Membuat Laporan Keuangan PT Perorangan

Sesuai PP No. 8 Tahun 2021, sebuah Peseroan Perorangan (PT Perorangan) wajib menyampaikan Laporan Keuangan kepada Kementerian Hukum dan HAM setiap tahun. Laporan Keuangan disampaikan PT Perorangan pada setiap akhir periode akuntansi berjalan.

Periode akutansi berjalan maksudnya periode akuntansi yang perhitungan periodenya dimulai sejak tanggal terbitkannya sertifikat pendaftaran PT Perorangan. Jika misalnya sertifikat pendaftaran PT Perorangan diterbitkan tanggal 1 April 2022, maka periode akutansinya adalah 1 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2023 (satu tahun).

Laporan Keuangan PT Perorangan harus dilaporkan selambat-lambatnya 6 bulan setelah akhir periode akutansi berjalan. Kalau dalam contoh diatas, maka 6 bulan setelah akhir periode akutansi berjaan berarti maskimal sampai dengan bulan September 2023.

Secara umum, format Laporan Keuangan PT Perorangan terdapat dalam lampiran III di PP No. 8 Tahun 2021. Dalam format tersebut Laporan Keuangan PT Perorangan terbagi dalam 3 bagian:

  1. Laporan Posisi Keuangan
  2. Laporan Laba Rugi
  3. Catatan Atas Laporan Keuangan tahun berjalan

Laporan Posisi Keuangan (statements of Financial Position) merupakan ringkasan kondisi aset, liabilitas dan ekuitas perusahaan yang mewakili posisi keuangan PT Perorangan pada akhir periode akuntansi berjalan. Laporan Rugi dan Laba (income statement) berisi nilai pendapatan dan beban perusahaan yang merupakan ikhtisar kegiatan usaha PT Perorangan tersebut selama periode akuntansi berjalan. Bagian ketiga, Catatan atas Laporan Keuangan, berisi informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangannya, yang membantu menjelaskan perhitungan item tertentu di dalam Laporan Keuangan tersebut.

Format Laporan Keuangan ini merupakan database profil dari sebuah PT Perorangan. Sebagai database profil, laporan keuangan ini akan digunakan untuk menentukan status hukum dari tindakan yang dapat dilakukan oleh PT Perorangan, termasuk status atau kriteria PT Perorangannya. Misalnya, kalau dari laporan keuangan ini ternyata keuangan perusahaannya tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, maka PT Perorangan yang didirikan harus mengubah status badan hukumnya menjadi PT Biasa.

Setelah menyampaikan Laporan Keuangan, PT Perorangan yang melaporkannya akan mendapatkan tanda terima bukti penerimaan Laporan Keuangan tersbeut yang juga disampaikan secara elektronik.

Download Lampiran III PP No. 8 Tahun 2021 (Format Laporan Keuangan PT Perorangan): https://www.legalakses.com/wp-content/uploads/2022/04/Lampiran-III-Salinan-PP-No.-8-Tahun-2021.pdf

(Visited 788 times, 1 visits today)
Share:
.

Download Kontrak