Subyek Hukum PT (Perseroan Terbatas) Sebagai Pihak Dalam Kontrak (Legal Standing)

Dalam KUHPerdata, khusus Pasal 1313 KUHPerdata ditegaskan, bahwa perjanjian merupakan perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam pasal tersebut yang dimaksud dengan orang bukan hanya orang perorangan sebagai mahluk biologis, tapi juga suatu badan, misalnya badan hukum Perseroan Terbatas (PT).

Badan hukum merupakan suatu badan atau perkumpulan, yang selain memiliki hak-hak juga dapat melakukan perbuatan hukumnya sendiri. Badan hukum seperti juga orang-perorangan secara individu, bisa memiliki harta kekayaan sendiri dan punya kewenangan untuk menuntut dan dituntut di pengadilan. Tegasnya, badan hukum sama seperti orang, merupakan subyek hukum yang bentuk serta kewenangannya terikat pada ketentuan-ketentuan mengenai badan hukum.

Harta kekayaan badan hukum terpisah dari harta kekayaan Pribadi anggotanya. Kalau sebuah badan hukum mengalami kerugian, kerugian itu adalah tanggung jawab dari badan hukum itu sendiri, bukan tanggung jawab anggotanya. Segala pembayaran ganti rugi atau pelunasan hutang, harus dilakukan sebatas harta kekayaan milik badan hukumnya dan bukan anggotanya.

Dalam kontrak, segala kewajiban kontrak harus dilunasi dari kas badan hukum dan atas nama badan hukum. Begitu juga dalam gugatan hukum, pihak lain yang memiliki kepentingan hukum dengan badan hukum hanya dapat menuntut badan hukum tersebut dan bukan para anggotanya.

Kalau dalam sebuah kontrak salah satu pihak atau keduanya adalah badan hukum, maka yang  menandatangani kontrak adalah orang-perorangan juga, yaitu mereka yang secara hukum diberi wewenang oleh undang-undang untuk mewakili badan hukum tersebut untuk menandatangani kontraknya. Dalam badan hukum Perseroan Terbatas, direktur merupakan organ Perseroan Terbatas yang mempunyai kewenangan untuk mengikatkan badan hukum Perseroan Terbatas itu dengan pihak lain.

Dalam menandatangani kontrak atas nama perusahaan, seorang direktur tidak bertanggung jawab secara pribadi pada kontrak yang ditandatanganinya, melainkan dirinya mewakili Perseroan Terbatasnya. Kalau kemudian timbul sengketa hukum dalam pelaksanaannya, maka yang dituntut adalah badan hukum sebagai legal entity, dan bukan direkturnya sebagai perorangan.

Seorang manajer di Perseroan Terbatas mungkin sering disodorkan beberapa lembar kontrak dan diminta menandatanganinya atas nama perusahaan. Sebagai karyawan, tentu saja manajer itu tak bisa menolak, karena tugasnya adalah melaksanakan kebijakan perusahaan dalam level teknis, dan untuk itu perlu menandatangani banyak keputusan, termasuk keputusan dalam kontrak. Tapi sebaiknya manajer tersbeut berhati-hati, karena seluruh hak dan kewajiban yang muncul dari kontrak itu, kalau tidak disertai dengan surat kuasa dari direkturnya, akan menjadi tanggung jawab sang manajer sendiri secara pribadi.

Jadi, setiap orang perorangan yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas harus terlebih dahulu mempunyi kewenangan untuk melakukannya. Dan jika orang perorangan tersebut bukan direktur, maka kewenangannya baru lahir setelah ia memperoleh surat kuasa khusus dari direkturnya (Dadang Sukandar, S.H./www.legalakses.com).

.

Artikel Terkait

Download Kontrak