Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Penyebaran wabah Corona Virus Deseas 2019 (Covid-19) telah meningkat dan meluas tak kenal batas wilayah dan negara. Kondisi ini berdampak pada banyak aspek, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat, termasuk di Indonesia.

Meresepon kondisi tersebut, pemerintah telah menetapkan keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat berdasarkan Kepres Nomor 11 Tahun 2020. Dan menindaklanjuti keadaan darurat kesehatan itu pemerintahpun memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Peraturan Pemerintah Tentang PSBB tersebut merupakan ketentuan pelaksana lebih lanjut dari Undang-undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, khususnya Pasal 60, yang mengamanatkan:

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sesuai Peraturan Pemerintah, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk yang berada di dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19. Pembatasan itu dilakukan dalam rangka mencegah kemungkinan penyebarannya lebih lanjut. PSBB juga bisa dilakukan dengan melakukan pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

Implementasinya di lapangan, PSBB dilakukan dengan pembatasan-pembatasan kegiatan tertentu. Pembatasan-pembatasan itu antara lain:

  1. Peliburan sekolah dan tempat kerja.
  2. Pembatasan kegiatan keagamaan.
  3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah, pembatasan-pembatasan itu merupkan pembatasan minimalnya saja. Dalam pasal itu Peraturan Pemerintah menggunakan kata “paling sedikit” sebagai batasan ruang lingkupnya, sehingga hal ini masih memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembatasan lain yang sejenis.

Pembatasan-pembatasan diatas tentu saja harus mempertimbangkan aspek lainnya sebagai potensi dampak. Pembatasan-pembatasan dalam PSBB harus mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, ibadah penduduk dan kebutuhan dasar penduduk (pelayanan Kesehatan, kebutuhan pangan dan kebutuhan sehari-hari).

Pemberlakuan PSBB di suatu daerah dilakukan berdasarkan penetapan Menteri (yang bertanggung jawab dibidang Kesehatan). Pemberlakuan itu diusulkan oleh pemerintah daerah (gubernur/bupati/walikota) kepada Menteri. Kemudian Menteri, dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, menetapkan PSBB. Selain kepala pemerintahan daerah, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga dapat mengusulkan pemberlakukan PSBB kepada Menteri.

Penentuan suatu wilayah berstatus PSBB harus dilakukan dengan dasar pertimbangan. Pertimbangan itu meliputi aspek epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Selain itu, pemberlakuan PSBB juga harus memenuhi kriteria:

  1. Jumlah kasus dan/atau kematian meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.
  2. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Dengan telah ditetapkannya PSBB di dalam suatu wilayah, maka pemerintah daerah wajib melaksanakan penetapan PSBB tersebut. Dalam melaksanakan PSBB, pemerintah daerah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam UU Kekarantinaan Kesehatan, dan penyelenggaraannya dilakukan dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait (www.legalakses.com).

(Visited 1 times, 1 visits today)
Share:
.

Download Kontrak