Syarat Membuat Kontrak Yang Sah: Kecakapan Hukum

Kecakapan para pihak dalam membuat kontrak merupakan salah satu syarat dalam membuat kontrak yang sah. Cakap berarti cakap secara hukum, yaitu para pihak dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum (kontrak), dan karenanya mampu untuk mempertanggungjawabkan segala akibat hukumnya.

Seorang karyawan perusahaan PT merupakan orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan karenanya ia terikat kontrak kerja dengan perusahaannya berdasarkan perjanjian kerja. Tapi di saat yang bersamaan ia tidak cakap untuk membuat kontrak kerja sama atas nama perusahaannya dengan perusahaan lain, karena berdasarkan undang-undang PT, hanya direktur PT saja yang berhak mewakili sebuah PT.

Secara hukum, pada prinsipnya semua orang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum (semua orang dianggap cakap untuk membuat kontrak). Tapi meski dianggap cakap, beberapa orang tertentu ada yang dikecualikan. Pengecualian itu antara lain seperti yang disebutkan dalam Pasal 1330 KUHPerdata, yaitu anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Anak yang belum dewasa.

Menurut pasal 330 KUHPerdata, seseorang dikatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun. Bagi mereka yang belum genap 21 tahun tapi sudah menikah, maka ia dianggap sudah dewasa. Meskipun pernikahan itu bubar ketika orang tersebut masih belum berumur 21 tahun, maka ia tetap dianggap telah dewasa – tidak kembali ke status belum dewasa.

Orang-orang yang belum dewasa ini semua perbuatan hukumnya diwakili oleh orang tua atau walinya. Demikian juga kontrak-kontraknya, dapat diwakili oleh orang tua atau walinya. Namun begitu, pasal ini tidak menutup kemungkinan bagi beberapa undang-undang untuk menentukan kedewasaan seseorang dengan umur yang berbeda.

Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan

Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan adalah orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap – meskipun sekali-sekali pikirannya terang. Selain orang-orang yang terganggu pikirannya, mereka yang ditempatkan di bawah pengampuan adalah orang dewasa yang boros. Perbuatan hukum orang-orang yang berada di bawah pengampuan hanya sah jika dilakukan/diwakili oleh pengampunya.

Orang yang dilarang oleh undang-undang

Beberapa orang tertentu oleh undang-undang dilarang untuk membuat kontrak. Jika hal ini dipaksakan, maka kontraknya tidak sah. Untuk menyatakan bahwa orang tersebut tidak sah membuat kontrak karena terlarang, maka larangan tersebut harus berdasarkan undang-undang.

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT), yang dapat mewakili perbuatan hukum sebuah PT hanyalah direkturnya. Seorang manajer perusahaan, yang merupakan karyawan biasa, dianggap tidak cakap untuk menandatangani kontrak atas nama perusahaannya. Ia baru dianggap cakap jika direkturnya telah memberikannya kuasa, misalnya dengan sebuah surat kuasa khusus.

(Dadang Sukandar, S.H./www.legalakses.com)

.

Artikel Terkait

Download Kontrak