Upah Atau Gaji Karyawan

Bagikan artikel ini

UPAH adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

(Pasal 1 angka 1 PP No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan)

Dalam praktek sehari-hari di perusahaan, istilah upah sering juga disebut “gaji” atau “sallary”. Upah merupakan hak karyawan yang wajib diberikan oleh perusahaan karena karyawan telah melakukan pekerjaannya. Upah merupakan kontraprestasi atas prestasi kerja yang telah dilakukan oleh karyawan.      

Secara hukum, besarnya upah karyawan ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara perusahaan dan karyawan. Kesepakatan itu umumnya tertuang di dalam perjanjian kerja. Karena bentuknya kesepakatan, yang membutuhkan kata sepakat dari kedua belah pihak, maka besarnya upah karyawan yang telah disepakati itu tidak dapat dirubah secara sepihak. Perubahannya hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama diantara perusahaan dan karyawan.  

Perubahan yang dimaksud bentuknya bisa menaikan atau menurunkan besarnya upah karyawan. Jika perusahaan menaikan upah karyawannya secara sepihak, sebenarnya ini kurang tepat, karena kenaikan upah karyawan adalah perubahan kesepakatan awal yang memerlukan kesepakatan lanjutan dari kedua belah pihak. Tapi dalam kenaikan upah, karyawan mana juga yang mau protes?  

Beda halnya kalau besaran upah karyawan diturunkan secara sepihak oleh perusahaan, maka keputusan sepihak itu berpotensi menimbulkan protes karyawan dan konflik. Seperti dijelaskan diatas, perubahan upah karyawan hanya bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Tanpa adanya kesepakatan bersama, tanpa adanya persetujuan dari karyawan, maka perusahaan tidak dapat menurunkan upah karyawan secara sepihak.  

Contohnya seperti pada saat pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu. Waktu itu banyak perusahaan yang menurunkan gaji karyawannya secara sepihak. Beberapa perusahaan bahkan menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasan force majeure untuk menurunkan upah karyawan.    

Meskipun alasannya pandemi Covid-19, sesuai peraturan perundang-undangan, penurunan upah karyawan secara sepihak tetap tidak dapat dilakukan. Ketentuan ini bahkan dipertegas oleh Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020, yang menegaskan bahwa perubahan besaran upah karyawan pada masa pandemi Covid-19 pada prinsipnya diperbolehkan, namun harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama diantara perusahaan dan karyawannya. Jika karyawan tidak setuju dilakukannya perubahan upah, maka perusahaan tidak dapat melakukan perubahan itu secara sepihak.

Untuk kategori upah ini termasuk di dalamnya juga adalah tunjangan karyawan dan keluarganya. Tunjangan tersebut dapat berupa Tunjangan Tetap atau Tunjangan Tidak Tetap. Tunjangan Tetap merupakan tunjangan yang bersifat tetap, diberikan secara tetap sesuai jangka waktu tertentu, misalnya diberikan setiap bulan. Sesuai namanya, Tunjangan Tidak Tetap sifatnya tidak tetap, tidak diberikan setiap jangka waktu tertentu, tapi diberikan berdasarkan kehadiran karyawan. Jika karyawan hadir dan bekerja maka karyawan mendapatkan Tunjangan Tidak Tetap dan demikian sebaliknya.    

(Dadang Sukandar, SH/www.legalakses.com)

Artikel lainnya:

Dokumentasi Legal Ketenagakerjaan Perusahaan