Sebuah perubahan Peraturan Perusahaan, agar berlaku efektif secara hukum, harus dilakukan pengesahan di Disnakertrans. Selain dilakukan pengesahan, jika kondisi perubahan Peraturan Perusahaan tersebut lebih rendah dari Peraturan Perusahaan sebelumnya, maka harus disepakati juga oleh Karyawan.
336 search results for "perusahaan"
KLASIFIKASI KARYAWAN DALAM PERUSAHAAN START UP
Pertanyaan yang umumnya muncul dari perusahaan yang baru bediri, misalnya startup, adalah bagaimana mengklasifikasikan sumber daya manusia yang akan membantu dan mendukung kegiatan usahanya. Hal ini tentunya dalam konteks peraturan perundang-undangan, khususnya UU Ketenahakerjaan. Secara umum, klasifikasi tersebut dapat kita bagi 2, yaitu sumber daya eksternal dan sumber daya internal. Hubungan perusahaan dengan sumber daya eksternal biasanya bersifat kemitraan, misalnya penggunaan tenaga jasa profesional (freelancer), sedangkan secara internal perusahaan dapat mengangkat sumber daya tersebut dengan status karyawan, baik karyawan PKWT maupun PKWTT.
MANAJEMEN LEGAL PERUSAHAAN (Legal Officer)
Berikut adalah beberapa aspek legal perusahaan yang menjadi obyek dari Manajemen Legal Perusahaan sekaligus ruang lingkup dari tugas/pekerjaan Legal Officer:
Mengasistensi Tindakan Hukum Perusahaan (Legal Corporate Action), Mengelola Perizinan Perusahaan, Membuat Kontrak-kontrak Perusahaan, Mengelola Dokumen Aset Perusahaan, Menangani Sengketa Hukum Perusahaan .
Beberapa Urusan Hukum Yang Perlu Diperhatikan Sebelum Resign (Mengundurkan Diri) Dari Perusahaan
Sebelum karyawan melakukan pengunduran diri dari perusahaan tempatnya bekerja (resign), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh karyawan tersebut menyangkut cara dan konsekwensi hukumnya. Pertama, status hubungan kerjanya, apakah sebagai karyawan tetap (berdasarkan PKWTT) atau sebagai karyawan kontrak (berdasarkan PKWT). Kedua, bentuk hubungan kerja tersebut baik cara maupun konsekwensi hukumnya bisa saja berdeda.
Sekarang Tidak Ada “Modal Minimal” Dalam Mendirikan PT, Pendiri Bebas Menentukan Sendiri Besarnya Modal Perusahaan
Sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT, besarnya modal ditempatkan dan modal disetor paling sedikit adalah 25% dari modal dasar. Dan jika mengacu lagi pada pasal 32 ayat (1), besarnya modal dasar dalam mendirikan PT paling sedikit adalah Rp. 50.000.000.
Merubah Akta Perusahaan PT (Anggaran Dasar Perseroan Terbatas)
Eksistensi sebuah badan hukum PT (Perseroan Terbatas) ditentukan oleh anggaran dasarnya. Sebuah PT dikatakan eksis secara hukum jika memiliki anggaran dasar. Dalam praktek menjalankan usahanya, sebuah PT tidak lepas dari dinamika dan perubahan mengikuti ekosistem bisnisnya, sehingga jika terjadi perubahan karakter PT sesuai anggaran dasarnya, maka perubahan tersebut harus diiringi dengan perubahan anggaran dasarnya agar berlaku efektif secara hukum.
Buku Hukum Perusahaan (Perseroan Terbatas/PT)
Buku hukum tentang perusahaan, khususnya Perseroan Terbatas (PT), karangan M. Yahya Harahap (Penerbit: Sinar Grafika) ini, cukup recomended bagi Anda yang ingin mempelajari aspek hukum sebuah perusahaan, khususnya PT. Buku ini cukup lengkap dalam mengulas hukum PT, karena mendeskripsikan hampir semua isu hukum di dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Penulisnya, M. Yahya Harahap, adalah seorang praktisi hukum dan mantan Hakim yang banyak menulis buku hukum bidang perdata dan litigasi.
Cara Mengajukan Keringanan Pelunasan Kredit Perbankan & Perusahaan Pembiayaan Yang Terkena Dampak Covid-19
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 Tentang Rekstrukturisasi/Keringanan Bagi Debitur Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan Yang Terkena Dampak Covid-19.
Penahanan Ijazah Karyawan Oleh Perusahaan
Meskipun peraturan tidak mengaturnya, namun perusahaan berhak menahan ijazah karyawannya selama perjanjian kerja diantara mereka menentukan hal tersebut. Dengan demikian, hak menahan ijazah karyawan itu lahir dari perjanjian kerja dan bukan peraturan ketenagakerjaan. Untuk melindungi investasinya dalam pengembangan sumber daya…
Menjalankan Bisnis Suplai Barang Ke Perusahaan Swasta (Perjanjian Supplier Barang)
Dalam kegiatan suplai barang di perusahaan swasta, perusahaan vendor pada prinsipnya sedang menjual bahan baku pabrik kepada perusahaan mitranya untuk memenuhi kegiatan produksi. Bedanya dengan jual beli biasa, dalam kegiatan suplai barang transaksi jual belinya telah dimodifikasi sehingga nampak tidak…
Mendirikan Perusahaan PT (Perseroan Terbatas)
Sebelum menandatangi kantor Notaris untuk membuat Akta Pendirian PT, para pendiri harus berunding terlebih dahulu dan menyepakati beberapa hal, antara lain: nama dan tempat kedudukan PT, tuang lingkup kegiatan, jangka waktu berdirinya PT, modal dasar dan organ PT. Data-data tersebut yang nantinya akan dicantumkan di dalam anggaran dasarya.
