Pandemi global Covid-19 membuat dunia usaha cukup terpukul. Banyak pelaku usaha yang sudah menandatangani kontrak-kontrak bisnis mereka namun harus menahannya dan melakukan reschedule pelaksanaan kontrak. Para pihak perlu duduk bersama, di rumah masing-masing dengan zoom atau google hangout, dan membicarakan masa depan kontrak bisnis mereka jarak jauh. Setelah menemukan kesepakatan bersama, sebaiknya kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk tertulis, sebagai adendum kontrak.
Tag Archive for kontrak
“Kesepakatan Bersama” Para Pihak Untuk Menyesuaikan Kontrak Bisnis Karena Covid-19
Mau tak mau, pandemi Corona ini telah membuat kontrak-kontrak bisnis yang masih efektif dan berjalan perlu melakukan penyesuaian. Kontrak-kontrak tersebut memerlukan klausul-klausul tambahan untuk memundurkan jadwal pengiriman barang, merubah cara dan jadwal pembayaran, mengatur siasat baru untuk kewajiban-kewajiban jangka pendek, mengikuti irama pembatasan-pembatasan yang dimaklumatkan pemerintah – yang tentu saja tujuan utamanya adalah selamat dari bahaya Corona.
Mengajukan Komplain, Teguran, Somasi dan Gugatan: Jika Lawan Bisnis Tidak Melaksanakan Kewajibannya
Untuk mengunduh draf Surat Komplain, Surat Teguran, Surat Somasi dan Surat Gugatan, silahkan ikuti link-nya di bawah ini. Anda bisa mengunduhnya secara bebas dalam format MS Word Document dan mengedit serta menggunakannya untuk kepentingan hukum dan bisnis Anda
Wanprestasi Kontrak/Perjanjian
Dalam hukum, sebuah kewajiban kontrak yang tidak dilaksanakan umunya disebut wanprestasi. Jika seorang debitur tidak melaksanakan kewajibannya, katakanlah seorang pembeli barang tidak membayar harga barang yang dibelinya sesuai kontrak, maka debitur atau pembeli tersebut bisa dikatakan telah melakukan wanprestasi.
Tips Kontrak Bisnis: Kumpulkan Informasi Sebanyak Mungkin Sebelum Negosiasi dan Membuat Kesepakatan Bisnis
Ketika menyiapkan negosiasi kontrak bisnis, sebaiknya Anda meluangkan waktu sejenak untuk mengumpulkan informasi dan dokumen pendukung yang relevan, seberapapun mahalnya waktu Anda. Dengan meluangkan waktu khusus, Anda bisa fokus untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Informasi itu setidaknya meliputi:
Cara Membuat Perjanjian Yang Sah dan Mengikat Secara Hukum
Untuk membuat perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat. Mengenai syarat sahnya perjanjian, hal itu diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Sesuai pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya perjanjian adalah:
Kritis Dalam Menandatangani Kontrak Bisnis
Di sebuah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), seorang guru menawarkan orang tua murid kue mangkok seharga dua ribu rupiah. Kata sang guru, kue itu adalah jualan muridnya yang sedang berdiri di sampingnya. Sang guru itu sedang menunjukan kepada anak didiknya bagaimana ia harus menawarkan dagangan, menjawab pertanyaan calon pembeli, dan apa yang harus dilakukannya kalau uang pembayaran melebihi harga kue. Orang tua murid itu membayar empat kue terakhir seharga delapan ribu rupiah dengan selembar sepuluh ribuan, dan sang guru meminta anak itu untuk memberi kembaliannya dua ribu rupiah. Tanpa disadari, sang guru telah mengajarkan murid di sampingnya itu cara membuat perjanjian hukum.
Daf Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Non-Sertifikat (Download)
Pada umumnya, perjanjian jual beli tanah yang non-sertifikat lebih fleksibel dibandingkan jual beli tanah yang sertifikat. Jual beli tanah yang bersertifikat wajib dilakukan berdasarkan AJB (Akta Jual Beli) yang dibuat di PPAT (Pejabat Pembuat Aata Tanah), sedangkan transaksi tanah non-sertifikat bisa dibuat dengan perjanjian biasa tanpa melibatkan PPAT.
Menyusun Perjanjian Kerja Sama Suplai Barang Perusahaan Swasta (Perjanjian Suplai Barang)
Pada prinsipnya, kegiatan suplai barang untuk perusahaan swasta (pengadaan barang), baik secara kontinyu maupun sekali pasok, adalah kegiatan jual beli, sama seperti transaksi jual beli barang pada umumnya. Ketentuan hukum yang mengaturnya tidak terlalu rigid seperti halnya pengadaan barang untuk pemerintah yang harus dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden. Pengadaan barang untuk perusahaan swasta, oleh supplier, dasarnya adalah ketentuan mengenai jual beli barang pada umumnya sesuai Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Membuat Perjanjian Pemborongan Konstruksi Bangunan/Gedung
Dalam sebuah kerja sama konstruksi untuk pembangunan gedung, diantara pemberi pekerjaan dan pemborong pekerjaan, sebaiknya kerja sama tersebut terikat dalam perjanjian tertulis. Perlunya perjanjian pemborongan tertulis ini karena di antara pemberi pekerjaan dan pemborong harus menyepakati beberapa hal di awal kerja sama mereka, antara lain: