Yang Perlu Dilakukan Kalau Lawan Kontrak Anda Melanggar Isi Perjanjian (Wanprestasi)

Kalau Anda mengalami keadaan dimana lawan kontrak (perjanjian) Anda tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi kontrak, atau melaksanakannya tapi tidak sempurna, Anda tidak sendirian. Kejadian serupa ini tentu banyak sekali. Pihak yang berkewajiban melaksanakan isi kontrak, yang disebut juga debitur, sering berkilah atas kelalaiannya itu dengan berbagai alasan – dan bahkan menghilang. Kelalaian seorang debitur dalam melaksanakan isi kontrak, kalau itu memang karena kesalahannya, dalam hukum disebut juga wanprestasi.

Seorang debitur yang gagal melaksanakan isi kontrak, atau melaksanakannya tapi tidak sempurna, dapat dituntut secara hukum (perdata). Tuntutan itu berupa pemutusan kontraknya dan permintaan ganti rugi – kalau memang dari kelalaian itu mengakibatkan kerugian.

Surat Somasi/Teguran

Umumnya, sebelum kreditur menggugat debitur yang lalai ke pengadilan, pertama-tama kreditur melayangkan surat somasi. Kreditur adalah pihak yang berhak untuk memperoleh hasil pelaksanaan kewajiban dari debitur, dan dialah yang biasanya mengalami kerugian dari gagalnya pelaksanaan sebuah kontrak. Surat somasi yang diajukan kreditur berisi teguran kepada debitur, bahwa debitur telah lalai melaksanakan kewajibannya sesuai isi kontrak dan dia harus bertanggung jawab.

Selain berisi teguran, surat somasi biasanya juga berisi ancaman, bahwa jika debitur tidak juga melaksanakan kewajibannya dengan iktikad baik, maka kreditur akan melaksanakan haknya mengajukan tuntutan hukum (baik perdata maupun pidana). Ancaman ini diajukan dengan harapan, bahwa debitur akan melunak dan semaksimal mungkin melaksanakan kewajiban kontraknya dengan iktikad baik.

Dalam praktek, surat somasi kepada debitur biasanya dilayangkan lebih dari satu kali. Somasi pertama umumnya lebih soft, dimana kreditur masih membuka peluang untuk menyelesaikan konflik kontraktual mereka secara damai. Jika somasi pertama diabaikan, atau mendapat response tapi tidak sesuai harapan kreditur, maka somasi-somasi berikutnya biasanya lebih tegas dan sudah berisi ancaman tuntutan hukum.

Negosiasi Ulang

Di awal-awal konflik, selain berisi teguran dan ancaman, somasi yang dilayangkan kreditur biasanya berisi ajakan kepada debitur untuk menyelesaikan konflik kontraktual mereka secara musyawarah/damai. Di awal konflik biasanya kreditur masih menawarkan negosiasi ulang sebagai solusi konflik mereka. Bagi kreditur, yang terpenting adalah menjaga hak dan kepentingan hukumnya, meskipun dalam tahap ini ia sudah berhak menuntut semua haknya secara hukum.

Dalam praktek, tidak serta merta kreditur menuntut seluruh haknya dengan mengajukan gugatan hukum. Dalam proses negosiasi ulang, tujuan kreditur adalah memperoleh kembali haknya, tapi dengan ekspektasi yang sedikit diturunkan. Jadi, prinsipnya, meski tidak mendapatkan semua haknya, minimal berhasil memperoleh sebagian. Jika seorang debitur berkewajiban membayar harga barang sebesar Rp. 100.000.000 kepada penjual sebagai krediturnya, namun debitur tidak menyanggupinya karena misalnya usahanya bangkrut, maka kreditur dapat menegosiasi ulang pembayaran itu menjadi katakanlah hanya Rp. 70.000.000 saja.

Angka diatas diputuskan mungkin dengan pertimbangan, “daripada nggak dapet sama sekali”. Sebab, selain menegosiasi ulang, solusi lainnya adalah mengajukan gugatan perdata, yang secara kalkulasi bisnis tentu akan menjadi tidak efisien. Untuk mendapatkan sisanya sebesar Rp. 30.000.000, kreditur harus menyewa seoranag pengacara dan menyibukan dirinya dengan gugatan pengadilan yang mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi, pertimbanyannya lebih kepada efisiensi bisnis, dan bukan semata-mata pertimbangan hukum.

