Membuat Kontrak Dalam Bahasa Asing

Dalam praktek sering kita jumpai kontrak yang dibuat dalam bahasa asing, yang maksudnya agar bisa dipahami oleh pihak asing sebagai salah satu pihaknya. Tapi di sisi lain, kontrak tersebut tunduk pada ketentuan hukum di Indonesia. Dalam menggunakan bahasa asing dalam kontrak tersebut, baik bahasa asal negara lawan kontrak maupun bahasa Inggris, banyak yang masih meragukan, apakah kontrak berbahasa asing itu sah dan dapat diterima secara hukum?

Sebagai alternatif, akhirnya banyak orang memilih untuk membuatnya dalam dua bahasa (bilingual), yaitu bahasa Indonesia dan bahasa asing. Hal ini terutama mengingat berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Undang-undang tersebut mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap pembuatan kontrak. Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 menentukan:

  • Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
  • Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau Bahasa Inggris.

Dari pasal tersebut, setiap kontrak yang melibatkan baik lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, wajib menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kontrak itu melibatkan pihak asing, maka  bahasa pihak asing atau bahasa Inggris juga digunakan dalam kontrak tersebut. UU Nomor 24 Tahun 2009 tidak memberikan sanksi apabila kontrak tersebut dibuat hanya dalam bahasa asing atau bahasa Inggris saja Рtidak dibuat dalam versi bahasa Indonesianya.

Jika mengacu pada undang-undang tersebut khususnya Pasal 31, maka secara hukum, kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia merupakan kontrak yang tidak sah, yaitu kontrak yang batal demi hukum. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu syarat obyektif kontrak adalah suatu sebab yang halal, yaitu kontrak tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Kontrak yang hanya menggunakan bahasa asing atau Inggris saja dan tanpa bahasa Indonesia merupakan kontrak yang bertentangan dengan undang-undang, yaitu bertentangan dengan Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009.

Karena bertentangan dengan undang-undang, maka kontrak tersebut tidak memenuhi syarat obyektif, sehingga batal demi hukum. Dalam hal hakim menyatakan bahwa kontrak itu batal demi hukum, maka para pihak dianggap tidak pernah membuat kontrak tersebut. Segala hak dan kewajiban yang telah dilaksanakan, berdasarkan kebatalan demi hukum tersebut, harus dikembalikan. Jika debitur telah menerima pinjaman, misalnya, maka pinjaman tersebut harus dikembalikan.

Terhadap pandangan di atas, yang mengatakan bahwa kontrak tersebut batal demi hukum, banyak ahli dan praktisi hukum yang masih berbeda pendapat. Beberapa mengatakan bahwa hal tersebut tidak batal demi hukum melainkan dapat dibatalkan, namun yang lain mengatakan tidak begitu saja dapat dibatalkan atau bahkan tidak perlu ada pembatalan. Meski masing-masing memiliki argumentasinya sendiri-sendiri, namun dalam prakteknya, telah ada kasus gugatan hukum di mana pengadilan telah mengambil sikap dalam putusannya (yurisprisrudensi), bahwa kontrak yang menggunakan bahasa asing atau Inggris dan tanpa bahasa Indonesia adalah batal demi hukum. Dalam yurisprudensi tersebut, pinjaman uang yang telah diterima oleh debitur harus dikembalikan, karena diantara para pihak dianggap tidak pernah terjadi perjanjian pinjam meminjam uang (loan agreement).

Dengan demikian, maka untuk lebih memberi kepastian hukum, sebaiknya semua kontrak dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika kontrak tersebut melibatkan pihak asing yang menuntut penggunaan bahasa negaranya (atau bahasa Inggris), maka kontrak tersebut sebaiknya dibuat dalam dua bahasa (bilingual), yaitu bahasa Indonesia dan bahasa asing. Hal ini terutama untuk menghindari adanya gugatan mengenai penggunaan bahasa kontrak yang tidak tepat (Dadang Sukandar, S.H./www.legalakses.com).

.

Artikel Terkait

Download Kontrak