketika masa kontrak PKWT karyawan yang bersangkutan berakhir. Hal ini seperti ditentukan dalam Pasal 16 PP No. 35 Tahun 2021:

Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT.

Rumus Perhitungan Uang Kompensasi

Uang kompensai berhak diberikan hanya kepada karywan kontrak yang masa kerjanya minimal 1 bulan secara terus-menerus. Karyawan kontrak yang masa kerjanya belum genap 1 bulan tidak berhak mendapatkan uang kompensasi.

Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021, karyawan kontrak yang masa kerjanya 12 bulan secara terus menerus berhak mendapatkan uang kompensasi sebesar 1 bulan upah. Untuk karyawan kontrak yang masa kerjanya lebih dari 1 bulan tapi kurang dari 12 bulan, atau karyawan kontrak yang masa kerjanya lebih dari 12 bulan, uang kompensasinya dihitung secara proporsional (prorate) dengan rumus:

Uang Kompensasi = Masa Kerja/12 x 1 Bulan Upah

Besarnya upah yang digunakan untuk menghitung rumus uang kompensasi di atas bukan hanya upah pokok saja, tapi upah pokok ditambah tunjangan tetap, jika ada. Jika komponen upah karyawan tanpa tunjangan, maka besarnya upah sebulan untuk menghitung uang kompensasi hanya terdiri dari upah tanpa tunjangan.   

Contohnya, jika masa kerja karyawan kontrak tersebut adalah 18 bulan, dan upah terakhir karyawan sebesar Rp. 3.500.000 (tanpa tunjangan), maka besarnya uang kompensasi ketika masa kontrak karyawan berakhir adalah sebesar: 18/12 x Rp. 3.500.000, atau sama dengan Rp. 5.250.000.

Satu hal yang perlu menjadi perhatian lagi adalah, jumlah masa kerja karyawan sebagai dasar perhitungan uang kompensasi diatas dihitung sejak tanggal berlakunya UU Cipta Kerja, yaitu sejak tanggal 2 November 2020. Misalnya, jika masa kontrak karyawan dimulai dari tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021, maka masa kerja karyawan yang dihitung sebagai dasar perhitungan uang kompensasi adalah dari tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021.

Uang Kompensasi Diberikan Juga Untuk Setiap Perpanjangan Masa Kontrak

Bukan hanya untuk masa kontrak kerja karyawan, uang kompensasi juga diberikan untuk setiap perpanjangan masa kontraknya. Misalnya, jika masa kontrak karyawan adalah 12 bulan, kemudian diperpanjang lagi sampai selama 6 bulan, maka hak uang kompensasi tersebut diberikan terhadap kontrak kerja pertama selama 12 bulan dan  perpanjangan kontraknya selama 6 bulan. Aturan ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (4) PP No. 35 tahun 2021:

Apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan dan terhadap jangka waktu perpanjangan PKWT, uang kompensasi berikutnya
diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai.

Berapa kali perpanjangan masa kontrak karyawan dapat dilakukan? Sebelumnya diundangkannya UU Cipta Kerja, sesuai UU Ketenagakerjaan perpanjangan masa kontrak karyawan dalam PKWT dibatasi hanya sebanyak 1 kali perpanjangan dengan jangka waktu perpanjangan maksimal 1 tahun. Namun dengan diundangkannya UU Cipta Kerja, ketentuan maksimal 1 kali perpanjangan untuk 1 tahun itu sudah dicabut dan tidak berlaku lagi.

Sesuai ketentuan UU Cipta Kerja, lamanya masa kontrak karyawan PKWT tidak dibatasi dan diserahkan pada kesepakatan diantara perusahaan dan karyawan. Begitu juga perpanjangan masa kontraknya, tidak dibatasi dan diserahkan kepada kesepakatan diantara perusahaan dan karyawan. Hal ini menyebabkan masa kontrak karyawan PKWT dapat diperpanjang lebih dari 1 kali. Syaratnya, jumlah masa kontrak PKWT pertama dan setiap perpanjangan tidak boleh lebih dari 5 tahun. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) PP No. 35 Tahun 2021:

Dalam hal jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Dalam kaitannya dengan uang kompensasi, ketentuan diatas menyebabkan seorang karyawan kontrak yang masa kontraknya diperpanjang lebih dari 1 kali berhak mendapatkan uang kompensasi lebih dari 1 kali. Misalnya, masa kontrak pertama karyawan adalah 1 tahun, kemudian diperpanjang lagi setiap 1 tahun selama total 5 tahun. Dalam skema tersebut berarti terdapat 1 kali masa kontrak pertama dan 4 kali masa perpanjangan kontrak. Dengan skema ini, karyawan berhak mendapatkan 5 kali uang komepnsasi selama bekerja di perusahaan (yang masing-masing jatuh tempo dan harus dibayar saat berakhirnya kontrak pertama dan berakhirnya setiap perpanjangan masa kontrak).

Karyawan Kontrak Yang Diangkat Menjadi Karyawan Juga Berhak Mendapatkan Uang Kompensasi

Ketika seorang karyawan kontrak (PKWT) diangkat menjadi karyawan tetap perusahaan (PKWTT), maka karyawan kontrak yang bersangkutan juga tetap berhak mendapatkan uang kompensasi.

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021, pada prinsipnya hak karyawan atas uang kompensasi sudah muncul pada saat dimulainya masa kontarak PKWT. Sesuai Pasal 15 ayat (2) PP No. 35 Tahun 2021, hak uang kompnsasi tersebut jatuh tempo dan harus dibayarkan pada saat masa kontraknya berakhir.

Ketentuan tersebut berlaku juga ketika karyawan kontrak yang bersangkutan diangkat menjadi karyawan tetap. Ketika karyawan kontrak diangkat menjadi karyawan tetap, maka pada saat itulah hak karyawan kontrak tersebut atas uang kompensasi jatuh tempo. PP No. 35 Tahun 2021 tidak memberikan pengecualian pemberian uang kompensasi terhadap karyawan kontrak yang berubah statusnya menjadi karywaan tetap, sehingga hak akryawan kontrak atas uang kompensasi tetap berlaku meskipun karyawan tersebut berubah status menjadi karyawan tetap (Dadang Sukandar, S.H./www.legalakses.com).

(Visited 71 times, 1 visits today)
Share:
.

Download Kontrak