Banyak dokumen kewarganegaraan yang kita miliki, kadang-kadang diperlukan untuk digunakan di luar negeri. Misalnya, ijazah sekolah atau kuliah ketika kita akan bekerja atau melanjutkan sekolah di luar negeri. Atau misalnya penggunaan surat kuasa, yang dibuat di Indonesia, untuk menandatangani perjanjian…
Melindungi Harga Tanah Yang Sudah Dibayar Lunas Sebelum AJB
Secara hukum, sebuah transaksi jual beli tanah harus dilakukan secara terang dan tunai. “Terang” artinya transaksi tanah tersebut harus dilakukan di hadapan pejabat umum (Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT), sedangkan “tunai” berarti transaksi tersebut baru bisa dilakukan setelah harga tanahnya lunas. Dalam banyak keadaan, sering diantara pelunasan harga tanah dengan penandatanganan AJB (Akta Jual Beli) di hadapan PPAT terdapat jarak waktu yang cukup panjang. Hal ini dapat meresikokan uang harga tanah yang telah dibayar/dilunasi oleh pembeli. Pertanyaannya, bagaimana cara melindungi uang harga tanah yang telah dilunasi tersebut?
Pemilik Barang Boleh Menjual Barang Yang Disewakan Selama Masa Sewa, Ini Syarat dan Ketentuan Hukumnya
Dalam sebuah hubungan sewa-menyewa, misalnya sewa rumah atau apartemen, atau sewa barang bergerak seperti kendaraan, sering terjadi hubungan hukum lain terkait dengan barang yang disewakan. Misalnya, barang yang disewakan dijual oleh pemiliknya di tengah-tengah masa, yang tentu saja hal ini bisa merugikan pihak penyewa.
Hak Kekayaan Intelektual (HKI): “Mendaftarkan Merek”, Bukan “Mematenkan Merek”
Dalam prakteknya, khususnya praktek bisnis, sering terjadi kesimpangsiuran dalam menggunakan istilah hukum, dan karenanya bisa berujung pada kesalahan konsepsi. Dan kesalahan konsepsi ini, pada kasus tertentu, bisa berakibat pada kesalahan melaksanakan hak dan kewajiban hukum.
Korupsi Dana Bencana Covid-19 Bisa Dipidana Mati
Dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan, bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bencana Covid-19 dapat dijatuhi hukuman mati. Hal ini terutama mengingat bahwa pandemi virus Corona merupakan bencana nasional non-alam, sehingga asas salus populi suprema lex esto, atau keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi, perlu ditegakan.