Presiden RI, Joko Widodo, menanggapi hasil penelitian pejabat Department of Homeland Security dari pemerintah Amerika Serikat. Menurut penelitian tersebut, suhu udara, sinar matahari dan tingkat kelembapan udara, sangat memengaruhi kecepatan kematian virus Covid-19 di udara dan di permukaan yang tidak berpori. Semakin tinggi temperatur, semakin tinggi kelembapan, dan adanya paparan langsung sinar matahari akan semakin memperpendek masa hidup virus Covid-19 di udara dan di permukaan yang tidak berpori.
Pelanggaran PSBB Bisa Dikenakan Sanksi Pidana Penjara 1 Tahun Atau Denda 100 Juta
Sesuai Pasal 93 Undang-undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, orang yang tidak mematuhi Kekarantinaan Kesehatan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda Rp. 100 juta. Selengkapnya pasal tersebut berbunyi:
Merubah Akta Perusahaan PT (Anggaran Dasar Perseroan Terbatas)
Eksistensi sebuah badan hukum PT (Perseroan Terbatas) ditentukan oleh anggaran dasarnya. Sebuah PT dikatakan eksis secara hukum jika memiliki anggaran dasar. Dalam praktek menjalankan usahanya, sebuah PT tidak lepas dari dinamika dan perubahan mengikuti ekosistem bisnisnya, sehingga jika terjadi perubahan karakter PT sesuai anggaran dasarnya, maka perubahan tersebut harus diiringi dengan perubahan anggaran dasarnya agar berlaku efektif secara hukum.
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT)
Eksistensi sebuah perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (Perseroan), ditentukan oleh anggaran dasarnya. Ada atau tidanya sebuah Perseroan, ditentukan berdasarkan anggaran dasarnya. Penentuan eksitensi ini karena, anggaran dasar itu selain berisi ketentuan-ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, juga terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM sebagai badan hukum – dan karenanya sah secara hukum untuk mengikat para pendiri/pemilik Perseroan dan pihak ketiga di luar Perseroan.
Protokol Menggunakan Sepeda Motor Di Jalan Raya Selama PSBB
Sesuai peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), sebagaimana diatur dalam Peraturan gubernur (Pergub) di DKI Jakarta dan Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi), penggunaan sepeda motor di jalan raya masih diperbolehkan. Kendati demikian, penggunaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.