336 search results for "perusahaan"

MERUBAH PERATURAN PERUSAHAAN (PP)

Sebuah perubahan Peraturan Perusahaan, agar berlaku efektif secara hukum, harus dilakukan pengesahan di Disnakertrans. Selain dilakukan pengesahan, jika kondisi perubahan Peraturan Perusahaan tersebut lebih rendah dari Peraturan Perusahaan sebelumnya, maka harus disepakati juga oleh Karyawan.

KLASIFIKASI KARYAWAN DALAM PERUSAHAAN START UP

Pertanyaan yang umumnya muncul dari perusahaan yang baru bediri, misalnya startup, adalah bagaimana mengklasifikasikan sumber daya manusia yang akan membantu dan mendukung kegiatan usahanya. Hal ini tentunya dalam konteks peraturan perundang-undangan, khususnya UU Ketenahakerjaan. Secara umum, klasifikasi tersebut dapat kita bagi 2, yaitu sumber daya eksternal dan sumber daya internal. Hubungan perusahaan dengan sumber daya eksternal biasanya bersifat kemitraan, misalnya penggunaan tenaga jasa profesional (freelancer), sedangkan secara internal perusahaan dapat mengangkat sumber daya tersebut dengan status karyawan, baik karyawan PKWT maupun PKWTT.

MANAJEMEN LEGAL PERUSAHAAN (Legal Officer)

Berikut adalah beberapa aspek legal perusahaan yang menjadi obyek dari Manajemen Legal Perusahaan sekaligus ruang lingkup dari tugas/pekerjaan Legal Officer:

Mengasistensi Tindakan Hukum Perusahaan (Legal Corporate Action), Mengelola Perizinan Perusahaan, Membuat Kontrak-kontrak Perusahaan, Mengelola Dokumen Aset Perusahaan, Menangani Sengketa Hukum Perusahaan .

Beberapa Urusan Hukum Yang Perlu Diperhatikan Sebelum Resign (Mengundurkan Diri) Dari Perusahaan

Sebelum karyawan melakukan pengunduran diri dari perusahaan tempatnya bekerja (resign), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh karyawan tersebut menyangkut cara dan konsekwensi hukumnya. Pertama, status hubungan kerjanya, apakah sebagai karyawan tetap (berdasarkan PKWTT) atau sebagai karyawan kontrak (berdasarkan PKWT). Kedua, bentuk hubungan kerja tersebut baik cara maupun konsekwensi hukumnya bisa saja berdeda.

Merubah Akta Perusahaan PT (Anggaran Dasar Perseroan Terbatas)

Eksistensi sebuah badan hukum PT (Perseroan Terbatas) ditentukan oleh anggaran dasarnya. Sebuah PT dikatakan eksis secara hukum jika memiliki anggaran dasar. Dalam praktek menjalankan usahanya, sebuah PT tidak lepas dari dinamika dan perubahan mengikuti ekosistem bisnisnya, sehingga jika terjadi perubahan karakter PT sesuai anggaran dasarnya, maka perubahan tersebut harus diiringi dengan perubahan anggaran dasarnya agar berlaku efektif secara hukum.

Buku Hukum Perusahaan (Perseroan Terbatas/PT)

Buku hukum tentang perusahaan, khususnya Perseroan Terbatas (PT), karangan M. Yahya Harahap (Penerbit: Sinar Grafika) ini, cukup recomended bagi Anda yang ingin mempelajari aspek hukum sebuah perusahaan, khususnya PT. Buku ini cukup lengkap dalam mengulas hukum PT, karena mendeskripsikan hampir semua isu hukum di dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Penulisnya, M. Yahya Harahap, adalah seorang praktisi hukum dan mantan Hakim yang banyak menulis buku hukum bidang perdata dan litigasi.

Penahanan Ijazah Karyawan Oleh Perusahaan

Meskipun peraturan tidak mengaturnya, namun perusahaan berhak menahan ijazah karyawannya selama perjanjian kerja diantara mereka menentukan hal tersebut. Dengan demikian, hak menahan ijazah karyawan itu lahir dari perjanjian kerja dan bukan peraturan ketenagakerjaan. Untuk melindungi investasinya dalam pengembangan sumber daya…

Mendirikan Perusahaan PT (Perseroan Terbatas)

Sebelum menandatangi kantor Notaris untuk membuat Akta Pendirian PT, para pendiri harus berunding terlebih dahulu dan menyepakati beberapa hal, antara lain: nama dan tempat kedudukan PT, tuang lingkup kegiatan, jangka waktu berdirinya PT, modal dasar dan organ PT. Data-data tersebut yang nantinya akan dicantumkan di dalam anggaran dasarya.

Ketentuan Mengenai Penahanan Ijazah Karyawan Oleh Perusahaan

Untuk menjamin agar karyawan tidak mengajukan pengunduran diri dari perusahaan, banyak perusahaan yang menerapkan ketentuan mengenai penahanan ijazah karyawan. Di dalma UU Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai penahanan ijazah karyawan tersebut. Namun hal ini bukan berarti penanhanan ijazah tersebut, secara hukum, tidak dapat dilakukan. Penahanan ijazah karyawan oleh perusahaannya masih dapat dilakukan sepanjang karyawan perusahaan yang bersangkutan menyetujuinya. Biasanya dalam praktek persetujuan itu diberikan dalam perjanjian ikatan dinas.

Ketentuan Jam Kerja, Istirahat Mingguan dan Cuti Tahunan Karyawan Perusahaan

Sesuai UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, selain wajib melaksanaan pekerjaan pada jam kerja, seorang karyawan perusahaan berhak mendapatkan waktu istirahat mingguan dan cuti tahunan. Jumlahnya, tergantung dari perusahaan menetapkan hari kerja dalam seminggu. Jika Perusahaan menetapkan hari kerja 5 hari dalam seminggu, maka jam kerjanya sehari maksimal 8 jam dan 2 hari istirahat mingguan dalam seminggu. Jika waktu kerja dalam seminggu 6 hari, maka jam kerjanya sehari maksimal 7 jam dengan istirahat mingguan 1 hari. Untuk cuti tahunan keduanya sama, karyawan berhak mendapatkan cuti tahunan 12 hari dalam setahun setelah karyawan bekerja selama 12 bulan terus-menerus. 

Contoh Surat Teguran Pengembalian Barang Milik Perusahaan Kepada Mantan Karyawan

______________, __ _____________ _____ Nomor: _____________________ Kepada Yth., Sdr/i ____________________ ____________________________ ____________________________ _____________________ Perihal: Permintaan Pengembalian Barang Milik Perusahaan Dengan hormat, Sehubungan dengan telah berakhirnya hubungan kerja antara Saudara dan PT. ______________________ dan masih dikuasainya barang milik Perusahaan oleh Saudara…

Menyusun Perjanjian Kerja Sama Suplai Barang Perusahaan Swasta (Perjanjian Suplai Barang)

Pada prinsipnya, kegiatan suplai barang untuk perusahaan swasta (pengadaan barang), baik secara kontinyu maupun sekali pasok, adalah kegiatan jual beli, sama seperti transaksi jual beli barang pada umumnya. Ketentuan hukum yang mengaturnya tidak terlalu rigid seperti halnya pengadaan barang untuk pemerintah yang harus dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden. Pengadaan barang untuk perusahaan swasta, oleh supplier, dasarnya adalah ketentuan mengenai jual beli barang pada umumnya sesuai Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).