“Kesepakatan Bersama” Para Pihak Untuk Menyesuaikan Kontrak Bisnis Karena Covid-19

Wabah Corona, yang menjalar agresif dan massif, telah dinobatkan WHO (World Health Organizatioan) sebagai pandemi global. Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, telah mengeluarkan kebijakan karantina untuk memutus mata rantai pendeminya. Social distancing dan lockdown kini telah menjadi istilah yang dihapal oleh setiap warga negara tanpa perlu membuka kamus.

Di Indonesia sendiri pemerintah telah menetapkan status darurat kesehatan. Berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 11 Tahun 2020, pemerintah telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Sebagai langkah mitigasi, level darurat itu ditindaklanjutai dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang resminya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020.

Penetepaan dan kebijakan tersebut merupakan persiapan bagi pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat dalam skala besar-besaran di setiap daerah. Selain peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan itu akan meliputi pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat umum, sosial budaya, moda transportasi dan bidang pertahanan dan keamanan.

Pembatasan-pembatasan sosial di atas, baik diatas kertas maupun praktek lapangan, sudah pasti akan memberi dampak signifikan pada ekonomi dan dunia usaha. Dan karena skalanya besar, maka imbasnyapun tentu akan sama besarnya. Meski kebijakan PSBB belum benar-benar diterapkan, namun banyak kegiatan usaha, baik besar maupun kecil, mengalami penurunan serius. Pengusaha WO (wedding organizing) banyak yang mengeluhkan nasibnya karena klien-klien mereka membatalkan acara perkawinan. Pemilik hotel dan tempat wisata, tak punya pilihan selain menutup kamar dan pintu gerbang mereka – imbas langsung dari berkurangnya pengunjung dan peliburan karyawan. Dunia usaha terkena jab telak dan inilah yang dikhawatirkan dari kebijakan PSBB.

Dalam dunia usaha, banyak kontrak-kontrak atau perjanjian bisnis yang sudah terlanjur ditandatangani, sebelum dimaklumatkannya darurat kesehatan, menjadi stagnan dan sulit dieksekusi. Supplier bahan kertas harus menghentikan suplai bahan bakunya ke pabrik kertas karena pabriknya berhenti operasi, mengikuti kebijakan social distancing dengan merumahkan karyawan.  Begitu juga mall dan toko grosir yang harus tutup, membuat pemasok barang mereka menghentikan, atau setidaknya mengurangi, volume produksi dan perdagangan.

Semua pihak, baik produsen, distributor, supplier maupun pedagang, termasuk perusahaan pengangkutan dan ekspedisi, meskipun kalang kabut namun sebagian besar masih bisa menerima dan memahami situasinya – karena memang dampaknya dirasakan hampir semua orang. Dalam skala besar, kedaan ini bisa dikatakan sebagai force majeure, keadaan memaksa (kahar) yang membuat dunia usaha ikutan tiarap: menahan kerja sama mereka dan memundurkan jadwal-jadwal kontrak.

Mau tak mau, pandemi Corona ini telah membuat kontrak-kontrak bisnis yang masih efektif dan berjalan perlu melakukan penyesuaian. Kontrak-kontrak tersebut memerlukan klausul-klausul tambahan untuk memundurkan jadwal pengiriman barang, merubah cara dan jadwal pembayaran, mengatur siasat baru untuk kewajiban-kewajiban jangka pendek, mengikuti irama pembatasan-pembatasan yang dimaklumatkan pemerintah – yang tentu saja tujuan utamanya adalah selamat dari bahaya Corona.

Singkatnya, jadwal pelaksanaan kontrak perlu dimundurkan. Pemunduruan itu, entah sebagian atau seluruhnya, perlu dilakukan tanpa harus terminasi permanen, karena darurat kesehatan saat ini sifatnya temporary – setidaknya begitu menurut prediksi. Pemunduran jadwal-jadwal ini, atau penyesuaian apapun yang diperlukan, perlu dibuat batasan-batasannya agar punya kepastian, sehingga perjalanan roda bisnis tidak menggantung juga tidak kontra produktif.

Para pihak dalam kontrak perlu melakukan negosiasi ulang dan membuat kesepakatan baru, kesepakatan bersama. Kebijakan pembatasan sosial dengan sendirinya telah membatasi ruang gerak bisnis, sehingga para pelaku usaha tak mungkin mengabaikan to do list yang harus segera diselesaikan. Mereka harus menyesuikan kontrak-kontrak bisnis jika ingin menyesuaikan proyek-proyek di lapangan.

Kesepakatan bersama itu tentunya lebih baik jika dibuat dalam bentuk tertulis. Selain sebagai alat pengingat lupa, kesepakatan tertulis juga mempunyai nilai pembuktian yang lebih bermutu secara hukum – atau setidaknya para pihak masih sempat memikirkan aspek hukum bisnis mereka di tengah-tengah situasi darurat. Kesepakatan bersama ini merupakan klausul baru yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penyesuaian kontrak. Batasan syarat dan ketentuan itu setidaknya meliputi:

  • Pernyataan bersama para pihak, bahwa penyebab dilakukannya penyesuaian kerja sama kontrak adalah pandemi Covid-19 dan kebijakan pemerintah yang menetapkan pembatasan sosial dalam skala besar – prinsip utama sebagai arah penyesuaian dalam hampir semua kesepakatan yang dibuat.
  • Pernyataan tegas para pihak untuk menghentikan sementara kerja sama mereka, atau membatasi tindakan-tindakan tertentu, mana yang bisa dilakukan dan mana yang harus ditangguhkan. Dalam klausul ini perlu juga diberi catatan, bahwa kalaupun dilakukan penghentian sementara, hal itu tidak berarti mengakhiri atau membatalkan kontrak bisnis mereka. Ini hanya pemunduran waktu, dan bukan penghentian/pengakhiran sama sekali kontrak kerja samanya – kecuali jika memang itu yang disepakati bersama.
  • Juga dalam kesepakatan bersama perlu diinventarisir, mana saja hak-hak dan kewajiban-kewajiban kontrak yang sudah, sedang atau belum dilaksanakan, sehingga para pihak dapat menyesuaikan keputusan mereka terhadap hak dan kewajiban tersebut – bagaimana dengan pengiriman barang yang belum dilakukan semenatra pembayarannya sudah dilaksanakan, atau sebaliknya.

Untuk memperoleh Draf Kesepakatan Bersama dalam menyesuaikan kontrak bisnis Anda, silahkan mengunduhnya dengan mengikuti link-nya di bawah ini. Kami sudah membuatnya untuk Anda dalam format MS Word doc. Anda tinggal mengunduh dan menyesuaikannya dengan kebutuhan bisnis Anda.

Kesepakatan Bersama, Penghentian Sementara Waktu Pelaksanaan Perjanjian Karena Covid-19

0
.

Artikel Terkait

Download Kontrak

Video