Struktur dan Skala Upah, Standar Menentukan Gaji Karyawan

Bagikan artikel ini

Sesuai undang-undang, untuk menentukan besarnya gaji atau upah seorang Karyawan, ada setidaknya 2 hal yang perlu menjadi pertimbangan perusahaan, yaitu ketentuan mengenai Upah Minimum dan Struktur dan Skala Upah.

Ketentuan mengenai Upah Minimum (Provinsi dan Kabupaten) peraturannya sudah cukup jelas, diatur dalam PP No. 36 Tahun 2021 dan dituangkan dalam berbagai Keputusan Gubernur di masing-masing daerah.

Berbeda dengan ketentuan Upah Minimum yang berlaku bagi semua perusahaan di satu Provinsi atau Kabupaten, Struktur dan Skala Upah merupakan kebijakan perusahaan yang berlaku hanya di internal Perusahaan, mengikat hanya hubungan kerja perusahaan dan karyawan di satu perusahaan saja.

Pembuatan Struktur dan Skala Upah merupakan kewajiban dari setiap Perusahaan, dan biasanya dibuat dalam bentuk Surat Keputusan (SK) pimpinan atau Direktur Perusahaan. Dalam SK tersebut Struktur dan Skala Upah biasanya digambarkan dalam bentuk tabel, yang berisi kisaran gaji untuk tiap-tiap level jabatan karyawan, berdasarkan jabatan dan golongannya. Kebijakan internal tersebut yang kemudian menjadi pedoman bagi perusahaan, khususnya bagi departemen HRD, dalam menentukan dan membuat kesepakatan gaji dengan karyawannya.  

Isi Struktur dan Skala Upah misalnya seperti tabel diatas, untuk level staf gaji karyawanya berkisar antara minimal Rp. 5.000.000 sampai maksimal Rp. 5.500.000 (Golongan 7) dan minimalnya Rp. 5.600.000 sampai maksimal Rp. 6.000.000 (Golongan 6). Kisaran upah diatas ditentukan berdasarkan ketentuan Upah Minimum yang ditetapkan pemerintah.

Kisaran-kisaran upah diatas merupakan batasan, sekaligus pedoman, bagi perusahaan sewaktu membuat kesepakatan gaji dengan karyawannya. Kalau karyawan baru yang diinterview itu levelnya staf, maka batasan gajinya, sesuai kebijakan perusahaan diatas, adalah antara Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 6.000.000, ini ruang negosiasi gajinya.      

Setiap perusahaan wajib untuk membuat SK tentang Struktur dan Skala Upah. Jika Perusahaan tidak membuatnya, dapat dikenakan sanksi, bahkan sanksinya bisa sampai pembekuan izin usaha perusahaan.  

Setelah Perusahaan membuat Struktur dan Skala Upah, Struktur dan Skala Upah tersebut harus diberitahukan kepada Karyawan. Pemberitahuan itu dilakukan secara perorangan kepada karyawan yang bersangkutan, satu persatu, dan tidak diumumkan secara terbuka kepada semua karyawan.

Sifat dari Struktur dan Skala Upah pada prinsipnya sama seperti ketentuan mengenai upah pada umumnya, bersifat pribadi dan rahasia. Informasi mengenai gaji seorang karyawan hanya menyangkut perusahaan dan karyawan yang bersangkutan saja yang boleh mengetahuinya.  

Bahkan saking rahasianya, Struktur dan Skala Upah cuma bisa ditunjukan kepada Disnakertrans ketika Perusahaan mengesahkan Peraturan Perusahannya. Surat keputusan Struktur dan Skala Upah itu ditunjukan kepada Disnakertrans, kemudian dikembalikan lagi ke Perusahaan. Perusahaan tidak menyerahkan surat tersbeut kepada Disnakertrans, bahkan fotokopinyapun tidak (Dadang Sukandar, SH/www.legalakses.com).

Artikel lainnya:

  1. Contoh Surat Keputusan Struktur dan Skala Upah
  2. Dokumentasi Legal Ketenagakerjaan Perusahaan