UU CIPTA KERJA: Larangan PHK Terhadap Karyawan Yang Menikah Dalam Satu Perusahaan

Di beberapa perusahaan sering kita menemukan aturan dimana diantara sesama karyawan dalam satu perusahaan dilarang terikat hubungan perkawinan, atau bahkan hubungan darah. Hubungan antar sesama karyawan dalam satu perusahaan, yang akan menuju ke jenjang perkawinan, kadang sering menghadapi dilema. Dilema itu antara lain salah satu pasangannya harus mengundurkan diri dari perusahaan karena aturan tersebut.

Ketentuan mengenai larangan menikah dengan sesama karyawan dalam satu perusahaan ini biasanya untuk menghindari adanya konflik kepentingan (conflict of interest) ketika karyawan melakukan pekerjaannya. Jangan sampai hubungan non-profesional (misalnya hubungan rumah tangga) mempengaruhi, atau bahkan mengganggu, profesionalisme karyawan dalam melaksakan pekerjaannya di perusahaan.

Hubungan Perkawinan Sesama Karyawan

Ketentuan mengenai hubungan perkawinan diantara sesama karyawan, dalam satu perusahaan, tercantum di dalam UU Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003). Dalam Pasal 153 Ayat (1) Huruf f UU Ketenagakerjaan disebutkan:

Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan atau perjanjian kerja bersama.

Dari pasal tersebut pada prinsipnya perusahaan tidak dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya dengan alasan karyawan tersebut mempunyai ikatan perkawinan dengan karyawan lain di perusahaan yang sama, atau mempunyai pertalian darah. Pasal ini biasanya menjadi dasar larangan adanya hubungan perkawinan sesama karyawan di satu perusahaan. Dalam prakteknya, ketika sesama karyawan berniat melangsungkan perkawinan, biasanya perusahaan akan meminta salah satu pihak untuk mengundurkan diri.

Meskipun pasal tersebut melarang perusahaan melakukan PHK dengan alasan adanya ikatan perkawinan, atau pertalian darah, namun pasal tersebut juga masih memberi pengecualian: kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Pengecualian ini berarti, meskipun perusahaan tidak dapat melakukan PHK dengan alasan ikatan perkawinan diantara sesama karyawan, namun hal itu dapat dikecualikan sepanjang perusahaan dan karyawan sepakat, dan memasukan kesepakatannya itu ke dalam perjanjian kerja, termasuk memasukan ketentuan itu ke dalam peraturan perusahaan.

Jadi, dengan dimasukannya ketentuan dibolehkannya PHK terhadap karyawan yang terikat hubungan perkawinan dengan karayawan lain di perusahaan yang sama, atau mengaturnya di dalam peraturan perusahaan, maka perusahaan dapat melakukan PHK terhadap karyawan tersebut.

Sesama Karyawan Dalam Satu Perusahaan Boleh Menikah  

Pada tahun 2017, ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf f itu pernah diujimaterilkan di Mahkamah Konstitusi atas permohonan beberapa karyawan PLN. Dalam uji materil tersebut, pemohon menuntut agar frasa “…kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama”, dibatalkan.

Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut, dan menyatakan bahwa frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut dituangkan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 13/PUU-XV/2017.

Dengan adanya putusan tersebut, sejak saat itu maka sesama pekerja di perusahaan boleh melangsungkan perkawinan, termasuk mempunyai ikatan darah. Ketentuan mengenai dibolehkannya perusahaan melakukan PHK terhadap karyawan yang mempunyai hubungan perkawinan atau ikatan darah, baik yang tercantum dalam perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan, dengan demikian menjadi batal demi hukum.

Ketentuan Dalam UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

Demikian pula UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) atau Omnibus Law, khususnya Klaster Ketenagakerjaan pasal 153 ayat (1) huruf f, melarang dilakukannya PHK karyawan dengan alasan adanya hubungan perkawinan atau ikatan darah. Berbeda dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, dalam pasal tersebut larangan PHK itu dinyatakan secara tegas, sebab frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama” seperti yang pernah tercantum dalam UU Ketenagakerjaan sudah tidak ada lagi.

Selengakpnya bunyi pasal tersebut:

Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh dengan alasan: mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan.

(www.legalakses.com)

0
.

Artikel Terkait

Download Kontrak

Video