Outsourcing (Alih Daya): Penyediaan Jasa Pekerja

Menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan, dari sebuah perusahaan kepada perusahaan lain, dalam praktek sering juga disebut outsourcing atau alih daya. Dalam outsourcing, perusahaan yang satu menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Pekerjaan yang diserahkan itu bukanlah pekerjaan inti, tapi pekerjaan yang sifatnya pendukung, yang secara praktis biasanya kurang efisien kalau dikerjakan sendiri. Dengan diserahkannya pekerjaan pendukung tersebut kepada perusahaan lain, maka perusahaan bisa fokus pada kegiatan intinya.

Dalam outsourcing, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat dilakukan melalui pemborongan pekerjaan ataupun penyediaan jasa pekerja. Hal ini seperti ditentukan dalam UU Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003) Pasal 64:

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Penyediaan jasa pekerja adalah hubungan hukum antara sebuah perusahaan, yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan, dengan perusahaan lain yang menyediakan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan. Hubungan hukum tersebut dibuat berdasarkan perjanjian tertulis. Pihak yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan umumnya disebut perusahaan pemberi pekerjaan, sedangkan perusahaan yang menerimanya sering disebut penyedia jasa pekerja.

Sebuah hubungan penyediaan jasa pekerja dilakukan berdasarkan perjanjian penyediaan jasa pekerja. Perjanjian tersebut mengatur hak dan kewajiban perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan penyedia jasa pekerja.

Pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja tidak boleh digunakan  untuk melaksanakan pekerjaan yang bersifat kegiatan pokok, atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Pekerja tersebut hanya dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan yang bersifat kegiatan jasa penunjang, kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Misalnya, penyediaan jasa pekerja security.

Dalam kerja sama penyediaan jasa pekerja, pekerja yang digunakan untuk melakukan pekerjaan harus mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja (harus berdasarkan perjanjian kerja). Perjanjan kerja tersebut dapat berupa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Segala hak dan kewajiban dari pekerja, baik perlindungan upah, kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang mungkin terjadi, merupakan tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja. (Dadang Sukandar, SH/www.legalakses.com)

Artikel terkait:

ARTIKEL TERKAIT