112 search results for "ketenagakerjaan"

Fungsi Legal Officer Dalam Pekerjaan Hukum Di Perusahaan

Legal Officer memilki peran dan fungsi yang cukup penting khususnya untuk berbagai bentuk badan usaha, karena operasional perusahaan sangat tergantung pada perizinan dan otoritas legal lainnya. Dokumen-dokumen perizinan, kontrak, surat dan memo yang bersliweran merupakan penggerak operasional perusahaan di belakang…

Mengelola Dokumen Legal Perusahaan (Perizinan dan Kontrak)

Mengelola dokumen legal perusahaan merupakan pekerjaan rumah berikutnya setelah mendirikan perusahaan, khusunya perusahaan Perseroan Terbatas (PT). Sebab itu, dalam banyak perusahaan, dibuat departemen khusus untuk mengelola dokumen legal perusahaan. Tim Legal di Departeman Legal umumnya dibentuk untuk melakukan monitoring baik…

CONTOH SURAT KONTRAK/PERJANJIAN

Dokumen Legal Ketenagakerjaan Perusahaan DOWNLOAD Peraturan Perusahaan DOWNLOAD Perjanjian Kerja (PKWTT) DOWNLOAD SK Karyawan Tetap DOWNLOAD PKWT DOWNLOAD Perjanjian Pemborongan DOWNLOAD Perjanjian Ikatan Dinas DOWNLOAD Draf Adendum Perjanjian DOWNLOAD Draf Pengakhiran Perjanjian DOWNLOAD Perjanjian Jasa Konsultansi DOWNLOAD Perjanjian Usaha Bersama…

Menyelesaikan Perselisihan Pengusaha dan Pekerja

Penyelesaian perselisihan antara pengusaha dan pekerja diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam undang-undang ditentukan, Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha (atau gabungan pengusaha) dengan pekerja (atau serikat pekerja). Perselisihan itu bisa diakibatkan karena perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan…

Perundingan Bipartit Dalam Perselisihan Pengusaha dan Pekerja

Untuk menyelesaikan perselisihan diantara pekerja dan pengusaha (Perselisihan Hubungan Industrial), sebelum menempuh penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase maupun Pengadilan Hubungan Industrial, pertama-tama kedua belah pihak wajib menempuh penyelesaian secara damai melalui perundingan bipartit. Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial, perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja (atau serikat pekerja) dengan pengusaha untuk menyelesaikan Perselisihan…

Mediasi Dalam Perselisihan Pengusaha dan Pekerja

Perselisihan diantara pengusaha dan pekerja (Perselisihan Hubungan Industrial) yang telah gagal melaksanakan perundingan bipartit, salah satu pihak dapat mencatatkan perselisihan mereka ke instansi ketenagakerjaan terkait untuk meminta keterlibatannya menyelesaikan perselisihan. Setelah pencatatan, instansi tersebut pertama-tama wajib menawarkan kepada para pihak untuk memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase. Kesempatan itu…

Akibat Hukum Jika Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) Tidak Dicatatkan

Dalam praktek, perlu dilakukan klarifikasi salah kaprah antara “pendaftaran” dan “pencatatan” PKWT di instansi ketenagakerjaan terkait (Disnakertrans). Baik UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) maupun Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.100/MEN/VI/2004 (KEPMEN) menentukan bahwa PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi…

Pengesahan Peraturan Perusahaan

Agar berlaku efektif dan mengikat, sebuah Peraturan Perusahaan terlebih dahulu harus mendapatkan pengesahan. Pengesahan itu dilakukan oleh kepala instansi ketenagkerjaan kabupaten/kota untuk perusahaan yang berada di wilayah kabupaten/kota. Jika wilayah perusahaan itu meliputi lebih dari 1 kabupaten/kota, pengesahan itu dilakukan oleh…