Kontrak Yang Tidak Sah Dapat Dibatalkan atau Batal Demi Hukum

Sebuah kontrak atau perjanjian bisa menjadi tidak sah apabila kontrak tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak atau perjanjian seperti yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal tersebut mengatur 4 syarat sahnya perjanjian, antara lain: adanya kata sepakat, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Beberapa variasi tindakan yang dapat membuat kontrak menjadi tidak sah antara lain:

  • Kontrak yang kesepakatannya diberikan secara tidak bebas, yaitu kesepakatan yang diberikan karena paksaan, penipuan, atau
  • Kontrak yang dibuat oleh orang yang tidak cakap, yaitu anak di bawah umur, orang dewasa yang berada di bawah pengampuan, dan orang-orang tertentu yang dilarang oleh undang-undang.
  • Kontrak yang obyeknya tidak dapat ditentukan (tidak definitif kualitas dan kuantitasnya).
  • Kontrak yang obyeknya melanggar hukum, kesusilaan dan ketertiban umum.

Kontrak dengan status yang tidak sah berarti kontrak tersebut tidak memenuhi satu atau lebih syarat-syarat di atas. Konsekwensinya, kontrak tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, tergantung syarat mana yang tidak terpenuhi. Kontrak yang dapat dibatalkan (canceling) adalah kontrak yang tidak memenuhi salah satu syarat subyektif, sedang tidak terpenuhinya syarat obyektif menyebabkan kontrak itu batal demi hukum.

Kontrak Yang Dapat Dibatalkan

Kontrak yang dapat dibatalkan adalah kontrak yang tidak memenuhi syarat subyektif. Syarat subyektif ini antara lain kata sepakat atau kecakapan para pihak. Jika syarat kata sepakat atau cakap hukum ini tidak terpenuhi, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan atas kontrak tersebut.

Misalnya, jika Anda menyewa seorang fotografer terkenal untuk keperluan promosi bisnis, tapi fortografer itu ternyata hanya seorang amatiran yang kebetulan namanya mirip dengan fotografer terkenal. Dalam hal ini berarti Anda berada dalam keadaan khilaf sewaktu menyepaktinya. Dalam kondisi tersebut Anda berhak untuk mengajukan pembatalan kontrak. Jika Anda tidak mengajukan pembatalan, maka kontrak tersebut akan tetap dianggap sah. Jadi, meskipun sebuah kontrak tidak memenuhi syarat subyektif, tetap merupakan kontrak yang sah, sepanjang kontrak tersebut tidak diajukan pembatalan.

Untuk membatalkan kontrak tidak dapat dilakukan hanya dengan menyatakan pembatalannya begitu saja. Pembatalan itu harus dilakukan dengan mengajukan gugatan hukum ke pengadilan. Kemungkinannya, gugatan Anda dikabulkan atau bisa juga ditolak, tergantung pembuktian yang Anda hadirkan di pengadilan.

Pihak yang dapat mengajukan gugatan pembatalan adalah pihak yang memberikan kesepakatannya secara tidak memenuhi syarat subyektif tersebut, dalam hal ini orang yang tidak cakap atau orang yang memberikan kesepakatannya secara tidak bebas. Misalnya, seorang anak di bawah umur memberikan kesepakatannya dalam kontrak, bisa menuntut dibatalkannya kontrak itu ketika ia sudah dewasa.

Karena yang dapat membatalkan kontrak adalah pihak yang memberikan kesepakatannya secara tidak bebas atau tidak cakap, maka keadaan tidak bebas atau tidak cakap itu tidak bisa dimanfaatkan oleh pihak lawan kontrak untuk membatalkan kontrak tersebut dengan alasan: pihak lawan kontraknya tidak memenuhi syarat subyektif.

Sebuah gugatan pembatalan kontrak tidak perlu diajukan kalau setelah salah satu pihak menyampaikan kekhilafan itu kepada lawan kontraknya, ternyata ia bisa memahaminya dan dengan sukarela sepakat untuk mengakhirinya. Hal ini karena sebuah kontrak bisa diakhiri tanpa perlu mengajukan gugatan hukum sepanjang para pihak sepakat untuk mengakhirinya.

Batal Demi Hukum

Kalau syarat obyektif yang tidak terpenuhi, yaitu suatu hal tertentu atau sebab yang halal, maka kontrak itu batal demi hukum (nul and void). Kontrak yang batal demi hukum, sejak awal kontrak itu dianggap tidak pernah ada dan para pihak dianggap tidak pernah membuat kontrak.

Misalnya, dalam kontrak untuk menyewa jasa seorang bloger atau penggiat medsos untuk menyebarkan berita bohong untuk menjatuhkan kompetitor bisnis.  Kontrak tersebut tentu saja kontrak yang melanggar hukum dan karenanya kontrak tersebut batal demi hukum. Sejak awal, kontrak tersebut dianggap tidak pernah ada (Dadang Sukandar, S.H./www.legalakses.com).

.

Artikel Terkait

Download Kontrak