Pelanggaran PSBB Bisa Dikenakan Sanksi Pidana Penjara 1 Tahun Atau Denda 100 Juta

Penyebaran wabah virus Corona 2019 (Covid-19) yang agresif dan massif merupakan isu nasional yang darurat, dan karenanya pemerintah telah menyatakan darurat kesehatan masyarakat secara khusus melalui Keputusan Presiden (Kepres). Tak hanya darurat kesehatan, pemerintah bahkan telah menyatakannya sebagai sebuah “bencana nasional”.

Seperangkat peraturanpun disusun, mulai dari Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dan Peraturan Gubernur (Pergub), semata-mata untuk memandu langkah-langkah operasional dalam mencegah penyebaran Covid-19 dan memutus mata rantainya. Peraturan-peraturan tersebut tentu saja mengandung konsekwensi hukum yang setara dengan kedaruratannya.

Sesuai Pasal 93 Undang-undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, orang yang tidak mematuhi Kekarantinaan Kesehatan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda Rp. 100 juta. Selengkapnya pasal tersebut berbunyi:

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Masih menurut UU yang sama, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) merupakan salah satu tindakan Kekarantinaan Kesehatan. Secara teknis PSBB saat ini diatur berdasarkan PP, Permenkes, Pergub dan bahkan Peraturan Bupati/Walikota di daerah masing-masing yang diberlakukan PSBB. Jika penduduk suatu daerah yang diberlakukan PSBB melanggar pembatasan sosial yang ditentukan, maka orang yang melanggar tersebut dapat dijerat pidana sesuai pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Bukan hanya UU Kekarantinaan Kesehatan, pelanggaran PSBB juga dapat dijerat pasal-pasal pidana dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), khususnya Pasal 212, Pasal 216 dan Pasal 218 KUHP. Selengkapnya pasal-pasal tersebut berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Pasal 212 KUHP).

Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undangundang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah (Pasal 216 ayat (1) KUHP).

Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah (Pasal 218 KUHP).

(www.legalakses.com)

ARTIKEL TERKAIT