Prosedur PHK dan Uang Pesangon (UU Cipta Kerja)

Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak terlepas dari pengertian Hubungan Kerjanya itu sendiri. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021, Hubungan Kerja adalah hubungan diantara Pengusaha dan Pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur: Pekerjaan, Upah dan Perintah.

Dasar sebuah Hubungan Kerja adalah adanya perjanjian kerja. Tanpa adanya perjanjian kerja maka tidak ada yang namanya Hubungan Kerja. Dalam perjanjian kerja ditentukan jenis pekerjaan, besarnya upah dan hubungan perintah kerja yang menjadi hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja.

Jika Hubungan Kerja tersebut diakhiri (diputus), maka munculah yang namanya Pemutusan Hubungan kerja (PHK). Menurut PP No. 35 Tahun 2021, Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban diantara Pekerja dan Pengusaha.

Berbeda dengan perjanjian kerja yang membentuk sebuah Hubungan Kerja, PHK mengakhiri sebuah Hubungan Kerja. Dengan berakhirnya Hubungan Kerja, maka hak dan kewajiban diantara Pengusaha dan Pekerja menjadi berakhir. Pekerja tidak lagi wajib melakukan pekerjaan dan karenanya Pekerja tidak berhak mendapatkan upah atau gaji. Sebaliknya, Pengusaha tidak wajib membayar upah dan karenanya tidak berhak menuntut Pekerja untuk bekerja.

Untuk mengakhiri Hubungan Kerja diperlukan adanya suatu hal tertentu, suatu keadaan tertentu, yang menjadi alasan. Alasan-alasan PHK tersebut ditentukan secara definitif di Pasal 36 PP No. 35 Tahun 2021.

Prosedur PHK

Sebelum berlakunya Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), di dalam UU Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003) tidak ada prosedur PHK yang ditentukan secara definitif. Dengan berlakunya UU Cipta Kerja dan PP No. 35 Tahun 2021, saat ini sebuah PHK harus dilakukan dengan prosedur yang lebih teratur.

Prosedur PHK ditentukan dalam Pasal 37 PP No. 35 Tahun 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Pertama, Pengusaha menyampaikan maksud dan tujuan dilakukannya PHK kepada kepada Pekerja atau Serikat Pekerja dalam bentuk Surat Pemberitahuan. Di dalam Surat Pemberitahuan ini dicantumkan maksud dan tujuan PHK serta kompensasi apa saja yang diterima oleh Pekerja. Jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan PHK tersebut maksimal 14 hari kerja sebelum tanggal efektif PHK (atau 7 hari kerja untuk Pakerja masa percobaan).
  • Jika Pekerja menolak dilakukannya PHK maka Pekerja membuat Surat Penolakan dan menyampaikannya kepada Pengusaha maksimal 7 hari kerja sejak diterimanya Surat Pemberitahuan PHK. Kalau ada perbedaan pendapat mengenai PHK tersebut, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial (bipartit, tripartit, gugatan PHI).

Cara Menghitung Uang Pesangon

Secara umum, jika terjadi PHK diantara Pengusaha dan Pekerja maka Pengusaha wajib membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada Pekerja. Uang Penggantian Hak ditentukan berdasarkan hak-hak yang memang seharusnya diterima oleh Pekerja. Sementara besarnya Uang Pesangon (UP) dan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) ditentukan berdasarkan 2 faktor:

  1. Masa kerja Pekerja
  2. Alasan dilakukannya PHK

Faktor pertama untuk menentukan UP dan UPMK adalah masa kerja dari Pekerja. Sesuai Pasal 40 ayat (2) PP No. 35 Tahun 2021, besarnya UP dan UPMK Pekerja sesuai masa kerjanya adalah:

Uang Pesangon (UP)

  • Masa Kerja <1 tahun: 1 bulan upah.
  • Masa Kerja 1-2 tahun: 2 bulan upah.
  • Masa Kerja 2-3 tahun: 3 bulan upah.
  • Masa Kerja 3-4 tahun: 4 bulan upah.
  • Masa Kerja 4-5 tahun: 5 bulan upah.
  • Masa Kerja 5-6 tahun: 6 bulan upah.
  • Masa Kerja 6-7 tahun: 7 bulan upah.
  • Masa Kerja 7-8 tahun: 8 bulan upah.
  • Masa Kerja >8 tahun: 9 bulan upah.

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

  • Masa Kerja 3-6 tahun: 2 bulan upah.
  • Masa Kerja 6-9 tahun: 3 bulan upah.
  • Masa Kerja 9-12 tahun: 4 bulan upah.
  • Masa Kerja 12-15 tahun: 5 bulan upah.
  • Masa Kerja 15-18 tahun: 6 bulan upah.
  • Masa Kerja 18-21 tahun: 7 bulan upah.
  • Masa Kerja 21-24 tahun: 8 bulan upah.
  • Masa Kerja >24 tahun: 10 bulan upah.

Perhitungan UP dan UPMK diatas bukan merupakan perhitungan final UP dan UPMK yang seharusnya diterima oleh Pekerja. Untuk melakukan perhitungan final, perhitungan UP dan UMK diatas masih harus dikali faktor pengalinya. Besarnya faktor pengali tersebut ditentukan berdasarkan alasan dilakukannya PHK sebagaimana yang ditentukan di Pasal 36 PP No. 35 Tahun 2021.

Contoh Cara Menghitungan UP dan UPMK

Karyawan A bekerja di PT X selama 5 tahun dengan gaji terakhir Rp. 5.000.000 (tanpa tunjangan tetap). Karena PT X mengalami kerugian, PT X melakukan efisiensi yang salah satu program efisiensinya adalah melakukan PHK terhadap Karyawan A. Sesuai Pasal 43 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021, sebagai Pekerja yang mengalami PHK karena alasan efisiensi kerugian, karyawan A berhak mendapatkan:

  1. Uang Pesangon: 0,5 x ketentuan Pasal 40 ayat (2).
  2. Uang Penghargaan Masa Kerja: 1 x ketentuan Pasal 40 ayat (3).

Perhitungan UP dan UPMK Sesuai Masa Kerja

Pertama, kita hitung terlebih dahulu jumlah UP dan UPMK sesuai masa kerja Karyawan A. Jika masa kerja Karyawan A adalah 5 tahun, maka besarnya:

  • UP sesuai pasal 40 ayat (2) PP No. 35 Tahun 2021: 5 bulan upah atau 5 x Rp. 5.000.000 = Rp. 25.000.000.
  • UPMK sesuai Pasal 40 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2021: 2 bulan upah atau 2 x Rp. 5.000.000 = Rp. 10.000.000.

Nilai UP dan UPMK diatas belum final, karena masih harus dikali lagi oleh faktor pengali sesuai alasan dilakukannya PHK. Sesuai Pasal 43 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021, besarnya UP dan UPMK Karyawan A karena PHK efisiensi adalah:

  • UP: 0,5 x ketentuan Pasal 40 ayat (2) = 0,5 x Rp. 25.000.000 = Rp. 12.500.000.
  • UPMK: 1 x ketentuan Pasal 40 ayat (3) = 1 x Rp. 10.000.000 = Rp. 10.000.000.

Berdasarkan perhitungan diatas, maka total UP dan UPMK yang diterima Karyawan A adalah Rp. 12.500.000 + Rp. 10.000.000 -= Rp. 22.500.000.

(www.legalakses.com)

(Visited 98 times, 1 visits today)
Share:
.

Download Kontrak