Outsourcing (Alih Daya): Pemborongan Pekerjaan

Menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan, dari sebuah perusahaan kepada perusahaan lain, dalam praktek sering juga disebut outsourcing atau alih daya. Dalam outsourcing, perusahaan yang satu menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Pekerjaan yang diserahkan itu bukanlah pekerjaan inti, tapi pekerjaan yang sifatnya pendukung, yang secara praktis biasanya kurang efisien kalau dikerjakan sendiri. Dengan diserahkannya pekerjaan pendukung tersebut kepada perusahaan lain, maka perusahaan bisa fokus pada kegiatan intinya.

Dalam outsourcing, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat dilakukan melalui pemborongan pekerjaan ataupun penyediaan jasa pekerja. Hal ini seperti ditentukan dalam UU Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003) Pasal 64:

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Dalam pemborongan pekerjaan, perusahaan yang satu menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain secara diborongkan. Perusahaan yang menyerahkan pelaksanaan pekerjaan itu umumnya disebut pemberi pekerjaan, sedangkan yang menerima pekerjaannya disebut penerima pemborongan.

Sebuah pemborongan pekerjaan harus dilakukan berdasarkan perjanjian pemborongan yang dibuat secara tertulis. Perjanjian itu mengatur hak dan kewajiban diantara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan dengan ketentuan, perusahaan penerima pemborongan harus berbentuk badan hukum.

Pekerjaan yang diborongkan harus dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama perusahaan, baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaannya. Pekerjaan tersebut merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan. Kegiatan penunjang itu merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama perusahaan. Pekerjaan itu tidak menghambat proses produksi secara langsung dan hanya sebagai kegiatan tambahan.

Dalam pemborongan pekerjaan, hubungan kerja antara pemborong pekerjaan dengan pekerjanya harus diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis. Hubungan kerja itu dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Apabila ketentuan tentang syarat-syarat pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain, dan ketentuan mengenai kewajiban perusahaan bebentuk badan hukum itu tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan. (Dadang Sukandar, SH/www.legalakses.com)

Artikel terkait:

ARTIKEL TERKAIT