Kasus di atas tentu akan berbeda pertimbangannya untuk beberapa kondisi. Misalnya, jika jika nilai kontraknya terlalu besar dan terlalu beresiko kalau hanya memperoleh sebagian pelunasan saja. Dan tentu saja pertimbangan-pertimbangan semacam ini berbeda-beda untuk setiap kasus dan kondisinya.

Gugatan Perdata

Jika setelah disomasi ternyata debitur tidak bisa memperbaiki keadaan, atau diantara debitur dan kreditur tidak terdapat kesepakatan mengenai konflik mereka, barulah kreditur mengajukan gugatan. Kreditur dapat menggugat debitur secara perdata ke pengadilan negeri, yang jika gugatan itu dikabulkan, maka putusan hakimlah yang akan memaksa debitur untuk melaksanakan isi tuntutan.

Untuk mengajukan gugatan perdata, kreditur harus memastikan lebih dulu bahwa pangkal sengketa mereka adalah wanprestasi kontrak – debitur telah lalai melaksanakan kewajiban kontraktualnya, dan karena alasan itulah kreditur mengajukan gugatan. Sebuah gugatan tidak dapat diajukan tanpa adanya alasan, jadi kreditur memerlukan sebuah alasan, dan karenanya kreditur harus siap dengan argumentasi serta bukti-buktinya jika ingin gugatannya itu dikabulkan.

Di lain pihak, debitur juga mempunyai hak untuk membela diri terhadap serangan kreditur dalam gugatannya. Seorang debitur dapat membela diri bahwa dirinya tidak dapat dianggap melakukan wanprestasi dan karenanya tidak berkewajiban memenuhi tuntutan. Pembelaan diri ini juga harus diajukan dengan alasan-alasan, yang antara lain: tidal terlaksananya kewajiban itu karena adanya keadaan memaksa (overmach/fore majeure), krediturnya juga melalaikan kewajiban, atau kreditur melepaskan haknya atas kewajiban debitur. (Baca juga: Membela Diri Dari Tuduhan Melanggar Perjanjian/Kontrak).

Tapi, apapun alasan dan argumentasi yang disampaikan masing-masing pihak, kenyataannya dalam praktek sering debitur dan kreditur ini bersikukuh pada pembelaannya masing-masing dan tak ada yang mengalah. Karena para pihak berpegang teguh pada pendirian dan kebenarannya masing-masing, maka diperlukan pihak ketiga (hakim) untuk memutuskan sengketa mereka. Karena itu gugatan ke pengadilan perlu diajukan: untuk mempertahakan hak dan kepentingan hukum masing-masing pihak.

Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan

Gugatan ke pengadilan sendiri bisa diajukan secara lisan maupun secara tertulis. Namun karena mayoritas masyarakat kita telah mampu baca-tulis, maka jarang sekali gugatan diajukan secara lisan. Pada umumnya sebuah gugatan hukum (perdata) dilayangkan dalam bentuk surat gugatan. Surat gugatan ini tidak ada format bakunya, tapi dalam praktek biasanya ada format khusus yang seragam. Sebuah gugatan tertulis pada umumnya terdiri dari: persona standi in judicio (identitas hukum para pihak), posita (dasar tuntutan) dan petitum (perihal yang dituntut). (Baca juga: Format Surat Gugatan Perdata (Wanprestasi)).

Juga untuk mengajukan gugatan, para pihak tidak diwajibkan untuk menggunakan jasa penasihat hukum atau pengacara (advokat), meskipun hal ini sangat dianjurkan. Masing-masing pihak pada prinsipnya bisa mengajukan gugatan dan mewakili dirinya sendiri di persidangan. Tapi jika diajukan sendiri oleh orang yang tidak memiliki background dan pengetahuan hukum yang cukup, nantinya bisa terkendala dengan berbagai prosedur, strategi dan administrasi hukumnya.  

Untuk mengajukan gugatan wanprestasi kontrak, pertama-tama penggugat harus membuat surat gugatan, menandatanganinya, kemudian mendaftarkan gugatan itu ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Setelah dilakukan pemeriksaan dan gugatan itu dinyatakan memenuhi syarat, maka Pengadilan akan mendaftarnya, memberikan nomor perkara, melakukan panggilan sidang, dan memeriksa serta memutus sengketa. (Baca juga: Contoh Surat Gugatan (Wanprestasi)).

(Dadang Sukandar, SH./www.legalakses.com).