Syarat Untuk Membuat Perjanjian Yang Sah Dan Mengikat Secara Hukum

Suatu perjanjian atau kontrak yang sah dan mengikat secara hukum adalah perjanjian yang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai undang-undang. Tidak terpenuhinya syarat tersebut dapat mengakibatkan perjanjiannya menjadi tidak sah, dan karenanya dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Karena banyak sekali hubungan hukum yang dijalin dengan perjanjian, maka pembahasan mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian merupakan subyek yang cukup banyak menyita perhatian. Pentingnya materi ini karena syarat-syarat sahnya perjanjian merupakan alat ukur untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian.

Dalam hukum perdata, syarat-syarat sahnya perjanjian ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, antara lain kata sepakat, cakap untuk mengikatkan diri, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Kata Sepakat

Kesepakatan (kata sepakat) merupakan pertemuan kehendak dari para pihak diantara kepentingan-kepentingan hukum yang berbeda (a meeting of the minds). Apa yang dikehendaki oleh satu pihak juga dikehendaki oleh pihak lain. Para pihak itu saling menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Setelah selesai melakukan proses produksi di workshop-nya, seorang produsen sepatu memiliki kehendak untuk mendistribusikan produknya dan memperoleh kompensasi harga barang dan keuntungan, sementara distributor berkehendak untuk membeli produk sepatu tersebut dari produsen dan menjualnya dalam jaringan pasarnya. Pertemuan kedua kehendak yang timbal balik itu (diantara produsen dan distributor) yang membuat sebuah kontrak kerja sama distribusi barang menjadi efektif.

Pada prinsipnya sebuah kesepakatan perjanjian harus diberikan secara bebas. Kesepakatan yang bebas berarti, kesepakatan itu diberikan bukan karena adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Pasal 1321 KUHPerdata menegaskan, “Tiada suatu perjanjianpun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”

Cakap Untuk Membuat Perjanjian

Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian merupakan syarat berikutnya agar sebuah perjanjian menjadi sah secara hukum. Cakap berarti para pihak yang membuat perjanjian dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian), serta mampu untuk mempertanggungjawabkan akibatnya secara hukum.

Seorang karyawan pabrik merupakan orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum atas dirinya sendiri, dan karenanya ia bisa terikat perjanjian kerja dengan perusahaannya. Di saat yang sama, karyawan tersebut tidak cakap untuk membuat kontrak kerja sama dalam mewakili perusahaannya dengan perusahaan lain, karena berdasarkan undang-undang Perseroan Terbatas hanya direktur PT saja yang berhak mewakili perusahaan, bukan karyawan.

Mengenai Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu merupakan obyek dari perjanjian: sebuah barang dalam perjanjian jual beli barang, atau sebuah pekerjaan jasa dalam perjanjian pekerjaan jasa. Dalam sebuah perjanjian, obyek perjanjian harus dapat ditentukan secara definitif, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam jual beli mobil, misalnya, kuantitas dan kualitas itu meliputi satu buah mobil sedan merek tertentu seharga tiga ratus juta rupiah. Jika obyek perjanjian tidak dapat didefinisikan secara rinci, minimal obyek tersebut dapat ditentukan jenisnya. Hal ini seperti ditentukan dalam Pasal 1333 KUHPerdata:

Suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Suatu Sebab Yang Halal

Sebab di sini bukan motivasi atau dorongan yang menggerakan para pihak untuk membuat perjanjian. Sebab di sini bukan pula kondisi tidak punya uang yang menyebabkan seorang pemilik rumah menyewakan sebagian rumahnya. Hukum tidak memandang motivasi dan dorongan jiwa semacam itu di dalam perjanjian, karena yang terpenting adalah pelaksanaannya. Sebab yang dimaksud di sini adalah isi dari perjanjiannya itu sendiri: penjual menerima uang pembayaran dan pembeli menerima barangnya.

Halal di sini juga bukan merupakan halal dalam pengertian agama, tapi pengertian secara hukum, yaitu obyek yang diperjanjikan bukanlah obyek yang terlarang – obyeknya diperbolehkan oleh hukum. Suatu sebab yang tidak halal meliputi perbuatan yang melanggar undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan dan melanggar ketertiban umum (www.legalakses.com).

0
.

Artikel Terkait

Download Kontrak

Video