Cakap berarti mampu, dan cakap melakukan perbuatan hukum berarti orang yang dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan memikul seperangkat hak dan kewajibannya. Prinsipnya, undang-undang telah menganggap setiap orang dapat melakukan perbuatan hukum – setiap orang dapat membuat perjanjian. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah orang yang belum dewasa, orang yang berada dibawah pengampuan, seorang perempuan dalam hal tertentu seperti ditetapkan undang-undang, dan orang-orang yang oleh undang-undang diperbolehkan atau dilarang. Selengkapnya pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa. Menurut Undang-undang, saat seorang laki-laki dewasa adalah ketika ia telah berumur 21, atau telah berumur 19 tahun bagi perempuan. Orang-orang yang belum dewasa ini semua perbuatan hukumnya diwakili oleh orang tua atau walinya.
2. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, yaitu orang gila atau hilang ingatan. Orang-orang yang berada dibawah pengampuan semua perbuatan hukumnya diwakili oleh pengampunya.
3. Perempuan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya, penjualan harta bersama dalam perkawinan yang dilakukan oleh istri harus mendapat persetujuan suami. Tanpa adanya persetujuan suami, maka seorang istri dapat dianggap tidak cakap. 
4. Orang-orang yang undang-undang memperbolehkan atau melarangnya. Misalnya, menurut Undang-undang Perseroan Terbatas (PT), yang dapat mewakili perbuatan hukum PT adalah Direktur. Seorang manajer dianggap tidak cakap mewakili perusahaan tempatnya bekerja jika tidak ada pemberian kuasa dari direktur.

(www.legalakses.com)

Artikel Terkait:

1. Perikatan, Perjanjian dan Kontrak
2. Menyusun Kontrak
3. Surat Pencabutan Kuasa
4. Asas-asas Perjanjian
5. Membuat Surat Kuasa
6. Pengertian dan Syarat-syarat perjanjian
7. Membuat Surat Perjanjian