Perjanjian Kerja dan Hubungan Kerja

Sesuai Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Berdasarkan pasal tersebut, sebagai sebuah hubungan hukum, hubungan kerja terdiri dari subyek hukum dan obyek hukum. Subyek hukum hubungan kerja adalah pengusaha dan pekerja, sedangkan obyek hukumnya terdiri dari pekerjaan, upah dan perintah.

Perjanjian kerja sendiri merupakan perjanjian yang dibuat diantara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja, yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajibaan para pihak. Dari kedua pengertian ini, maka bisa disimpulkan bahwa sebuah perjanjian kerja melahirkan adanya hubungan kerja. Hal ini seperti juga ditegaskan dalam UU Ketenagakerjaan, Pasal 50:

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Para prinsipnya, sebuah perjanjian kerja dapat dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan. Baik yang berbentuk tertulis maupun lisan, agar sebuah perjanjian kerja berlaku dan mengikat secara hukum diantara pengusaha dan pekerja, maka harus memenuhi syarat:

  1. Adanya kesepakatan diantara pengusaha dan pekerja.
  2. Pengusaha dan pekerja memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
  3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan.
  4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika sebuah perjanjian kerja tidak memenuhi keempat atau salah satu syarat diatas, maka perjanjian kerjanya bisa menjadi tidak sah, dan demikian pula hubungan kerjanya menjadi tidak sah jika perjanjiannya tidak sah.

Dalam membuat perjanjian kerja, pengusaha merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam pembuatan tersebut, termasuk dalam segi pembiayaannya jika memang diperlukan. Pengusaha tidak dapat membebankan tanggung jawab pembuatan perjanjian kerja tersebut kepada pekerja.

Sebuah perjanjian kerja harus dibuat minimal 2 rangkap, keduanya punya kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, dan pengusaha serta pekerja masing-masing berhak untuk mendapatkan 1 rangkap yang asli. Ketika perjanjian itu sudah dibuat (sudah ditandatangani), maka perjanjian kerja tersebut tidak dapat ditarik atau diubah secara sepihak oleh masing-masing pihak. Perubahan perjanjian kerja hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama pengusaha dan pekerja.

Sesuai UU Ketenagakerjaan, sebuah perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu disebut Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tidak tertentu disebut Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Dalam praktek, PKWT biasanya dibuat untuk karyawan kontrak, sedangkan PKWTT dibuat untuk karyawan tetap (Dadang Sukandar, S.H./www.legalakses.com).

(Visited 27 times, 1 visits today)
Share:
.

Download Kontrak