Komponan Upah/Gaji Pekerja (UU Cipta Kerja)

Sebelumnya, ketentuan mengenai pengupahan Pekerja di perusahaan diatur berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), beberapa ketentuan mengenai pengupahan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan terlah diubah, dan peraturan teknis pengupahan seperti yang diatur dalam PP No. 78 Tahun 2015 telah dicabut dan digantikan dengan PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

Sesuai Pasal 1 angka 1 PP No. 36 Tahun 2021, upah merupakan:

Hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Berdasarkan pasal diatas, upah merupakan sebuah hak, yaitu hak dari Pekerja. Hak upah mulai muncul pada saat terjadinya hubungan kerja diantara Pengusaha dan Pekerja, dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja tersebut. Karena hubungan kerja diantara Pekerja dan Pengusaha terjalin berdasarkan perjanjian kerja, maka hak upah muncul pada saat dibuatnya perjanjian kerja diantara Pengusaha dan Pekerja. Hal ini seperti ditentukan dalam Pasal 3 PP No. 36 Tahun 2021:

Hak Pekerja/Buruh atas Upah timbul pada saat terjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha dan berakhir pada saat putusnya Hubungan Kerja.

Selain dibatasi oleh perjanjian kerja yang membentuk hubungan kerja, penentuan sistem pengupahan yang dilakukan oleh Pengusaha kepada Pekerjanya juga dibatasi oleh kebijakan pengupahan yang ditetapkan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sistem pengupahan yang dirancang oleh Perusahaan, baik dalam perjanjian kerja maupun perturan peruahaaannya, tidak boleh bertentangan peraturan perundang-undangan, khususnya PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan sebagai peraturan teknis.

Dasar kebijakan pengupahan pemerintah sendiri disusun berdasarkan tujuan untuk mencapai penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pekerja. Dalam prakteknya, penghasilan tersebut ditentukan bukan hanya dalam bentuk upah, tapi juga pendapatan non-upah. Sesuai Pasal 6 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2021, bentuk penghasilan Pekerja tediri dari:

Upah

  1. Upah tanpa tunjangan
  2. Upah pokok dan tunjangan tetap
  3. Upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap
  4. Upah pokok dan tunjangan tidak tetap

Pendapatan Non-Upah

  1. Tunjangan hari raya keagamaan (THR)
  2. Bonus
  3. Insentif
  4. Uang pengganti fasilitas kerja
  5. Uang servis pada usaha tertentu

UPAH

Sesuai ketentuan Pasal 7 PP No. 36 Tahun 2021, penghasilan seorang Pekerja dari hubungan kerjanya dengan Pengusaha yang berupa upah, bisa terdiri dari komponen upah saja atau disertai dengan tunjangan. Penghasilan Pekerja berupa upah dapat terdiri dari komponen upah tanpa tunjangan ataupun upah pokok ditambah tunjangan, baik tunjangan yang bersifat tetap maupun tunjangan tidak tetap dengan komposisi:

  1. Upah tanpa tunjangan,
  2. Upah pokok dan tunjangan tetap
  3. Upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap
  4. Upah pokok dan tunjangan tidak tetap.

Tunjangan tetap merupakan tunjangan yang dibayarkan kepada Pekerja secara tetap (teratur) dari waktu ke waktu untuk kepentingan Pekerja dan keluarganya. Karena diberikan secara tetap, tunjangan tetap tidak ditentukan berdasarkan kehadiran Pekerja. Tunjangan tetap diberikan berdasarkan satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, misalnya, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan daerah, tunjangan kemahalan. Bentuk tunjangan komunikasi, transportasi atau makan juga dapat dikategorikan sebagai tunjangan tetap sepanjangan tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran Pekerja, dan pembayarannya bersifat tetap berdasarkan satuan waktu.

Berbeda dengan tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap merupakan pembayaran tunjangan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya, yang umumnya dibayarkan berdasarkan kehadiran Pekerja (menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok). Contoh tunjangan tidak tetap misalnya tunjangan trasportasi atau makan, yang didasarkan pada kehadiran Pekerja. Misalnya, jika Pekerja hadir bekerja di Perusahaan, maka Pekerja mendapat tunjangan transportasi dan makan, tapi jika tidak masuk kerja maka tidak mendapat tunjangan tersebut.

Jika komponen upah hanya terdiri dari upah saja (tanpa tunjangan), upah itu disebut upah tanpa tunjangan. Dalam upah tanpa tunjangan, besarnya upah yang menjadi dasar perhitungan bagi hak-hak Pekerja lainnya (perhitungan upah lembur, uang pesangon, uang pisah dll) adalah 100% dari nilai upah tanpa tunjangan.

Misalnya, upah seorang Pekerja perbulan adalah Rp. 4.500.000 sebagai upah bersih (clean wages), dan Pekerja yang bersangkutan tidak mendapatkan tunjangan apapun. Maka dasar perhitungan untuk hak-hak lainnya dari Pekerja, misalnya dasar penentuan upah lembur, uang pesangon atau uang pisah Pekerja adalah sebesar Rp. 4.500.000.

Jika komponen upah Pekerja terdiri dari upah dan tunjangan, maka komponen upah itu disebut upah pokok. Upah pokok ini disertai dengan tunjangan baik yang bersifat tetap (tunjangan tetap) maupun yang bersifat tidak tetap (tunjangan tidak tetap). Dalam perhitungan hak-hak Pekerja lainnya, seperti perhitungan upah lembur, uang pesangon dan uang pisah, maka yang menjadi dasar perhitungannya adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap tidak digunakan untuk menghitung hak-hak lainnya dari Pekerja.

