Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kedaaan dimana telah terjadi sebuah kejadian yang bersifat luar biasa terhadap kesehatan masyarakat. Kejadian itu ditandai dengan adanya penyebaran penyakit menular. Bukan hanya penyakit menular, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat juga dapat terjadi karena adanya radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme dan pangan. Kejadian-kejadian itu menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Demikian pengertian Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sesuai Pasal 1 angka 2 UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Jika terjadi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, pemerintah wajib untuk melindungi kesehatan masyarakat dari resiko-resiko yang mungkin terjadi. Untuk memitigasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat tersebut, pemerintah mempunyai 4 pilihan/opsi sebagai langlah-langkah penanganannya, yaitu: Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Akan tetapi sebelum dilakukannya langkah-langkah mitigasi, pertama-tama pemerintah harus mendekalrasikan terlebih dahulu keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Deklarasi itu dilakukan berdasarkan penetapan pemerintah. Deklarasi ini diperlukan supaya jelas tempat dan waktu terjadinya keadaan darurat, sehingga hanya pada tempat dan waktu itulah ketentuan-ketentuan mengenai mitigasinya dapat diberlakukan – dan ketentuan-ketentuan itu tidak dapat diberlakukan diluar keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Terkait dengan pandemi Covid-19 yang telah mewabah begitu agresif dan massif, pada tanggal 31 Maret 2020 lalu pemerintah telah mendeklarasikan keadaan Kedaruratan Kesehatan Msyarakat di Indonesia. Deklarasi itu ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 11 Tahun 2020. Dalam Kepres tersebut pemerintah membuat ketetapan:

  1. Menetapkan Corona Voris Disease 2019 (Covid-19) sebagai penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
  2. Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di Indonesia, dan terhadap keadaan ini wajib dilakukan upaya penanggulangannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan penetapan tersebut maka secara hukum Covid-19 telah disahkan sebagai penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Juga dengan penetapan itu pemerintah telah mensahkan status Indonesia sebagai negara yang berada dalam keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dan karenanya diperlukan penanggulangan.

Sesuai UU Kekarantinaan Kesehatan, dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 ini pemerintah mengambil langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk penanggulangannya. Langkah ini diambil dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (www.legalakses.com).

Sholat Berjamaah Di Mesjid Saat Pandemi Covid-19 Bentuk-bentuk Mitigasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) PSBB, Solusi Pemerintah Menanggulangi Pandemi Covid-2019

.

Artikel Terkait

Download Kontrak