Outsourcing: Menyerahkan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
Menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan, dari sebuah perusahaan kepada perusahaan lain, dalam praktek sering juga disebut outsourcing atau alih daya. Dalam outsourcing, perusahaan yang satu menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.
Ketentuan Mengenai Penahanan Ijazah Karyawan Oleh Perusahaan
Untuk menjamin agar karyawan tidak mengajukan pengunduran diri dari perusahaan, banyak perusahaan yang menerapkan ketentuan mengenai penahanan ijazah karyawan. Di dalma UU Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai penahanan ijazah karyawan tersebut. Namun hal ini bukan berarti penanhanan ijazah tersebut, secara hukum, tidak dapat dilakukan. Penahanan ijazah karyawan oleh perusahaannya masih dapat dilakukan sepanjang karyawan perusahaan yang bersangkutan menyetujuinya. Biasanya dalam praktek persetujuan itu diberikan dalam perjanjian ikatan dinas.
Cara Mendirikan Perusahaan PT/CV (Perseroan Terbatas/Komanditer)
Untuk mendirikan perusahaan, baik Perseroan Terbatas (PT) atau Komanditer (CV), keduanya harus dilakukan berdasarkan akta pendirian perusahaan yang dibuat oleh Notaris. Pebedaannya, antara PT dan CV, sebuah PT harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sementara CV tidak memerlukannya.
Virtual Office, Solusi Mendirikan Perusahaan Bila Tidak Punya Alamat Usaha
Akan tetapi kadang menjadikan sebuah tempat sebagai tempat usaha, misalnya rumah tinggal, tidaklah mudah. Diperlukan IMB izin usaha selain izin tinggalnya. Bagi pengusaha yang ingin mendirikan perusahaan tapi tidak atau belum memiliki tempat usaha, tidak usah khawatir. Pendiri perusahaan untuk sementara bisa menyewa virtual office.
Ketentuan Jam Kerja, Istirahat Mingguan dan Cuti Tahunan Karyawan Perusahaan
Sesuai UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, selain wajib melaksanaan pekerjaan pada jam kerja, seorang karyawan perusahaan berhak mendapatkan waktu istirahat mingguan dan cuti tahunan. Jumlahnya, tergantung dari perusahaan menetapkan hari kerja dalam seminggu. Jika Perusahaan menetapkan hari kerja 5 hari dalam seminggu, maka jam kerjanya sehari maksimal 8 jam dan 2 hari istirahat mingguan dalam seminggu. Jika waktu kerja dalam seminggu 6 hari, maka jam kerjanya sehari maksimal 7 jam dengan istirahat mingguan 1 hari. Untuk cuti tahunan keduanya sama, karyawan berhak mendapatkan cuti tahunan 12 hari dalam setahun setelah karyawan bekerja selama 12 bulan terus-menerus.
Contoh Surat Teguran Pengembalian Barang Milik Perusahaan Kepada Mantan Karyawan
______________, __ _____________ _____ Nomor: _____________________ Kepada Yth., Sdr/i ____________________ ____________________________ ____________________________ _____________________ Perihal: Permintaan Pengembalian Barang Milik Perusahaan Dengan hormat, Sehubungan dengan telah berakhirnya hubungan kerja antara Saudara dan PT. ______________________ dan masih dikuasainya barang milik Perusahaan oleh Saudara…
Pertimbangkan 4 Hal Ini Sebelum Mengundurkan Diri (Resign) Dari Perusahaan
Kalau Anda adalah seorang karyawan perusahaan yang sedang mempertimbangkan keputusan untuk mengundurkan diri dari perusahaan tempat Anda bekerja (resign), maka ada beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan. Pertimbangan ini tentu saja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003), yaitu antara lain:
Menyusun Perjanjian Kerja Sama Suplai Barang Perusahaan Swasta (Perjanjian Suplai Barang)
Pada prinsipnya, kegiatan suplai barang untuk perusahaan swasta (pengadaan barang), baik secara kontinyu maupun sekali pasok, adalah kegiatan jual beli, sama seperti transaksi jual beli barang pada umumnya. Ketentuan hukum yang mengaturnya tidak terlalu rigid seperti halnya pengadaan barang untuk pemerintah yang harus dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden. Pengadaan barang untuk perusahaan swasta, oleh supplier, dasarnya adalah ketentuan mengenai jual beli barang pada umumnya sesuai Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Bentuk-bentuk Perusahaan (Persekutuan Perdata, Firma, CV, PT, Koperasi, BUMN)
Bentuk-bentuk Perusahaan: Persekutuan Perdata, Firma, CV, PT, Koperasi, BUMN.