Pendirian PT Sudah Bisa Dilakukan Oleh 1 Orang, Ini Syaratnya

Sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), sebuah perusahaan berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas) umumnya harus didirikan oleh minimal 2 orang. Pendirian itu dilakukan dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan tersebut juga serupa dengan perubahan UUPT dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) di Pasal 7 ayat (1). Pasal itu menentukan:

Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Ketentuan pendirian PT oleh minimal 2 orang adalah wajar jika mengingat  PT adalah sebuah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian. PT adalah sebuah perjanjian. Sebagai perjanjian, sebuah PT tidak mungkin didirikan oleh hanya 1 orang, sebab secara hukum janji seseorang terhadap dirinya sendiri tidak dapat dianggap sebagai janji – janji pada diri sendiri tidak mengikat secara hukum. Hanya janji pada orang atau pihak lain saja yang bisa mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, dan karenanya untuk membuat perjanjian diperlukan minimal 2 orang.

Namun pengertian PT sebagaimana yang ditentukan dalam UUPT telah dirubah oleh UU Cipta Kerja, dan perubahan tersebut membawa konsekwensi hukum pada pendiriannya. Jika menurut UUPT sebuah PT adalah badan hukum persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian, maka UU Cipta Kerja memperluas pengertian PT tersebut meliputi juga badan hukum perorangan yang pendiriannya tidak memerlukan perjanjian.

Syarat badan hukum perorangan ini adalah, jenis usahanya harus memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Selengkapnya perubahan Pasal 1 Angka 1 UUPT di UU Cipta Kerja berbunyi:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan  perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Dengan dilakukannya perubahan definisi Perseroan Terbatas oleh UU Cipta Kerja seperti diatas, maka saat ini selain badan hukum persekutuan modal juga terdapat PT yang berbadan hukum perorangan. Badan hukum perorangan PT tersebut dapat didirikan hanya oleh 1 orang (perorangan), dan tidak lagi didirikan berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam UU Cipta Kerja di perubahan Pasal 153A ayat (1) yang menentukan bahwa sebuah PT yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 orang.

Meski sebuah PT dapat berbentuk badan hukum perorangan, namun ketentuan ini tidak berlaku untuk semua jenis usaha. Badan hukum PT perorangan hanya berlaku untuk jenis usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil.

Seperti apa kriteria Usaha Mikro dan Kecil yang ditentukan undang-undang sehingga bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan di atas? Terkait hal ini undang-undang tidak merincinya lebih lanjut. UU Cipta Kerja hanya mengamanatkan bahwa kriteria Usaha Mikro dan Kecil tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Saat ini peraturan pemerintah yang mengatur mengenai Usaha Mikro dan Kecil sebagai badan hukum perorangan belum dikeluarkan oleh pemerintah.

0
.

Artikel Terkait

Download Kontrak

Video