Keadaan Memaksa Atau Force Majeure (Overmacht)

Istilah  Force Majeure, atau sering juga disebut overmacht, atau keadaan memaksa, atau  keadaan kahar, secara definitif tidak ditemui rumusannya dalam tata hukum di Indonesia. Pengertian Force Majeure, dalam ilmu hukum dan praktek, biasanya disimpulkan dari pasal-pasal spesifik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu Pasal 1244, Pasal 1245 dan beberapa pasal lainnya.

Secara umum, dari pasal-pasal tersebut,  istilah force majeure dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang membebaskan seseorang, atau suatu pihak, dari kewajiban melaksanakan isi kontrak atau perjanjian, dan karena tidak dilaksanakannya kewajiban itu maka orang atau pihak tersebut tidak dapat dimintakan ganti rugi.

Dalam force majeure, tidak dilaksanakannya kewajiban itu disebabkan karena suatu keadaan yang terjadinya berada diluar kendali para pihak yang membuat kontrak. Kejadian itu tidak terduga, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada dabitur, dan debitur sebenarnya masih memiliki iktikad baik untuk melaksanakan kewajibannya.

Kejadian yang terjadinya diluar kendali para pihak itu merupakan kejadian yang tidak terduga. Misalnya, sebuah perusahaan pengangkutan barang sedang mengantarkan mesin pabrik milik sebuah perusahaan manufaktur yang baru dibelinya, dan di tengah perjalanan terjadi gempa bumi dan mobil pengangkut itu beserta barang angkutannya tersapu tsunami. Kejadian gempa bumi dan tsunami, adalah kejadian yang tidak bisa diprediksi apalagi dipastikan oleh para pihak (debitur dan kreditur).

Selain karena keadaan yang tidak terduga, dalam force majeure, tidak dilaksanakannya kewajiban debitur juga bukan karena sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Artinya, karena keadaan itu terjadi diluar kendali atau dugaan debitur, maka debitur tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas tidak dilaksakannya sebuah kewajiban kontrak.

Faktor lainnya adalah tidak adanya iktikad buruk dari debitur untuk tidak melaksanakan kewajiban kontrak. Debitur memiliki iktikad baik untuk melaksanakan kewajiban kontrak, namun karena keadaan memaksa, iktikad baiknya itu tidak dapat menyempurnakan kewajibannya.  

Dalam praktek, pada umumnya yang dapat dikategorikan sebagai force majeure adalah:

  • Bencana alam, seperti banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus, tsunami dan bentuk bencana alam lainnya yang memiliki dampak besar.
  • Keadaan darurat, yaitu keadaan yang tidak wajar dan berlangsung singkat, seperti perang, pemogokan, blokade, epidemi penyakit, terorisme, kerusuhan atau radiasi nuklir.
  • Keputusan/kebijakan pemerintah, yang memiliki dampak besar dan mempengaruhi secara signifikan pelaksanaan kontrak, sehingga kontrak tersebut tidak atau sangat sulit untuk dilaksanakan.

0
.

Artikel Terkait

Download Kontrak

Video