Perbedaan Mendirikan Perusahaan dan Perkumpulan Hobi

Bagikan artikel ini

Beberapa waktu yang lalu saya ikutan meeting dengan beberapa pengusaha. Meeting ini bukan tentang bisnis, atau mendirikan perusahaan, tapi mendirikan perkumpulan. Kebetulan pengusaha-pengusaha tersebut mempunyai hobi yang sama di bidang pariwisata khusus, lalu bersama-sama membentuk komunitas untuk menjalankan hobinya, dan ingin melegalkannya dalam bentuk badan hukum perkumpulan. Jadi tujuannya non-komersil, untuk melegalkan komunitas hobi – meskipun kalau sedang ngopi bareng sekali-sekali ngomonginnya bisnis juga.

Namun karena latar belakang masing-masing pendirinya adalah pengusaha, dalam mendirikan perkumpulan tersebut background pengusahanya masih kental dibawa-bawa. Terutama ketika membicarakan fund rising dan sponsorship untuk menjalankan event: siapa saja panitianya? Bagaimana kontrol keuangannya? Dan siapa yang kebagian jatah project bikin kaos kegiatan?

Kadang ini sulitnya, kalau pengusaha yang terbiasa dengan mindset bisnis nyemplung di organisasi atau kegiatan hobi yang sifatnya nirlaba. Meskipun organisasinya non-komersil, tapi kalau sudah menyangkut uang, untuk biaya kegiatan, mindset bisnisnya ikutan menyala.

Umumnya komunitas hobi digerakan oleh sebuah badan yang, secara hukum, dinamakan perkumpulan. Dan perkumpulan, mempunyai sifat dan karakter yang berbeda dari perusahaan. Jika perusahaan bersifat profit oriented, perkumpulan adalah organisasi nirlaba yang dilarang membagikan untung kepada anggotanya.  

Badan

Di dalam hukum dikenal yang namanya subyek hukum, yaitu pengemban atau pelaksana hak dan kewajiban hukum. Hak dan kewajiban hukum tersebut misalnya hak dan kewajiban yang tercantum di dalam undang-undang, atau di dalam perjanjian/kontrak yang sudah disepakati.

Subyek hukum bisa berupa orang perseorangan atau badan. Orang perseorangan adalah orang sebagai mahluk biologis dengan identitas tertentu. Jika orang-orang tersebut berkumpul dan bersekutu, dengan tujuan yang sama, inilah yang disebut “badan”. Jadi, sebuah badan didirikan oleh lebih dari 1 orang, yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Badan itu sendiri bisa berupa badan hukum atau bukan badan hukum. Sebuah badan akan menjadi badan hukum jika disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Jika prosedur pengesahan tersebut tidak diikuti, maka badan yang bersangkutan tidak dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Beberapa contoh Badan Hukum antara lain perusahaan Perseroan Terbatas (PT), dan ada juga Perkumpulan.

Perusahaan vs Perkumpulan

Pendirian Badan Hukum sendiri mempunyai bermacam-macam motivasi, baik yang sifatnya komersil maupun non-komersil. Misalnya perusahaan Perseroan Terbatas (PT), merupakan badan Hukum yang bersifat komersil. Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, PT adalah:

Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam pengertian tersebut, PT merupakan kumpulan modal (para pemiliknya/pemegang saham) yang tujuannya adalah “menjalankan usaha”. Dalam hal ini Badan Hukum PT merupakan sebuah entitas komersil, yang kegiatan usahanya selalu mempertimbangkan unsur cost and benefit (modal produksi dan untung).

Setelah perusahaan memperoleh keuntungan di akhir tahun buku (keuntungan kotor), keuntungan kotor tersebut lalu dipotong pajak, utang, dan dana cadangan. Sisa pemotongan-pemotongan tersebut dikenal dengan keuntungan bersih, dan keuntungan bersih inilah yang dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen.

Berbeda dengan Perusahaan, Perkumpulan adalah organisasi yang dilarang membagikan keuntungan. Misalnya, perkumpulan pehobi barang koleksi, penikmat kebudayaan, pelaku olahraga, pencinta binatang, atau perkumpulan penyuka sepeda motor. Dalam Permenkum dan HAM RI No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, khususnya Pasal 1 angka 1, ditentukan bahwa:

Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.

Dari pasal diatas bisa disimpulkan bahwa antara Perusahaan dan Perkumpulan keduanya adalah sama-sama Badan Hukum. Bedanya, Perusahaaan menjalankan kegiatan usaha, sedangkan Perkumpulan melakukan kegiatan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Dalam hal motif, motivasi berdirinya Perusahaan adalah keuntungan ekonomi, sedangkan pendirian Perkumpulan dilakukan dengan motif non-profit.

Motif non-profit sebuah perkumpulan bukan berarti organisasi Perkumpulan tersebut tidak dapat memperoleh keuntungan dalam menjalankan kegiatannya. Ketika sebuah Perkumpulan melakukan kegiatan festival kebudayaan, misalnya, bisa saja dalam kegiatan tersebut Perkumpulan mendapatkan sisa hasil kegiatan, yang secara ekonomi dapat dianggap sebagai keuntungan.

Misalnya anggaran kegiatan festival tersebut Rp. 400.000.000, dan yang berhasil dikumpulkan oleh panitia Perkumpulan sebesar Rp. 500.000.000, maka kegiatan tersebut mempunyai sisa hasil kegiatan sebesar Rp. 100.000.000, yang dapat dianggap sebagai keuntungan Perkumpulan.

Jika keuntungan Perusahaan dapat dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen, maka di Perkumpulan sisa hasil kegiatan tersebut tidak dapat dibagikan kepada anggotanya. Sisa hasil kegiatan tersebut harus tetap berada di kas organisasi meskipun tahun buku telah ditutup, atau terjadi pergantian pengurus karena Rapat Umum Anggota – kecuali jika Perkumpulan dibubarkan dan asetnya dilikuidasi.

Menjadi anggota Perkumpulan tentu saja berbeda dengan menjadi pemilik atau karyawan Perusahaan. Di perusahaan, karyawan akan digaji dan pemilik perusahaan akan mendapat dividen. Semuanya adalah keuntungan yang dapat dinilai secara ekonomis. Dalam Perkumpulan, tujuan para anggota tidak untuk mendapatkan gaji atau dividen, melainkan untuk membentuk komunitas dengan visi dan misi yang sama. Bahkan tidak jarang para pengurus atau anggota perkumpulan secara sukarela meluangkan waktu, tenaga dan uangnya untuk kepentingan Perkumpulan. Jadi, bukannya dapet cuan malah keluar ongkos.

Kondisi di atas perlu dipahami oleh para pendiri Perkumpulan yang kebetulan mungkin pengusaha, pejabat, atau politisi. Dalam praktek, menjalankan dan mengurus organisasi perkumpulan tujuannya bukan uang, tapi prestasi kegiatan. Kalau mau mencari uang, buat saja Perusahaan, bukan Perkumpulan (Dadang Sukandar, SH/www.legalakses.com).