Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

Sebagai sebuah badan hukum, PT dapat dianggap layaknya perseorangan yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, punya kekayaan sendiri dan bisa menuntut serta dituntut di pengadilan. Tata cara pendirian, pendaftaran dan pengumuman PT dilakukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) – yang beberapa ketentuannya telah diubah dalam UU Cipta Kerja.

Sebagai persekutuan modal, PT didirikan dengan memasukan modal para pendiri berdasarkan perjanjian. Modal tersebut terbagi dalam saham, dan masing-masing saham pendiri memiliki nilai yang secara keseluruhan menjadi modal perusahaan. Tanggung jawab para pendiri terbatas hanya pada modal yang dimasukannya ke dalam PT, dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi para pendirinya.

Sesuai UU PT, Modal PT terbagi atas:

  1. Modal Dasar
  2. Modal Ditempatkan
  3. Modal Disetor

Modal Dasar adalah modal keseluruhan PT sebagaimana yang tercantum di dalam Anggaran Dasar PT. Modal Ditempatkan adalah bagian dari Modal Dasar yang wajib dipenuhi/disetor oleh masing-masing pemegang saham kedalam perusahaan, sedangkan Modal Disetor adalah Modal Ditempatkan yang secara nyata telah disetorkan.

Dalam menjalankan perusahaan, sebuah PT juga dilengkapi organ-organ dengan fungsinya masing-masing, antara lain:

  1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
  2. Direksi
  3. Dewan Komisaris

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah organ PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris (dalam batas-batas yang ditentukan dalam undang-undang). Secara umum, tugas RUPS adalah menentukan kebijakan perusahaan.

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan PT. Direksi dapat mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan. Karena fungsinya yang dapat mewakili perusahaan dalam pengurusan sehari-hari, maka kontrak-kontrak antara perusahaan dengan eksternal perusahaan harus dibuat dan ditandatangani oleh Direksi.

Dalam melakukan penandatanganan kontrak, seorang Direksi bisa saja meminta jajaran manajemen untuk mewakilinya, namun untuk itu Direksi terlebih dahulu harus memberikan kuasa yang biasanya dilakukan dengan surat kuasa. Tanpa pemberian kuasa, maka manajemen yang menandatangani kontrak tidak dapat bertindak untuk dan atas nama PT, melainkan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.

Tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya PT, termasuk memberi nasihat kepada Direksi. Dengan demikian maka ketiga fungsi organ PT ini, RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris, mirip dengan trias politica dalam negara, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebagai kekuasaan legislatif, RUPS berfungsi membuat kebijakan jalannya perusahaan, yang eksekusinya dilakukan oleh Direksi (esekutif). Dan sebagai yudikatif, Dewan Komisaris yang melakukan pengawasan (www.legalakses.com).

(Visited 2 times, 1 visits today)
Share:
.

Download Kontrak