Tag Archive for perjanjian

Cara Mengakhiri Perjanjian (Kontrak)

Kesepakatan untuk mengakhiri sebuah kontrak atau perjanjian bisa diberikan secara bebas, baik secara lisan maupun tertulis. Kecuali kalau di dalam kontraknya itu sendiri ada klausul khusus, yang mensyaratkan adanya kewajiban pembuatan dokumen tertulis untuk mengakhiri kontraknya. Namun jika tidak, maka dengan kesepakatan bersama secara lisan saja sebenarnya secara hukum sudah bisa memutus kontrak.

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang

Berikut adalah contoh surat Perjanjian Utang Piutang dengan jaminan kebendaan berupa kendaraan roda empat. Dalam contoh surat Perjanjian Utang Piutang ini konsepsi penjaminan utangnya dilakukan dengan gadai

Membuat Perjanjian Utang Piutang (Free Download)

Sebuah perjanjian utang piutang, secara umum, mengandung 2 resiko: Debitur tidak melunasi utangnya atau Debitur terlambat melunasi utang. Perjanjian utang piutang yang efisien adalah perjanjian utang piutang yang dapat mengeliminir kedua resiko tersebut, atau setidaknya dapat menekan semaksimal mungkin kedua resiko tersebut. Dan untuk mengantisipasinya, di dalam perjanjian utang piutang dapat dimasukan klausul jaminan utang dan denda keterlambatan.

Lupa Menempelkan Meterai Pada Dokumen atau Surat, Tetap Sah? Ini Solusinya

Ketika Anda lupa menempelkan meterai pada dokumen atau surat (kontrak/perjanjian) yang sudah terlanjur ditandatangani, mungkin Anda merasa khawatir akan keabsahan dokumen tersebut secara hukum. Alih-alih mencari solusi yang lebih efisien, mungkin memusnahkan dokumen tersebut dan melakukan penandatanganan ulang adalah solusi singkat yang mudah. Namun, adakah solusi lain yang lebih efisien?

Penyesuaian Kontrak Bisnis Gara-gara Covid-19

Pandemi global Covid-19 membuat dunia usaha cukup terpukul. Banyak pelaku usaha yang sudah menandatangani kontrak-kontrak bisnis mereka namun harus menahannya dan melakukan reschedule pelaksanaan kontrak. Para pihak perlu duduk bersama, di rumah masing-masing dengan zoom atau google hangout, dan membicarakan masa depan kontrak bisnis mereka jarak jauh. Setelah menemukan kesepakatan bersama, sebaiknya kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk tertulis, sebagai adendum kontrak.

“Kesepakatan Bersama” Para Pihak Untuk Menyesuaikan Kontrak Bisnis Karena Covid-19

Mau tak mau, pandemi Corona ini telah membuat kontrak-kontrak bisnis yang masih efektif dan berjalan perlu melakukan penyesuaian. Kontrak-kontrak tersebut memerlukan klausul-klausul tambahan untuk memundurkan jadwal pengiriman barang, merubah cara dan jadwal pembayaran, mengatur siasat baru untuk kewajiban-kewajiban jangka pendek, mengikuti irama pembatasan-pembatasan yang dimaklumatkan pemerintah – yang tentu saja tujuan utamanya adalah selamat dari bahaya Corona.

Keadaan Memaksa Atau Force Majeure (Overmacht)

Secara umum, dari pasal-pasal tersebut,  istilah force majeure dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang membebaskan seseorang, atau suatu pihak, dari kewajiban melaksanakan isi kontrak atau perjanjian, dan karena tidak dilaksanakannya kewajiban itu maka orang atau pihak tersebut tidak dapat dimintakan ganti rugi.

Wanprestasi Kontrak/Perjanjian

Dalam hukum, sebuah kewajiban kontrak yang tidak dilaksanakan umunya disebut wanprestasi. Jika seorang debitur tidak melaksanakan kewajibannya, katakanlah seorang pembeli barang tidak membayar harga barang yang dibelinya sesuai kontrak, maka debitur atau pembeli tersebut bisa dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Kritis Dalam Menandatangani Kontrak Bisnis

Di sebuah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), seorang guru menawarkan orang tua murid kue mangkok seharga dua ribu rupiah. Kata sang guru, kue itu adalah jualan muridnya yang sedang berdiri di sampingnya. Sang guru itu sedang menunjukan kepada anak didiknya bagaimana ia harus menawarkan dagangan, menjawab pertanyaan calon pembeli, dan apa yang harus dilakukannya kalau uang pembayaran melebihi harga kue. Orang tua murid itu membayar empat kue terakhir seharga delapan ribu rupiah dengan selembar sepuluh ribuan, dan sang guru meminta anak itu untuk memberi kembaliannya dua ribu rupiah. Tanpa disadari, sang guru telah mengajarkan murid di sampingnya itu cara membuat perjanjian hukum.

Daf Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Non-Sertifikat (Download)

Pada umumnya, perjanjian jual beli tanah yang non-sertifikat lebih fleksibel dibandingkan jual beli tanah yang sertifikat. Jual beli tanah yang bersertifikat wajib dilakukan berdasarkan AJB (Akta Jual Beli) yang dibuat di PPAT (Pejabat Pembuat Aata Tanah), sedangkan transaksi tanah non-sertifikat bisa dibuat dengan perjanjian biasa tanpa melibatkan PPAT.