Sekarang Tidak Ada “Modal Minimal” Dalam Mendirikan PT, Pendiri Bebas Menentukan Sendiri Besarnya Modal Perusahaan

Pertanyaan yang banyak diajukan oleh pengusaha yang akan mendirikan perusahaan adalah, berapa modal minimal yang harus disiapkan untuk mendirikan PT? Kalau pertanyaannya adalah modal minimal yang perlu disiapkan, dalam persepektif Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), maka tentunya yang dimaksud adalah modal disetor, yaitu uang atau modal real yang harus disetorkan atau diserahkan pendiri ke dalam PT pada saat pendirian. Sesuai UUPT, besarnya modal disetor minimal ini masih tergantung dari besarnya modal dasar PT tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT, besarnya modal ditempatkan dan modal disetor paling sedikit adalah 25% dari modal dasar. Dan jika mengacu lagi pada pasal 32 ayat (1), besarnya modal dasar dalam mendirikan PT paling sedikit adalah Rp. 50.000.000. Dari rumusan kedua pasal tersebut, maka modal disetor minimal yang harus diserahkan oleh pendiri PT ke dalam PT yang didirikannya adalah sebesar Rp. 12.500.000 (minimal 25% modal ditempatkan dan disetor dari Rp. 50.000.000 minimal modal).

Akan tetap ketentuan mengenai modal minimal pendirian PT berdasarkan UUPT tersebut, baik modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, sudah berubah sejak tanggal 14 Juli 2016. Pada tanggal tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (PP).

Sesuai ketentuan Pasal 1 PP, sebuah PT wajib memiliki modal dasar yang dituangkan ke dalam anggaran dasarnya (yang dimuat di dalam akta pendirian PT). PP tersebut tidak menentukan besaran modal dasar minimal PT yang akan didirikan, akan tetapi penentuan besaran modal dasarnya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT. Jadi, dengan berlakunya PP tersebut, maka sejak tahun 2016 telah terjadi perubahan ketentuan mengenai besaran modal dasar minimal dalam mendirikan PT.

Jika semula nilai modal dasar minimalnya adalah Rp. 50.000.000 (sesuai UUPT), maka dengan berlakunya PP No. 29 Tahun 2016 tersebut penentuan besarnya modal dasar ini diserahkan sepenuhnya kepada para pendiri, berdasarkan kesepakatan bersama para pendiri PT. Jadi, para pendiri PT bisa dengan bebas menentukan sendiri besarnya modal dasar dari PT yang akan mereka dirikan, tanpa terikat lagi pada ketentuan modal dasar minimal seperti dalam UUPT tahun 2007. Hal ini membawa konsekwensi misalnya, seorang pengusaha UMKM yang mempunyai modal usaha kurang dari Rp. 10.000.000 masih tetap bisa mendirikan PT.

Meskipun PP tersebut merubah besaran nilai minimal modal dasar yang sebelumnya berlaku berdasarkan UUPT, akan tetapi nilai besaran modal ditempatkan dan disetornya masih tetap sama, yaitu paling sedikit 25% dari modal dasar. Misalnya, jika seorang pengusaha UMKM akan mendirikan PT dengan modal dasar Rp. 25.000.000, maka modal ditempatkan dan modal disetornya, yang harus diserahkan pada saat pendirian PT, adalah sebesar Rp. 6.250.000.  

Perubahan besaran modal dasar berdasarkan PP ini dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui penanaman modal (investasi). Untuk itu pemerintah perlu melakukan langkah-langkah untuk menarik investor baik domestik maupun asing, yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satu langkah tersebut adalah dengan membuat kebijakan melalui pemberian fasilitas dan kemudahan bagi penanam modal.

Sementara peraturan yang ada sebelumnya, ketentuan mengenai modal dasar minimal sesuai UUPT tahun 2007, secara substansi masih cukup menyulitkan dunia usaha, khususnya bagi pengusaha pemula. Perubahan ketentuan mengenai modal dasar minimal pendirian PT ini, yang besarnya saat ini diserahkan seluruhnya pada kesepakatan bersama para pendiri PT, merupakan upaya untuk mempermudah pelaksanaan investasi dalam mengurangi beban para pengusaha pemula.

Perubahan penentuan besaran modal PT, juga merupakan upaya pemerintah untuk menghormati asa kebebasan berkontrak kepada para pendiri PT. Asas tersebut memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian, khususnya dalam mendirikan PT, dengan tujuan akhir untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memulai usaha. (Dadang Sukandar, SH/www.legalakses.com).

ARTIKEL TERKAIT

VIDEO