Dasar Perhitungan hak Pekerja: Upah Pokok + Tunjangan Tetap

Jika komponen upah Pekerja terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok minimal 75% dari jumlah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Jika komponen upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, maka besarnya upah pokok minimal 75% dari upah pokok ditambah tunjangan tetap.

PENDAPATAN NON-UPAH

Sesuai ketentuan Pasal 8 PP No. 36 Tahun 2021, selain upah dan tunjangan, penghasilan lainnya dari Pekerja adalah Pendapatan Non-Upah. Pendapatan Non-Upah terdiri dari:

  1. Tunjangan hari raya keagamaan (THR)
  2. Insentif
  3. Bonus
  4. Uang pengganti fasilitas kerja
  5. Uang servis pada usaha tertentu

Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR)

Tunjangan hari raya keagamaan adalah Pendapatan Non-Upah yang wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja yang merayakan hari raya keagamaan menjelang hari raya agamnya. Pekerja yang berhak menerima THR adalah Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih, baik Pekerja PKWT (karyawan kontrak) maupun Pekerja PKWTT (karyawan tetap). Pembayaran THR wajib diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaannya.

Sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, besarnya THR untuk Pekerja adalah:

  • Untuk Pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 bulan, tidak mendapatkan THR.
  • Untuk Pekerja yang masa kerjanya 1 bulan atau lebih tapi kurang dari 12 bulan, berhak mendapatkan THR secara proporsional berdasarkan masa kerjanya sebesar: masa kerja/12 x 1 bulan upah.
  • Untuk Pekerja yang masa kerjanya 12 bulan secara terus menerus atau lebih, berhak mendapatkan THR sebesar 1 bulan upah.

Nilai upah yang digunakan dalam perhitungan THR adalah upah tanpa tunjangan (upah bersih/clean wages). Jika komponen upah karyawan terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka dasar perhitungan THR adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap.

Karena pemberian THR bersifat wajib, maka Pengusaha yang tidak memberikan THR dapat dikenakan sanksi adminsitratif. Begitu juga keterlambatan pembayarannya dari jangka wkatu yang telah ditentukan, Pengusaha dapat dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang seharusnya dibayarkan.

Insentif

Insentif dapat diberikan oleh pengusaha kepada pekerja yang menduduki jabatan atau pekerjaan tertentu. Pemberian insentif umumnya dilakukan berdasarkan tercapainya target atau tujuan tertentu dalam pekerjaannya, seperti target penjualan atau target produksi. Misalnya, jika Pekerja berhasil menjual produk Perusahaan sampai target jumlah tertentu, maka Pekerja akan mendapatkan insentif. Sebaliknya, insentif tidak diberikan jika penjualan tidak mencapai target yang ditentukan.

Pemberian insentif tidak bersifat wajib, sehingga pemberian insentif dilakukan berdasarkan kebijakan perusahaan. Namun jika ketentuan mengenai insentif tersebut diatur dalam perajanjian kerja atau peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama, maka pemberian insentif menjadi bersifat wajib.

Bonus

Bonus diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja yang perhitungannya dilakukan berdasarkan keuntungan perusahaan. Seperti halnya insentif, pemberian bonus sering dikaitkan dengan upaya Pengusaha untuk meningktkan motivasi kerja dan produktivitas Pekerjanya.

Pemberian bonus oleh Pengusaha kepada Pekerjanya tidak bersifat wajib, dan diserahkan pada kebijakan Pengusaha. Namun jika ketentuan mengenai pemberian bonus itu diatur dalam perajnjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka pemberian bonus menjadi bersifat wajib.

Uang Pengganti Fasilitas Kerja

Pengusaha dapat menyediakan fasilitas kerja bagi Pekerja, baik semua pekerja atau hanya untuk Pekerja dengan jabatan atau pekerjaan tertentu. Misalnya, untuk Pekerja dengan jabatan manajer keatas Pengusaha menyediakan kendaraan mobil, dan untuk tenaga operasional lapangan Pengusaha menyediakan kendaraan motor.

Jika fasilitas kerja tersebut tidak tersedia, belum atau tidak mencukupi, maka Pengusaha dapat memberikan uang pengganti fasilitas kerja tersebut. Ketentuan mengenai fasilitas kerja dan uang pengganti fasilitas kerja diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Uang Servis pada usaha tertentu

Uang servis merupakan tambahan tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam jasa pelayanan usaha hotel dan restoran hotel. Sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 Tentan Uang Servis Pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran Hotel, Pengusaha yang menjalankan Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel dapat memberlakukan uang servis kepada pelanggannya. Penerimaan uang servis tersebut wajib dibagikan kepada Pekerja.

Dalam penerimaan uang servis, pengusaha melakukan pengelolaan terhadap uang servis tersebut dan mengumumkan hasil pengumpulannya seara tertulis kepada Pekerja setiap bulannya. Uang servis tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan:

  • Penggantian atas terjadinya resiko dan kehilangan (3%)
  • Peningkatan kualitas SDM (2%)
  • Dibagikan kepada Pekerja (95%)

(Dadang Sukandar, S.H./www.legalakses.com)

(Visited 35 times, 1 visits today)
Share:
.

Download Kontrak