TANYA:
Bang seberapa penting membangun PT jika mau buka usaha?
JAWAB:
Ketika mempertimbangkan untuk mendirikan perusahaan badan hukum Perseroan Terbatas (PT), hal pertama yang patut menjadi pertimbangan adalah seberapa efektif pendirian PT itu dilakukaan – sebelum membahas efisiensinya. Jika sebuah perusahaan memiliki performa bisnis yang baik, yang tanpa pendirian PT-pun sudah cukup menguntungkan, maka buat apa lagi mendirikan PT?
Namun pendirian PT tentunya akan lebih meningkatkan performa usaha dan mendorng peningkatan profit. Jadi, pendirian PT selayaknya harus terukur, bahwa dengan dilakukannya pendirian PT maka akan mendorong peningkatan performa usaha. Jika tidak, apa untungnya? Bukankah setiap gerak langkah usaha orientasinya adalah motif ekonomi?
Hal ini perlu disampaikan mengingat, dalam praktek, banyak pengusaha yang kurang mempertimbangkan aspek profotibilitas ini. Banyak pengusaha yang mendirikan PT hanya untuk sekedar keren punya perusahaan selevel PT, atau mendirikan PT dengan argumen bikin aja dulu perusahaannya, bisnisnya gampang menyusul – bikin aja dulu rumahnya, ditempatinya bisa kapan-kapan.
Argumentasi diatas sebenarnya sah-sah saja, setiap pengusaha bisa mendirikan PT kapan saja, meskipun pada saat bisnisnya masih bayi, atau bahkan usahanya belum ada sama sekali. Hal ini misalnya untuk mengantisipasi kalau-kalau ada proyek dadakan yang lumayan gede.
Namun yang perlu diperhatikan adalah, pendirian PT itu secara hukum tidak selalu mendatangkan hak. Pendirian PT tidak berarti pengusaha berhak ikut tender karena perusahaannya sudah berbadan hukum sesuai persyaratan. Selain hak, badan hukum PT juga menanggung kewajiban-kewajiban. Sebuah PT harus memiliki Angagran Dasar (AD), yang wajib disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Setelah sebuah PT dinyatakan sah dan berbadan hukum, PT harus memiliki perizinan dasar (NIB, SKDP, NPWP) dan perizinan khusus lainnya sesuai bidang usaha.
Perizinan-perizinan tersebut harus dilakukan pembaharuan secara berkala, dan beberpa perizinan lainnya juga perlu dilakukan pelaporan-pelaporan, seperti misalnya WLKP (Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan). Semua itu adalah beban perusahaan PT. Jadi, pertanyaannya, apakah beban tersebut layak dipertahankan jika dibandingkan dengan motif ekonomi sebuah pendirian perusahaan?
Waktu Yang Tepat Mendirikan PT
Setelah menilai efektifitas pendirian PT berdasarkan pertimbangan diatas, maka selanjutnya adalah menentukan waktu yang tepat untuk mendirikan PT. Dalam praktek, momen penting pendirian PT umunya dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal perusahaan.
Secara internal, pendirian PT diperlukan ketika masuknya modal baru ke dalam usaha yang dijalankan. Seorang pengusaha perseorangan, yang bisnisnya sedang berkembang dan membutuhkan investor, memerlukan sebuah badan untuk menampung modal dan membagi hak dan kewajiban hasil investasinya dengan investor.
Dalam kondisi seperti ini, PT diperlukan untuk menampung modal tersebut. PT merupakan badan hukum yang memisahkan harta kekayaan perusahaan (PT) dengan harta kekayaan pribadi pemiliknya, sehingga jika beberapa orang bersatu dalam sebuah PT, maka kegiatan usaha terbatas hanya pada modal yang dimasukan oleh para pemilik. Harta kekayaan pribadi para pemilik perusahaan, tidak diperhitungkan dalam menjalankan kegiatan perusahaan – tidak dapat disentuh untuk menyelesaikan hak dan kewajiban perusahaan.
Secara hukum, PT sering juga disebut sebagai entitas legal kumpulan modal, dimana modal digabungkan, diputar, dan hasilnya dibagi bersama. Hal ini tentunya membutuhkan pengaturan hak dan kewajiban yang pasti. Dalam perusahaan PT, hak dan kewajiban para pemilik perusahaan telah ditentukan secara definitif dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) – yang Sebagian ketentuannya telah diubah berdasarkan UU Cipta Kerja. Ketentuan UUPT tersebut kemudian diturunkan lagi ke dalam Anggaran Dasar (Akta Pendirian) PT, dan dalam kerangka itulah para pengusaha mencapai motif ekonominya.
Di dalam Anggaran Dasar PT, ditentukan berapa porsi kepemilikan masing-masing pendiri/pemilik perusahaan, dan hal ini ditentukan berdasarkan besarnya modal yang dimasukan. Penentuan modal yang dimasukan ke dalam PT merupakan faktor yang akan menentukan bagian keuntungan masing-masing pemegang saham di dalam perusahaan (dividen).
Secara eksternal, badan hukum PT juga diperlukan untuk memenuhi persyaratan tertentu. Perseyaratan tersebut antara lain peryaratan perizinan usaha dan persyaratan untuk menjalin kerja sama. Persyaratan perizinan usaha umumnya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh instanasi pemerintah sebagai syarat agar perusahaan dapat menjalankan operasional perusahaannya. Persyaratan kerja sama biasanya ditentukan oleh mitra bisnis agar dapat menjalin kerja sama dengan mereka.
Misalnya, jika perusahaan bergerak dibidang outsourcing (penyedia jasa pekerja), maka sesuai peraturan perundang-undangan perusahaan tersebut disyaratkan harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Jika perusahaannya non-badan hukum, maka perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan usaha outsourcing.
Begitu juga dalam menjalankan usaha, terkadang mitra bisnis menuntut agar rekanan bisnisnya harus berbentuk badan hukum PT untuk menjalankan sebuah project/tender. Selain pertimbangan bonafidas, perusahaan dalam bentuk PT juga umumnya dinilai lebih dapat dipertanggungjawabkan dalam mengerjakan proyek usaha (www.legalakses.com).
